LORONG KATA

Lorong Kata --- Pemilihan Presiden serta Wakil Presiden telah usai, Indonesia pun telah memiliki Presiden dan Wakil Presiden untuk 5 tahun ke depan dengan memberi mandat kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf menjalankan roda pemerintahan. Namun publik kembali dikejutkan dengan adanya pertemuan Prabowo dan Jokowi yang dilakukan Di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta pada hari Sabtu (13/7).

Seperti dilansir dalam cnnindonesia.com, pertemuan tersebut mendapat komentar dari pakar hukum tata negara, menurut Refly Harun memaknai pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Prabowo bahwa tak ada makan siang gratis. Ia menyebut pertemuan yang dilihat publik itu hanya 'panggung depan'. Dari panggung depan itu orang bisa memaknai pertemuan Jokowi dan Prabowo untuk menyelesaikan 'pertarungan' dua kubu berikut pendukung nya. Sedangkan panggung belakangnya, menurut Refly, bisa digambarkan dengan istilah 'no free lunch' atau 'tidak ada makan siang gratis'.

Refly menambahkan bahwa negosiasi diantara Jokowi dan Prabowo mungkin sudah terjadi sebelum pertemuan itu. Lalu setelah pertemuan, akan dilakukan negosiasi-negosiasi lanjutan. Ada banyak hal yang bisa dinegosiasikan. Dari hal-hal paling mendasar terkait kepentingan nasional, hingga mungkin hal-hal yang tak terkait dengan itu. Bahkan menurut Refly menjelaskan negosiasi itu mungkin bisa dimaknai sebagai hal yang normal dalam proses rekonsiliasi kali ini. Terlebih, setelah bertarung cukup keras di Pilpres 2019 baik kontestan dan pendukungnya membutuhkan pemulihan secara moril maupun materil.

Pertemuan Jokowi dan Prabowo mengejutkan masyarakat lantaran sebelumnya dua orang putra bangsa ini bertarung dalam kancah pemilu, atmosfer pertarungan dua kubu tersebut dalam pemilu 2019 dinilai tidak biasa dimulai dari sebelum pemilu, saat pemilu berlangsung bahkan setelah pemilu. Gelora suara masyarakat ikut mengaum dalam Pilpres tahun ini ditambah suara ulama yang dengan lantang menginginkan adanya perubahan serta menginginkan rezim berganti untuk periode selanjutnya.

Hanya saja walaupun perjuangan tengah dikobarkan hingga menelan korban pada tragedi 21-22 Mei kemarin, nyatanya perubahan yang mereka harapkan tak kunjung mereka dapatkan. Yang semakin menyakitkan ketika harapan mereka letakkan di pundak seorang Prabowo sebagai lawan dari rezim petahana justru tersenyum manis sambil mengucapkan selamat atas kemenangan rezim petahana.

Perjuangan rakyat yang menginginkan sebuah perubahan hingga di meja Mahkamah Konstitusi seolah pupus dalam kekecewaan melihat tokoh yang diharapkan dapat melakukan perubahan mulai merubah arah perjuangan hingga tak lagi menghiraukan kecurangan yang selama ini menghiasi Pilpres 2019. Bukan tidak menginginkan persatuan antar sesama warga Indonesia, namun bagaimana suara rakyat yang tidak lagi menginginkan rezim petahana berkuasa kembali? Apa mereka harus bersabar untuk 5 tahun lagi?

Benar, Ketika perjuangan tidak didasarkan aqidah dan tidak berpedoman kepada syariah, maka amat mudah berubah arah, menjilat ludah, membenarkan yang salah, bahkan mengingkari dan mengkhianati janjinya sendiri.

Inilah tabiat dari sistem rusak yang diterapkan negeri ini, sistem sekuler yang lahir dari akal manusia yang lemah serta memperturutkan hawa nafsu dalam membuat berbagai kebijakan sehingga bukan keinginan rakyat yang akan dimenangkan namun kepentingan para kapitalis yang bermain dibelakang sistem ini yang lebih diutamakan. Demokrasi merupakan anak kandung dari sistem sekuler. Demokrasi merupakan ideologi transnasional yang mengajarkan nilai antroposentrisme, dimana manusia dianggap sebagi 'Tuhan' yang berhak membuat hukum. Sementara Tuhan dan Agama disingkirkan ikut campur dalam membuat hukum. Demokrasi sekuler memisahkan antara nilai agama dengan kehidupan.

Sistem yang terus dipasarkan oleh orang-orang kafir ditengah kaum muslim melalui upaya penyesatan (tadhlil), bahwa demokrasi merupakan alat untuk memilih penguasa. Tujuan dari upaya tersebut yakni memberikan gambaran kepada kaum Muslim, yakni seakan-akan perkara yang paling mendasar dalam demokrasi adalah pemilihan penguasa. Karena kaum Muslim saat ini sedang ditimpa penindasan, kedzoliman, pembungkaman, ketidaksejahteraan, ketidakadilan serta tindakan represif penguasa. Sehingga orang-orang kafir dapat dengan mudah memasarkan demokrasi sebagai aktivitas memilih penguasa. Sejatinya hal yang paling dasar dalam demokrasi yakni menjadikan kewenangan membuat hukum ada ditangan manusia, bukan di tangan Tuhan manusia.

