 |
| Sinta Nesti Pratiwi |
"Ada tiga shock yang sangat signifikan menghantam cash flow," ungkap Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini saat rapat dengan Komisi VII DPR, Senin (31/08/2020).
Pertama, dampak pandemi covid-19 membuat tingkat penjualan BUMN itu turun dalam. Hal ini tak lepas dari anjloknya permintaan dari pasar internasional. "Ini yang membuat kami terdampak, khususnya di kuartal II," ucapnya.Kendati begitu, Emma mengatakan sebenarnya ada perbaikan penjualan sekitar 7 persen pada Mei ke Juni. Begitu juga pada Juni ke Juli dengan pertumbuhan yang sama. Namun kondisi ini belum bisa menutup kontraksi pada Januari-April.
Kedua, pelemahan nilai tukar rupiah. Seperti diketahui, dampak pandemi covid-19 juga menekan kurs mata uang Garuda terhadap dolar AS. Rupiah yang sebelumnya berada di kisaran Rp13.900 per Desember 2019 perlahan-lahan terus anjlok hingga sempat menyentuh level Rp16.700 per dolar AS pada Maret 2020.
"Kurs sangat fluktuatif dan kami sangat terdampak sekali karena buku kita dalam dolar AS, sementara revenue dalam rupiah. Jadi semakin ter-hit, dari revenue turun dan ada selisih kurs yang sangat tajam," terangnya.
Ketiga, pelemahan ICP. Hal ini membuat perusahaan pelat merah itu sempat kesulitan arus kas karena beban operasional untuk penyimpanan pasokan minyak tetap besar. Namun, penerimaan turun dari sisi permintaan dan harga. "Secara pembukuan, harga pokoknya masih mahal tetapi harga jualnya sudah rendah karena mengikuti ICP terkini," tuturnya.
Diketahui, Pertamina membukukan kerugian bersih hingga US$767,91 juta atau Rp11,3 triliun (kurs Rp14.500 per dolar AS) sepanjang semester I 2020. Realisasi ini berbanding terbalik dengan periode yang sama tahun lalu, di mana perusahaan masih untung US$659,95 juta atau Rp9,56 triliun. Kerugian Pertamina disebabkan oleh pendapatan perusahaan yang turun 24,71 persen dari US$25,54 miliar menjadi US$20,48 miliar.
Penurunan penjualan dan pendapatan disumbang oleh penurunan penjualan minyak mentah, gas bumi, energi panas bumi, dan produk minyak dalam negeri dari US$20,94 miliar menjadi US$16,56 miliar. Perusahaan energi pelat merah itu juga mengalami penurunan pendapatan dari aktivitas operasi lainnya dari US$497,23 juta menjadi US$424,80 juta.
Selain itu, penggantian biaya subsidi dari pemerintah juga turun dari US$2,5 miliar menjadi US$1,73 miliar. Tahun ini, Pertamina tidak mendapatkan imbalan jasa pemasaran, padahal tahun lalu berhasil mengantongi US$6,42 juta. Namun, penjualan ekspor minyak mentah, gas bumi, dan produk minyak berhasil naik dari US$1,6 miliar menjadi US$1,76 miliar. Selain itu, Pertamina juga mengalami kerugian selisih kurs sebesar US$211,83 juta.
Harga minyak mentah di pasar global merosot tajam. Sejumlah negara merespons perkembangan tersebut dengan menurunkan harga bensin. Negeri jiran Malaysia, misalnya, dalam sebulan terakhir sudah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebanyak lima kali. Mengutip globalpetrolprices.com, pada 16 Maret lalu Malaysia menetapkan harga BBM dengan kadar oktan 95 senilai US$ 0,42 per liter setara Rp 6.510 per liter (kurs Rp 15.500 per dollar AS). Angka ini turun tipis dibandingkan posisi 9 Maret senilai US$ 0,44 per liter.
Sepekan kemudian (23 Maret), Malaysia memberlakukan harga BBM US$ 0,33 per liter. Pada 30 Maret dan 6 April, harga BBM kembali melorot masing-masing ke level US$ 0,32 dan US$ 0,30 per liter, hingga akhirnya bertengger di posisi US$ 0,29 per liter atau Rp 4.495 per liter per 13 April lalu, (KONTAN.CO.ID 21/04/2020).
