LORONG KATA

Lorong Kata - Siapa yang tidak kenal Papua, Bumi Cenderawasih berhias wisata pantai dengan pesona sumber daya alam (SDA) yang begitu ‘seksi’. Melirik sektor pertambangan saja, Papua menyimpan harta karun berupa 2,5 milyar ton batu biji emas dan tembaga. Objek wisatanya yang masyhur di jagad internasional bukan hanya Raja Ampat, tetapi juga terdapat berbagai Taman Nasional dan Pegunungan yang tidak kalah memesona. Indonesia adalah negara yang sangat beruntung karena memiliki Papua sebagai bagian dari wilayah kesatuannya.

Namun sayang, bersama sejuta pesonanya ternyata Papua hendak ‘mengibarkan’ benderanya sendiri. Terbukti dengan puluhan mahasiswa Papua yang kembali menuntut pemisahan wilayah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui pengibaran Bendera Bintang Kejora saat berunjuk rasa menuntut referendum di depan Istana Merdeka, Jakarta (28/8).

Seorang orator dari peserta unjuk rasa sempat meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menemui massa untuk merespon permintaan referendum bagi rakyat Papua. Massa unjuk rasa melalui pernyataan resminya juga menolak perpanjang Otonomi Khusus di Papua dan menginginkan pemerintah Indonesia memberikan hak bagi Papua untuk menentukan nasib mereka sendiri.

Disintegrasi Papua, Mengapa?

Keinginan Papua memisahkan diri dari otoritas pemerintah Indonesia sebenarnya telah ada sejak pertamakali wilayahnya terintegrasi di bawah Bendera Merah Putih. Kelompok yang terkenal paling vokal menyuarakan aspirasi tersebut adalah Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang didirikan pada tahun 1965.

Pergolakan yang timbul antara aktivis OPM dan pemerintah Indonesia tidak terlepas dari rencana licik pemerintah kolonial Belanda yang sesungguhnya tidak rela membebaskan Papua dari penjajahannya. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda termasuk memantik semangat nasionalisme masyarakat Papua yang dianggap berhak untuk berdiri di bawah kaki sendiri tanpa harus tergabung dengan NKRI.

Bagi mereka yang menerawang secara mendalam terkait polemik disintegrasi Papua, maka akan menemukan bahwa hal ini merupakan masalah dengan multi kausa. Provinsi yang terletak di ujung paling Timur Indonesia ini menyimpan deretan pilu yang telah menjadi catatan merah perjalanan sejarah Indonesia. Kondisi masyarakat Papua sangat tidak layak untuk disebut sejahtera, padahal tanahnya bermandikan logam mulia. Tambang emas yang dikelola PT. Freeport Mc Moran pada faktanya tidak membuat rakyat Papua bahagia, sebaliknya hanya menambah penderitaan mereka.

Persoalan pemerataan infrastruktur dan pelayanan publik juga tidak memiliki pengaruh membekas terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, sehingga membuat mereka semakin muak dan ‘memanas’. Pembangunan infrastruktur secara masif di era Presiden Jokowi juga tidak berhasil membuat masyarakat Papua tersenyum bangga. Mereka mengeluh dengan infrastruktur yang hanya dinikmati segelintir orang bahkan sekadar menjadi katalis kekuasaan asing untuk mengeksplor SDA yang ada di sana.

Diskriminasi yang kerap dilakukan oleh kelompok atau oknum tertentu kepada suku Melanesia Papua semakin memicu perpecahan dan mengobarkan semangat kesukuan dalam dada mereka. Akhirnya mereka merasa semakin asing dan bukan bagian dari Indonesia yang mayoritas suku Melayu. Hal ini terindikasi dari tuntutan pengunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta (28/8) bahwa rasialisme masyarakat Papua harus dihentikan dan aparat TNI/Polri yang menjadi provokator agar dipecat dari jabatannya. Namun, tindakan dari penguasa terkesan lemah dan lambat tanggap. Papua pun kehilangan banyak alasan untuk bertahan dalam dekapan NKRI sehingga mencuatlah tuntutan ingin pisah via referendum.

Tuntutan masyarakat Papua pada dasarnya juga tidak dapat dipisahkan dengan adanya intervensi asing. Gerakan papua merdeka disinyalir telah ‘ditunggangi’ oleh pihak asing dengan adanya upaya internasionalisasi persoalan tersebut. Pengamat Internasional Papua Victor Kaisiepo dalam Kongres Rakyat Papua II tahun 2000, mengungkapkan pentingnya melibatkan PBB dalam mewujudkan Papua Merdeka.

Sejak era reformasi pasca kongres tersebut, kelompok yang pro kemerdekaan Papua banyak melakukan lobi dengan negara-negara lain untuk mendapatkan dukungan kemerdekaan secara diplomatik. Usaha mereka membuahkan hasil, dua negara Pasifik yakni Vanuatu dan Nauru mendukung secara terbuka Kemerdekaan Papua dari Indonesia.

Negara Pasifik lain seperti Fiji dan Afrika juga memberikan dukungan yang masih bersifat tersembunyi. Tahun 2011 kembali digelar Kongres Papua III di bawah pimpinan Forkors Yaboisembut yang mendeklarasikan Negara Papua Merdeka sekaligus membentuk Pemerintahan Transisi Negara Papua Merdeka, tetapi kemudian dibubarkan paksa oleh aparat kepolisian karena dianggap makar.