Kaum Muslim berhasil mereka sibukkan dengan aktivitas pemilihan penguasa sehingga melupakan bahkan tidak menyadari akar permasalahan yang membuat hidup mereka jauh dari sejahtera.

Sehingga, dalam sistem sekuler demokrasi mengharapkan sebuah perubahan menjadi negeri yang lebih baik, maju,berdaulat, unggul serta mampu bersaing dengan negara-negara lainnya ialah hal yang sulit bahkan mustahil diwujudkan. Takkan lahir kesejahteraan, keadilan, kemakmuran, keberkahan bagi seluruh umat manusia dalam negara yang menerapkan sistem rusak yang jauh dari aturan pencipta manusia. Takkan didengar solusi-solusi yang diberikan oleh rakyat jika bernafaskan pada hukum-hukum Islam. Sekalipun mayoritas masyarakat dalam negeri ini beragama Islam.

Seharusnya kaum muslim belajar dari peristiwa politik yang menimpa saudara-saudara yang lain seperti Presiden Muhammad Mursi di Mesir, FIS di Aljazair, Hamas di Palestina. Bahwa perjuangan untuk Islam dengan jalan masuk dalam sistem sekuler demokrasi tak dapat melakukan sebuah perubahan.

Kaum Muslim seharusnya dapat mengambil jalan yang telah di contohkan oleh Rasulullah SAW dalam mewujudkan sebuah perubahan menuju negara yang maju, berdaulat, diberkahi serta mampu bersaing dengan negara lainya. Sistem Islam yang memiliki solusi-solusi lengkap terhadap permasalahan hidup manusia terbukti dapat memberikan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, keamanan dan sebagainya. Mampu bertahan hingga lebih dari 13 abad menaungi 2/3 dunia dengan Rahmat Islam. Dalam Sistem Islam pemilihan pemimpin diserahkan kepada rakyat karena rakyat sangat diberikan haknya untuk memilih pemimpin yang ia inginkan selama memenuhi syarat-syarat pemimpin dalam Islam.

Tentu untuk menerapkan kembali sistem yang paripurna ini tidak dapat dengan jalan atau metode buah pikir akal manusia. Tak ada cara lain saat ini yang harus dilakukan para perindu perubahan selain berdakwah dengan hikmah, dengan hujjah yang jelas serta argumentasi yang kuat. Menyadarkan kepada masyarakat akan bobroknya sistem saat ini dan menyampaikan bahwa kita dapat bangkit dari keterpurukan kondisi sekarang dengan mengambil Sistem Islam dalam menjalani kehidupan.

Penulis: Dina Evalina (Aktivis Dakwah).

Lorong Kata --- Lagi, para orang tua siswa/siswi penerimaan peserta didik baru (PPDB), pada tahun ajaran 2019/2020 dikagetkan dengan sistem zonasi sekolah.

Pasalnya, Sistem zonasi yang diterapkan pemerintah melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Bertujuan untuk menciptakan pemerataan dan meniadakan konsep sekolah favorit. Sehingga, tidak ada lagi sekat antara sekolah biasa dan sekolah favorit.

Penerimaan siswa baru yang mengacu pada sistem zonasi, menjadi perbincangan masyarakat luas. Sistem ini pun banyak menuai pro dan kontra. Karena, dinilai membatasi siswa berprestasi untuk mendapatkan sekolah favorit yang diinginkannya.

Kekecewaan pun muncul dari berbagai pihak, termasuk yang dirasakan oleh murid yang satu ini. Kecewa karena tidak diterima di sekolah SMP N 1 Kajen, Yumna (12) siswa berprestasi dari lulusan SDN Pekeringanalit 02 membakar belasan piagam penghargaannya pada Minggu (23/06/2019) lalu dan aksi ini viral di sosial media (Tribunsolo.com, 27/06/2019).

Senada dengan ungkapan Ronny (Dosen PTS) "sekarang ini SMAN di Surabaya hanya memiliki daya tampung 1505 siswa untuk kuota nilai UN 20% dan 3611 siswa untuk kuota zonasi. Artinya, ada 1131 calon siswa bernilai tinggi yang tidak diterima di SMA Negeri. Berdasarkan data yang dikumpulkan diseluruh Surabaya ada 2369 siswa lulusan SMP yang hasil UN mereka tinggi dengan rata-rata di atas 86(Radar Surabaya jawapos.com,18/06/2019).

Disamping itu, ada juga kalangan yang pro dengan sistem zonasi ini. seperti yang diungkapkan oleh Rachmat Hidayat dalam Forum Grup Discussion (FGD) yang digelar Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Jember di gedung FKIP, Senin (24/6/2019), "Pasti mereka (sekolah favorit) menjadi sekolah terbaik karena yang daftar dan masuk di sana adalah siswa-siswa terbaik dari sekolah sebelumnya," (detiknews.com).

Namun, sangat disayangkan. Ada segelintir orang tua calon siswa PPDB yang berani berlaku curang. Hanya karena ingin memasukkan anaknya disekolah yang diinginkannya.