Sontak publik dibuat terkejut dengan hal tersebut, kenapa bisa Pertamina mengalami kerugian sebesar itu. Bahkan penjual minyak eceran pun bisa mengalami keuntungan. Hal yang sangat mengganjal pun tersirat dibenak masyarakat, yang kita ketahui beberapa bulan sesudah tinggi nya nilai tukar mata uang dollar ke rupiah, minyak dunia mengalami penurunan drastis seperti yang dialami negara tetangga Malaysia, beberapa kali menurunkan harga minyak di pasaran tetapi Indonesia sampai saat ini belum menurunkan sama sekali.
Selain pemerintah mengalami kerugian, pemerintah juga masih sangat minim fasilitas menyalurkan minyak mentah ke pelosok negeri sehingga harga di kota dan pedalaman, seperti kepulauan masih sangat tinggi bahkan harganya menjadi dua kali lipat dari harga Pertamina.
Permasalahan di atas harusnya menjadi poin penting pemerintah untuk memberikan solusi tepat, terlebih lagi harga minyak mentah dunia sudah turun di pasar global. Beberapa kali BUMN terus mengumumkan kerugiannya, yang mengejutkan publik ada apa sebenarnya dengan perusahaan BUMN negara ini apakah ada unsur kesengajaan agar pihak swasta bisa mengelolanya?
Selain itu praktek penimbunan BBM pun masih marak terjadi, itulah yang menjadi faktor utama permasalahan di Pertamina. Entah itu dilakukan orang dalam maupun orang luar sebab seperti jaringan struktur yang sulit di berantas.
Islam merupakan agama yang sempurna sehingga pengelolaan dan pengaturan BBM tak lepas dari pantauan syariat. Sistem ekonomi Islam menjadikan aqidah islamiyyah sebagai pondasinya. Begitu pula bila kita berpikir lebih makro. Sumber daya alam yang terkandung di langit bumi dan seisinya, semua itu pada hakikatnya milik Allah Swt. Allah Swt berfirman, yang artinya : ”yang kepunyaan-Nya lah kerajaan langit dan bumi” (T.Q.S. Al Furqon[25] : 2).
Inilah pondasi sistem ekonomi Islam, yakni Allah Swt sebagai Al Khaliq dan pemilik semua alam raya ini. Sehingga bila kita ingin mengelola alam ini, mesti mengikuti bagaimana aturan yang telah ditentukan oleh Sang Pemiliknya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ath Thabari ketika menafsirkan ayat di atas, beliau menegaskan:
“yang kepunyaan-Nya-lah kekuasaan langit dan bumi. Ia menerapkan perintah dan ketetapan-Nya di seluruh kekuasaan-Nya, juga memberlakukan hukum-hukum-Nya. Ia berkata : maka merupakan hak-Nya untuk ditaati para penghuni kerajaan dan kekuasaan-Nya, serta (mereka) tidak boleh menentang-Nya."
Dari pondasi inilah kemudian Islam mengatur tentang kepemilikan. Islam membagi seluruh sumber daya dan kekayaan alam ini ke dalam tiga kepemilikan. Yakni, kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Kepemilikan umum adalah ijin Asy-syari’ (Allah Swt) yang diberikan kepada rakyat secara umum. Sehingga siapapun, orang sekaya apapun, perusahaan sebesar apapun, tidak boleh merebut kepemilikan umum ini untuk dijadikan sebagai kepemilikan individu.
Pengelolaan BBM dan sumber daya alam lainnya dengan sistem Islam tentu akan jauh lebih optimal. Karena akan dikelola oleh orang-orang yang amanah. Bukan oleh orang-orang yang khianat, yang rela merampok dan atau menjual sumber daya alam negaranya, hanya demi kepentingan pribadi, kelompok dan tuannya. Namun penerapan sistem ekonomi Islam secara utuh tidak bisa berdiri sendiri. Ia mesti ditopang oleh sistem Islam yang lain, seperti sistem politik dan pendidikan. Inilah urgensi penerapan syariah Islam secara paripurna dalam bingkai khilafah. Penerapan semua sistem yang terlahir dari keyakinan bahwa Allah Swt sebagai Sang Pencipta, Pemilik sekaligus Pengatur seluruh alam raya ini pasti akan menjadi rahmat bagi seluruh alam.
Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa hukum buatan manusia sangat merugikan orang banyak, kecuali beberapa yang mendapat kan keuntungan khususnya yang memiliki kekuasaan. Sangat berbanding terbalik dengan sistem hukum buatan sang Khaliq nilainya sama rata tidak ada yang terdzalimi, tapi anehnya masih banyak orang yang berpegang teguh pada sistem buatan manusia yang jelas menyengsarakan lapisan kebawah dan mendasar masyarakat, wallahu a'llam bizahawab.
Penulis: Sinta Nesti Pratiwi