Dilansir Republika.co.id, Penjabat Gubernur Jabar M Iriawan menyatakan pihaknya akan menindak tegas pelaku yang terlibat dalam kecurangan penerimaan peserta didik baru (PPDB) Tahun Ajaran 2018 di wilayah Jabar. Seperti memperjualbelikan kursi kepada orang tua calon murid baru. "Pasti lah (akan menindak tegas pelaku kecurangan PPDB), kita akan memberikan sanksi karena disitulah kita memberikan pemahaman bahwa kita harus melakukan sesuai prosedur yang ada, kalau menyimpang akan ditindak tegas," kata M Iriawan usai meninjau pelaksanaan PPDB 2018 di SMAN 5 Kota Bandung, Selasa (3/7).

Permasalahan dunia pendidikan di negeri ini, merupakan buah hasil dari sistem sekularisme. Acapkali membuat aturan yang tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat. Bukan tidak mungkin, sistem zonasi dinilai merupakan pesanan bagi segelintir orang yang ingin mengambil keuntungan?

Permasalahan sistem pendidikan saat ini, bukan ada atau tidak adanya sekolah favorit. Tetapi, tidak meratanya tenaga pengajar yang kompeten. Serta kemampuan pengajar yang berbeda-beda dalam menjabarkan maksud dari kurikulum yang diterapkan.

Seharusnya, ada langkah untuk mengevaluasi faktor-faktor penyebab terjadinya kesalahan dalam sistem pendidikan saat ini. Seperti, kurangnya perhatian pemerintah dalam kesejahteraan tenaga pengajar. Kondisi sarana prasarana sekolah-sekolah, juga turut andil dalam keterpurukan dunia pendidikan di negeri ini.

Lalu, bagaimana islam memandang sistem pendidikan yang paripurna?

Di masa lalu, Islam mampu menguasai dan memimpin dunia selama berabad-abad dengan peradabannya yang sangat gemilang. Ini tentu berkat kualitas pendidikan islam yang gemilang pada saat itu, yang dicontohkan sendiri oleh guru pertama dan paling utama umat ini, yaitu Rasulullah SAW. Beliau tidak hanya meletakkan dasar-dasar pendidikan anak secara lengkap, tapi juga langsung mendidik para sahabat beliau dari semua tingkatan usia, sosial, dan ekonomi, baik laki-laki dan wanita, serta dari berbagai latar belakang suku. Dan hasil didikan beliau itu terwujud dalam keberhasilan para sahabatnya. Memimpin umat untuk menaklukkan dua super power dunia saat itu : Romawi dan persia, hingga mampu menguasai wilayah luas di Asia bagian Barat sampai Asia Tengah dan Afrika bagian utara. Dan generasi berikutnya, hasil dari didikan para sahabat dan tabi'in, mampu mencapai eropa dan wilayah Asia lainnya. Alhasil, tidak hanya menjadikan peserta didik dimasa itu memiliki iman dan takwah yang kokoh, juga mampu menguasai berbagai ilmu dibidangnya masing-masing. (Kitab Tarbiyatul Aulad Oleh Dr. Abdullah Nashih Ulwan)

Oleh karena itu, seharusnya sistem pendidikan harus mengacu pada sistem pendidikan paripurna, yang telah dicontohkan oleh rasulullah saw. Sehinggga, tujuan pendidikan dapat tercapai sebagaimana mestinya. Wallahu 'Alam Bis-Showab

Penulis: Indrayanti Indah (Pemerhati Sosial Andoolo, Sulawesi Tenggara)

Lorong Kata --- Pendidikan adalah hak bagi setiap warga Negara dan dijamin dalam UUD, maka Negara hadir sebagai penyelenggaranya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk melaksanakan tugas tersebut pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya sistem zonasi sekolah yang menuai kontraversi dan menyisakan sederet carut marut dalam sektor pendidikan. Dan kini muncul lagi kebijakan baru yaitu peningkatkan mutu pendidikan Islam dengan tajuk “Reformasi Kualitas Pendidikan Madrasah”.

Melalui program dana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Kemenag berencana mengajukan pinjaman utang kepada Bank Dunia sebesar 250 juta US dolar atau setara Rp 3,5 triliun dengan tujuan untuk meningkatkan dan mendongkrak kualitas pendidikan madrasah negeri maupun swasta sektor pendidikan islam di seluruh Indonesia.

Dikutip dari Republika.co.id Dirjen Pendidikan Islam, Kamaruddin Amin mengatakan “kita sudah mengusulkan sebuah proyek di Bank Dunia lewat dana PHLN (Pinjaman dan Hibah Luar Negeri), yang kita sebut sebagai reformasi kualitas pendidikan madrasah. Kamaruddin melanjutkan, setelah melalui proses yang cukup panjang akhirnya proyek ini di setujui Bank Dunia, nilai pendanaanya mencapai Rp 3,7 triliun”. Ungkap beliau (Republika.co.id, Kamis 20/06/2019).

Sebelumnya Menteri Agama Lukman mengungkapkan bahwa Indonesia setidaknya memiliki 48 ribu madrasah yang terdiri dari madrasah negeri dan swasta. Menurut Lukman pembangunan madrasah tidak akan optimal jika hanya mengandalkan anggaran negara. Pasalnya keterbatasan dana mengakibatkan pengembangan madrasah terpusat pada pengembangan bangunan fisik belum kearah kualitas pendidikan (CNN Indonesia, 28/06/2019).

Kebijakan kemenag ini kemudian banyak menuai komentar dari berbagai elemen. Ketua pimpinan muhammadiyah Yunahar Ilyas mempertanyakan dari mana uang untuk membayar Dana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dari Bank Dunia untuk peningkatan kualitas madrasah. Lanjut beliau mengaku belum melihat sumber dana yang bisa digunakan untuk membayarnya, (Republika.co.id).

Lebih lanjut kebijakan pemerintah ini menuai respon dari tokoh masyarakat. Ketua Muhammadiyah bidang ekonomi Buya Anwar Abas menilai pemerintah sebaiknya jangan terlalu berutang. “Masalah ini sebenarnya bisa dibiayai sendiri dengan dana APBN, yang caranya adalah dengan mengurangi tingkat kebocoran yang ada. Dalam perhitungan para ahli, tingkat kebocoran dari APBN itu ada diantara 10 sampai 30 persen”. Ujar Buya Anwar Abas, kamis (20/6).

Pernyataan yang dilontarkan oleh pak Lukman ini sesungguhnya mengindikasikan untuk melegitimasi dan memuluskan kebijakan ini agar terealisasi kepada pihak Bank Dunia untuk kemudian menyerahkan penyelesaian pendidikian islam di negeri ini dengan cara berhutang.

Tentu kita sangat mengapresiasi pemerintah telah berusaha untuk memperbaiki mutu pendidikan islam. Namun disisi lain kebijakan ini justru akan semakin menjerat Indonesia dalam kubangan jeratan utang. Betapa tidak kondisi ekonomi Indonesia hari ini tengah terguncang tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Utang Indonesia saja terus meningkat membengkak nyaris menembus angka 5000 Triliun.

Keterbatasan dana untuk pendidikan anak bangsa menunjukkan minimnya tanggung jawab negara dalam memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan sebagai salah satu pilar peradaban. Pemerintah malah menyerahkan kepada asing melalui utang. Padahal hutang luar negeri yang tinggi dapat menurunkan pengaruh politis negara dalam percaturan global.

Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah benarkah proyek dana PHLN (Pinjaman dan Hibah Luar Negeri) ini dapat mendokrak kualitas madrasah diseluruh Indonesia? Jika para pemangku jabatan ini berdalih dengan mengatakan “anggaran yang besar tersebut akan memberi dampak manfaat yang besar. Manfaat itu bahkan menyasar hingga 50.000 madrasah. Kita ingin membangun sistem”. Kata Kamaruddin, dikutip dari laman resmi Kemenag, Selasa (25/6) (Republika.co.id).

Kita tentu berbahagia, jika kualitas pendidikan mulai diperhatikan dunia. Namun yang meragukan, akankah pihak World Bank memberikan semua ini dengan percuma saja? Sedang dalam dunia kapitalis hari ini, terkenal istilah Not Free Lunch (tidak ada makan siang gratis).

Disisi lain, bukankah utang bangsa ini juga sudah menumpuk di bank dunia? Bahkan dikabarkan, untuk melunasi utang ini butuh waktu yang cukup lama. Sebab bunga pinjamanya, telah beranak-pinak dengan suburnya. Tidakkah dengan menghutang lagi, akan menambah tumpukan utang kita?

Sistem Pendidikan Sukuler

Berkaitan dengan kebijakan yang diambil pemerintah tidak benar-benar menyelesaikan akar permasalahannya. Sistem pendidikan sekuler yang mengekor pada sistem barat yang memisahkan peran agama dalam kehidupan yang diadopsi negara hari inilah yang menjadi biang persoalannya. Bukan terletak pada ketidakcukupan dana APBN, lalu pemerintah berdalih agar meminta bantuan pada Bank Dunia dengan berhutang.

Sebab menyelesaikan persoalan peningkatan mutu pendidikan madrasah tidak bisa dibangun dengan jalan berhutang. Jelas ini bukan solusi justru memunculkan masalah baru. Menjadikan hutang sebagai jaminan untuk memperbaiki kualitas pendidikan Islam bukan pilihan yang tepat. Yang terjadi Negara makin terjerat hutang dan ini akan membuat negeri ini tidak berwibawa.

Dalam hal ini negera semakin menunjukkan ketidak berdayaan di mata dunia. Seolah-seolah semua problem yang di alami harus di selesaikan melalui berhutang. Inilah yang membuat negara hari ini terguncang ekonominya, karena membangun kekuatan ekonominya melalui asas ekonomi ribawi termasuk berhutang pada bank dunia.

Dari sinilah kemudian asing sebagai pemberi utang bisa mendikte sebuah negara yang mempunyai beban utang yang sangat tinggi melalui syarat-syarat yang mereka kehendaki dalam memberikan utang. Sebab prinsip utang bagi mereka “No Free Lunch” tidak ada makan siang gratis. Artinya jika Indonesia menerima utang untuk pembiayaan madrasah maka pemerintah telah membuka keran intervensi asing atas arah pendidikan islam di negeri ini.

Senjata inilah yang memudahkan negara-negara kapitalis kafir barat untuk menjajah dan memaksakan kebijakan pendidikan di negeri-negeri muslim agar berkiblat pada barat. Tidak heran jika kurikulum madrasah nantinya akan diwarnai dengan unsur sekularisme, liberalisme, pluralisme, hingga materialisme yang akan semakin menjauhkan generasi muslim dari gambaran Islam yang hakiki.

Selain itu Utang luar negeri menjadi sesuatu yang berbahaya, hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Abdurrahman al-Maliki (1963) dalam kitab As-Siyasah Al-Iqtishadiyah Al- Mutsla/Politik Ekonomi Ideal, h. 200-207). Mengungkap empat bahaya besar utang luar negeri.

Pertama, membahayakan eksistensi negara. Pasalnya, utang adalah metode baru negara-negara kapitalis untuk menjajah suatu negara.

Kedua, sebelum utang diberikan, negara-negara pemberi utang biasanya mengirimkan pakar-pakar ekonominya untuk memata-matai rahasia kekuatan/kelemahan ekonomi negara tersebut dengan dalih bantuan konsultan teknis atau konsultan ekonomi.

Ketiga, membuat negara pengutang tetap miskin karena terus-menerus terjerat utang yang makin menumpuk dari waktu ke waktu.

Keempat, utang luar negeri pada dasarnya merupakan senjata politik negara-negara kapitalis Barat terhadap negara-negara lain, yang kebanyakan merupakan negeri-negeri muslim.

Pendidikan Dalam Islam

Peningkatan mutu pendidikan memang penting untuk dilakukan. Pendidikan harus berinovasi di tengah zaman yang kian modern, itu menjadi keharusan. Namun, bukan dengan jalan berhutang. Melainkan dengan mengolah sumber daya alam yang hasilnya kembali dimasukan dalam pemenuhan pos-pos pendidikan negeri ini.

Karena itu Islam menganggap pendidikan sebagai kebutuhan pokok dan asasi manusia serta merupakan hak setiap warga negara. Dimana negara bertanggung jawab penuh untuk menyediakan akses pendidikan secara gratis untuk semua kalangan.

Negara Islam sangat memperhatikan agar rakyatnya cerdas. Anak-anak dari semua kelas sosial mengunjungi pendidikan dasar yang terjangkau semua orang. Negaralah membayar para gurunya. Selain 80 sekolah umum Cordoba yang didirikan Khalifah Al-Hakam II pada 965 M, masih ada 27 sekolah khusus anak-anak miskin.

Di Kairo, Al-Mansur Qalawun mendirikan sekolah anak yatim. Dia juga menganggarkan setiap hari ransum makanan yang cukup serta satu stel baju untuk muslim dingan dan satu stel baju untuk musim panas. Bahkan untuk orang-orang badui yang berpindah-pindah, dikirim guru yang juga siap berpindah-pindah mengikuti tempat tinggal muridnya.

Seribu tahun yang lalu, universitas paling hebat di dunia ada di Gundishapur, Baghdad, Kuffah, Isfahan, Cordoba, Alexandria, Cairo, Damaskus dan beberapa kota besar Islam lainnya. Perguruan tinggi di luar Khilafah Islam hanya ada di Konstantinopel yang saat itu masih menjadi ibukota Romawi Byzantium, di Kaifeng ibukota China atau di Nalanda, India. Sementara di Eropa Barat dan Amerika belum ada perguruan tinggi.

Pembiayaan pendidikan memang bisa didapat dari hasil pengelolaan sumber daya alam. Jika melirik pengaturan berbasis Islam, dana untuk pembangunan di bidang pendidikan diperoleh dari baitul mal. Baitul mal merupakan lembaga penyimpanan harta kaum muslimin. Harta ini diperoleh dari beberapa aspek. Mulai dari Fai, ghanimah, kharaj dan satu diantaranya, yakni hasil dari harta kepemilikan umum yang meliputi, hasil laut, sungai, perairan, hutan, padang gembalaan, minyak bumi, gas alam dan berbagai kandungan mineral lainnya.

Dari sinilah nanti, para pengatur urusan rakyat menyisihkan untuk biaya peningkatan maupun pembangunan di bidang pendidikan. Maka tidak heran, jika di masanya, penguasa kaum muslimin yakni para khalifah sampai menggratiskan pendidikan bagi segenap rakyatnya. Saat itu semua kalangan dapat merasakan manisnya mengecap pendidikan, dari jenjang dasar hingga universitas. Dan ini luar biasa hasilnya. Terbukti dengan lahirnya banyak ilmuwan dan ulama yang berkepribadian Islam serta menghasilkan karya yang menakjubkan, dimana sampai kini masih bisa dirasakan. Waallahu a’lamu bisawab.

Penulis: Andi Asmawati, S.Pd

Lorong Kata --- Dilansir dari CNN indonesia, Bank Dunia menyetujui pinjaman senilai U$$250 juta atau setara 3,5 triliun (dengan asumsi kurs Rp 14.000,00 per dolar AS) untuk mendukung program peningkatan mutu madrasah dasar dan menengah di Indonesia. Berdasarkan catatan Bank Dunia, sekitar 8 juta anak atau 15 persen dari total siswa sekolah dasar dan menengah di Indonesia mengenyam pendidikan di sekolah agama di bawah Kementrian Agama (kemenag). Dalam praktiknya sekolah-sekolah tersebut mengikuti kurikulum nasional, dan banyak diikuti anak-anak dari keluarga termiskin di daerah pedesaan.

Pinjaman ini nantinya akan digunakan untuk melaksanakan program Realizing Education’s Promise. Melalui proyek tersebut pemerintah akan membangun sistem perencanaan dan penganggaran elektronik berskala nasional untuk mendorong belanja yang lebih efesien oleh sumber daya di bawah naungan Kemenag. Program tersebut juga akan digunakan untuk membangun sistem hibah sekolah demi meningkatkan kinerja siswa dalam hal standar pendidikan nasional, terutama untuk sekolah dengan sumber daya terbatas.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Rodrigo A chaves mengungkapkan proyek ini merupakan komponen penting dari upaya pemerintah Indonesia untuk memperkuat modal manusia, serta meningkatkan mutu sistem pendidikanya (Cnnindonesia.com, 28/06/2019).

Hutang luar negeri untuk mendukung peningkatkan kualitas madrasah ini pun mengundang komentar beberapa tokoh seperti, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhamaddiyah Yunahar Ilyas mempertanyakan dari mana uang untuk membayar dana pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dari Bank Dunia untuk peningkatan kualitas madrasah. Dia mengaku belum melihat sumber dana yang bisa digunakan untu membayarnya.

Menurut Yunahar, Kementerian Agama (Kemenag) tentu berbeda dengan Kementerian lainya seperti Kementerian PUPR, Perdagangan dan Perindustrian. Penggelontoran dana pinjaman untuk kementerian tersebut bisa menghasilkan profit karena jenis pembangunannya bersifat komersial. Salah satunya jalan tol. Yunahar mengakui Kemenag memiliki tujuan yang bagus yakni meningkatkan kualitas madrasah. Tapi menurut dia seharusnya dana tersebut cukup dari APBN.

Lain halnya Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Maksum Machfoedz mengaku secara umum tidak mempermasalahkan ihwal peminjaman dana dari Bank Dunia itu. Namun, yang menjadi fokusnya adalah, sejauh mana efektivitas penggunaan dana tersebut. Ia mengatakan bahwa pengalaman selama ini urusan kualitas sosial seperti ini tidak jelas hasilnya. Banyak manipulasi dan tidak efektif. Karena itu tantangan terletak pada soal perencanaan, penerapan rencana, pengelolaan dan sistem kontrol (Republika.co.id, 20/06/2019).

Terlepas dari kekhawatiran kedua tokoh di atas satu hal yang harus diingat bahwa hutang luar negeri hakikatnya adalah sebagai alat penjajahan. Termasuk penjajahan dibidang pendidikan. Bukankah Indonesia adalah negara kaya yang memiliki bermacam-macam hasil pertambangan dan SDA lainnya yang melimpah? Harusnya mampu menjadi penyumbang terbesar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sangat disayangkan jika pemerintah tidak mampu menyiapkan anggaran untuk memperbaiki kualitas pendidikan di negeri tercinta ini. Padahal negara seharusnya memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan sebagai salah satu pilar peradaban, bahkan dalam konstitusi juga dijelaskan negara menganggarkan dana yang cukup besar pula untuk sektor pendidikan demi terpenuhinya hak atas pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagaimana dalam pasal 31 ayat 4 UUD 1945 amandemen ke-4 dijelaskan, bahwa memperioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaran pendidikan nasional.

Faktanya saat ini di negeri yang dikenal dengan melimpahnya sumber daya alam, tetapi miris masih banyak anak-anak yang belum bisa menikmati bangku sekolah. Ini pun disebabkan lemahnya faktor ekonomi, bahkan mereka hampir tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan pengajaran. Disinilah dibutuhkan peran negara untuk menyediakan pendidikan murah bahkan gratis untuk meningkatkan kualitas generasi bangsa.

Hal ini sudah cukup membuktikan bahwa negara masih minim dalam pengurusan di sektor pendidikan. Ini tampak jelas lepas tanggung jawab, menyerahkan kepada asing dan membuka celah intervensi atas arah pendidikan Islam. Inilah kapitalisme mengandalkan hutang luar negeri untuk membangun negaranya. Padahal generasi hasil didikan sistem pendidikan kapitalis sekuler minus melahirkan anak-anak yang berakhlak mulia dan bertakwa.

Sementara Islam menaruh perhatian besar terhadap dunia pendidikan. Ini dapat dibuktikan dengan banyaknya para pakar di bidang kedokteran seperti Ali At Thabari, Ar Razi, Al Majusi dan Ibn Sina. Di bidang kimia seperti Jabir Bin Hayyan. Astronomi dan matematika, Mathar, Hunain Bin Ishaq Tsabit Bin Qurrah. Geografi seperti Yaqut Al Hamawi. Historiografi seperti Hisyam Al Kalbi dan masih banyak lagi. Mereka adalah out put dari pendidikan yang dihasilkan sistem Islam. Pendidikan berkualitas kelas satu diberikan secara gratis kepada setiap warga negaranya.

Seluruh biaya pendidikan dalam Islam pun diambil dari Baitul Mal. Terdapat dua sumber pendapatan Baitul Mal yang dapat digunakan membiayai pendidikan, yaitu: Pertama, pos fa’i dan kharaj yang merupakan kepemilikan negara seperti ghanimah, khumus (seperlima harta rampasan perang), jizyah dan dharibah (pajak). Kedua, pos kepemilikan umum seperti tambang minyak dan gas, hutan, laut dan hima (milik umum dan penggunaanya dikhususkan). Adapun pendapatan dari zakat tidak dapat digunakan untuk pembiayaan pendidikan, karena zakat mempunyai peruntukan sendiri yaitu delapan golongan mustahik.

Biaya pendidikan dari Baitul Mal itu secara gratis dibelanjakan untuk dua kepentingan yakni: Pertama, untuk membayar gaji segala pihak yang terkait dengan pelayanan pendidikan seperti guru, dosen, karyawan dll. Kedua, untuk membiayai segala macam sarana dan prasarana pendidikan, seperti bangunan sekolah, asrama, perpustakaan, buku pegangan dan sebagainya.

Jadi sebenarnya bukan tidak mungkin Indonesia mampu membiayai seluruh biaya pendidikan. Namun sayangnya yang terjadi saat ini adalah kepasrahan pemerintah terhadap swasta dan asing. Padahal, pendidikan gratis bukanlah mimpi jika negara mampu menjalankan perannya dengan baik dan lepas dari segala intervensi. Wallahu a’lam bisshowab.

Penulis: Yuni Damayanti (Pemerhati Sosial).

Lorong Kata --- Parah, pernikahan terlarang kedua bersaudara yang berasal dari Bulukumba, tengah menuai kecaman keras dari masyarakat. Pasalnya, pernikahan itu sudah berlangsung selama hampir dua pekan. Berdasarkan kabar yang beredar, pernikahan terlarang kedua kakak beradik berlangsung di Balikpapan (Tribunnews.com, 04/07/2019).

Sebelumnya, kasus ini terbongkar ketika istri sah Ansar, Hervina, 28 tahun, warga Dusun Lembang, Desa Salemba, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Sulsel, melaporkan hal tersebut ke Mapolres Bulukumba dalam kasus perzinahan.

Lebih mengejutkan lagi, ternyata dari Video yang sedang viral pernikahan tersebut berlangsung dengan adanya pak penghulu dan saksi, sebagaimana syarat sahnya sebuah pernikahan. Belum pasti apa motif kedua kakak beradik melakukan pernikahan terlarang ini, dan hingga saat ini diketahui kedua pasangan haram itu telah kabur ke suatu tempat.

Saat dikunjungi, kedua orangtua mereka pun mengatakan bahwa sudah tidak sudi untuk melihat kedua anaknya tersebut, bahkan mereka berharap kedua anaknya ini diberi hukuman yang layak untuk keduanya, dengan menenggelamkan ke laut dengan cara memasukkan kedalam karung. Hal ini dilakukan, sesuai dengan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Bulukumba setempat, karena telah melanggar norma agama.

Meski kebenaran kasus ini telah dikonfirmasi oleh pemerintah Balikpapan, yang akhirnya terbukti bahwa Penghulu adalah ilegal, namun kita sangat berharap banyak agar kasus serupa tidak lagi terjadi.

Akar Masalah

Jika kita telaah, terjadinya pernikahan sedarah ini bukan saja karena ada niat dari pelakunya. Seringnya interaksi yang berlebihan meski bersaudara, menjadi pemicu timbulnya hawa nafsu, terlebih bila kita tidak mengetahui batasan terhadap saudara kandung pun dalam syariat Islam.

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya hal demikian, adalah karena kelalaian dan peluang yang diberikan oleh pemerintah. Katanya, kita sudah memiliki seperangkat aturan hukum yang sedemikian rupa, bahkan perundang-undangan bisa dibuat dan direvisi kapan saja, ini semua dirangkum dalam kebebasan berdemokrasi yang kita adopsi sebagai sumber hukum kita.

Padahal, untuk menetapkan satu aturan saja yang akan membuat efek jerah bagi para pelakunya, kita tidak mampu. Mengapa? Karena kebebasan yang diciptakan oleh demokrasi, justru menumbuh suburkan pelaku zina, bahkan pernikahan sedarah ini termasuk perbuatan zina yang sangat dibenci oleh Islam.

Lalu sekarang timbul pertanyaan, kemana para penegak hukum? Mengapa dalam menghadapi satu kasus saja, kita perlu pakta dulu, artinya nanti setelah ada kasus baru kita sibuk meributkan masalah, bukan dengan mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikannya. Sampai saat inipun, undang-undang yang mengatur masalah zina sangatlah lemah dan tidak jelas.

Olehnya, maka besar kemungkinan masyarakat yang serba bebas pun akan semakin rusak, ditambah lagi minimnya pengetahuan masyarakat tentang agama Islam. Sebagai contoh, ketidak tahuan masyarakat tentang apa-apa saja perbuatan yang tergolong zina, batasan-batasan seorang muslim terhadap saudara kandungnya, ini juga menjadi faktor seseorang mudah melakukan maksiat tanpa berpikir panjang.

Dalam sains, incest atau pernikahan sedarah sangat tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan berbagai macam cacat atau kelainana pada generasi yang akan dilahirkan. Secara genetis, jika sesorang dengan gen yang berasal dari keturunan yang sama menikah maka akan terjadi mutasi. Mutasi tersebut selanjutnya akan menimbulkan masalah pada anak yang dilahirkan seperti cacat tubuh, penyakit mental (idiot, debil, imbisil) penyakit metabolisme seperti diabetes, hutington dan lain sebagainya.

Islam pun melarang perbuatan tersebut, tentunya karena ada kemudlaratan di dalamnya, dan hal ini terbukti secara sains. Dari slate.com melansir seorang pemuda asal jerman Patrick Stuebing memiliki tiga anak cacat dari keempat anaknya karena dia mendapatkan anak tersebut dari rahim saudara perempuannya, anak-anak tersebut menderita cacat fisik dan mental.

Alasan lainnya, bahwa sains tidak menganjurkan manusia untuk menikah dengan sesama keluarganya atau yang memiliki hubungan darah karena rawan terjadi konflik dalam keluarga serta bisa menyebabkan perselingkuhan dalam rumah tangga. Lalu apa yang menjadi pokok masalah? Ya cara pandang dan sistem yang harus diganti.

Islam Memandang

Sahabat muslim yang berbahagia,sejatinya cinta tidak timbul dengan sendirinya, melainkan banyak faktor yang menyebabkan ia timbul. Begitu juga hawa nafsu. Lalu apakah mencintai saudara sedarah, atau yang haram untuk dinikahi itu gak boleh? Jawabannya adalah sangat boleh. Namun terlepas dari saudarah kandungan, atau pun saudara seakidah hendaknya kita mencintai mereka semata-mata karena Allah, dan sesuai dengan koridornya.

Mencintai saudara kandung kita karena Allah itu tidak masalah, sebagaimana kita mencintai dan menjaga diri kita agar terhindar dari siksa api neraka. Menjaga mereka agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, menjaga mereka agar tidak menebar aurat bagi yang mempunyai saudari muslimah, semua adalah bentuk kasih sayang kita kepada mereka.

Namun mencintai saudara kandung karena hawa nafsu, sampai akhirnya menikahinya, maka demikian Adalah perbuatan yang tercela. Hal ini berkenaan dengan ayat Allah yang artinya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan ; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS. An Nisa': 23).

Dari ayat di atas maka bisa disimpulkan bahwa saudara yang halal untuk dinikahi adalah anak dari saudara ayah atau ibu yaitu sepupu, ayah tiri yang telah diceraikan ibu, ayah angkat, atau saudara tiri, jadi saudara yang masih memiliki hubungan darah dan halal untuk dinikahi hanyalah sepupu, baik sepupu dekat atau sepupu jauh, dan sepupu bukanlah mahram, dan halal untuk dinikahi.

Semakin bertambahnya jumlah manusia, pilihan antara laki-laki dan perempuan pun semakin banyak. Hingga kemudian pernikahan sesama saudara pun kemudian tidak dibenarkan dalam Islam, bahkan pernikahan sesama saudara sepersusuan.

Syariat Islam pun, mempunyai seperangkat aturan yang mampu membuat kita terhindar dari perbuatan tercelah, juga membuat manusia takut mendekati zina. Allah SWT berfirman yang artinya: “Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang dari kedua-duanya 100 kali sebat, dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum Agama Allah, jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari Akhirat, dan hendaklah disaksikan hukuman siksa yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”. (Surah An- Nur ayat 2)

Demikian ayat Allah yang menerangkan hukuman bagi para pelaku zina, yang dengannya kita bisa terhindar dari kemaksiatan, maka tidaklah patut kita mengambil hukum selain hukum Allah. Wallahu 'alam.

Penulis: Yusriani Rini Lapeo, S.Pd (Pemerhati Sosial Konawe)

Hai
Penulis: Boa

Mentari telah menyelesaikan tugasnya hari ini
Seperti kamu.... Ia menyajikan sesuatu yang sangat berharga sebelum pergi
Bedanya, ia menyajikan senja, sedangkan kamu menyajikan senyum
Bedanya, aku hanya meratapi kepergianmu, sedang sang mentari tidak

Di sini aku tak sendiri, tapi entah kenapa aku masih merasa sepi?
Mungkin karena tak ada lagi kata "hai" dari orang terkasih?
Sekarang aku hanya menjadi pembuat dan penonton story
Seolah-olah tak ada lagi tempat berbagi cinta dan kasih

Kini mimpi hanya kubiarkan usang ditelan waktu
Mengistirahatkan hati yang sudah lelah terjatuh
Membiarkan tubuh membeku hingga sekeras batu
Menunggu pesan singkat yang bertuliskan "hai" darimu
Diberdayakan oleh Blogger.