Papua Jatuh ‘Talak’, Siapa yang Diuntungkan?

Dinamika pergerakan kelompok pro Papua merdeka menunjukkan keseriusan mereka untuk merebut bumi cenderawasih dari pelukan Indonesia. Dukungan dari negara-negara Kapitalis global khususnya Amerika Serikat melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun semakin besar. Hal ini sangat wajar mengingat hasrat berkuasa atas potensi bumi cenderawasih yang begitu menggiurkan. Tentu jika Papua sampai jatuh ‘talak’ akan semakin memuluskan langkah mereka menguasainya.

OPM hanya terlihat sebagai batu loncatan untuk menggapai tujuan mereka, mengingat kelompok ini cenderung memiliki sistem kepimpinanan yang masih labil dan mudah ‘ditaklukkan’. Apabila mimpi Papua terlepas dari Indonesia menjadi kenyataan, maka sangat besar kemungkinan intervensi asing semakin menguat. Umpama anak ayam kehilangan induknya, negara Papua yang kelak lahir hanya akan menjadi korban neoimperalisme Barat dan sekutunya.

Saatnya Bersatu untuk Mempertahankan Papua
Disadari atau tidak, tuntutan pemisahan Papua sesungguhnya adalah ancaman besar bagi NKRI. Kehilangan Papua akan menjadi retakan sempurna yang imbasnya semakin melemahkan kedaulatan negeri ini. Harusnya masyarakat Papua juga menyadari bahwa terpisah dari Indonesia sama saja menyerahkan ‘nyawa’ mereka kepada negara Barat penjajah. Namun, rasa kecewa masyarakat Papua akan lemahnya peran negara dalam mengurus mereka seolah memberikan alasan bahwa tidak ada pilihan lain selain disintegrasi. Jika sudah begini, adakah solusi lain?

Islam sebagai sebuah agama dan ideologi memiliki pandangan yang unik terkait persoalan disintegrasi Papua. Islam memandang bahwa persatuan adalah sebuah kewajiban dan haram berpecah-belah (QS. Ali Imran: 103). Oleh karena itu mempertahankan Papua agar tidak lepas adalah kewajiban, khususnya bagi pemimpin negara. Dalam sistem pemerintahan Islam yaitu Khilafah ‘ala minhaj an-nubuwwah, pemimpin diposisikan sebagai perisai dan pemelihara urusan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan tanpa pilih kasih. Negeri-negeri yang berada di bawah kekuasaan Islam tidak akan ditelantarkan, apalagi didiskriminasi atas nama suku atau ras. Dari segi pembangunan infrastruktur pun tidak ditujukan untuk melanggengkan eksploitasi SDA oleh pihak asing, melainkan untuk mendukung aktivitas masyarakat.

Dari sini kita bisa melihat bahwa tumpukan keluhan Papua yang berbuah tuntutan disintegrasi hanyalah permasalahan cabang. Akar permasalahannya adalah pengurusan masyarakat Papua yang tidak becus oleh penguasa. Hal yang lumrah dalam sistem Demokrasi-Kapitalisme.

Sudah sepatutnya sistem tersebut dibuang ke tong sampah peradaban, kemudian menggantinya dengan aturan Islam yang telah terbukti selama kurang lebih 13 abad menorehkan kesejahteraan tiada tara. Sistem tunggal yang diridhai Allah Subhanahu wa ta’ala, yang akan mempertahankan serta melindungi setiap jengkal wilayahnya dari keserakahan negara penjajah, bahkan mampu membentangkan sayap kekuasaannya dalam kurun waktu yang cukup singkat.

Sebagaimana di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khaththab yang berhasil merangkul wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh imperium Romawi dan Persia. Hanya dalam kurun waktu 10 tahun wilayah kekuasaannya membentang dari Madinah menuju Irak, juga Damaskus dan Alexandria. Itulah bukti keseriusan seorang pemimpin dalam mengurus negaranya. Wallahua”lam.

Penulis: Nurul Wahyuni Agustina (Mahasiswi UHO)

Lorong Kata --- Wacana pemerintah memindahkan Ibu Kota ternyata bukan isapan jempol. Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya resmi memilih Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai ibu kota negara Indonesia yang baru. Hal itu diumumkan langsung di Istana Negara, Jakarta Pusat pada senin 26 Agustus 2019.

Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanaegara Provinsi Kalimantan Timur.

Jokowi menyatakan, beban di Jakarta dan pulau Jawa sudah terlalu berat. Dengan demikian, ia memutuskan ibu kota baru harus di luar pulau Jawa.

Dalam paparan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di acara Youth Talks pada 20 Agustus 2019, disampaikan sejumlah alasan mengapa pulau Jawa tak dipilih lagi sebagai lokasi ibu kota baru.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, menyampaikan lebih detail kepada awak media mengenai rencana itu dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (30/4/2019). Disebutkan bahwa pemindahan ibu kota diperlukan karena enam alasan utama, yakni: 1. Mengurangi beban Jakarta dan Jabotabek.2. Mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia bagian timur. 3. Mengubah mindset pembangunan dari Jawa Centris menjadi Indonesia Centris. 4. Memiliki ibu kota negara yang merepresentasikan identitas bangsa, kebinekaan dan penghayatan terhadap Pancasila. 5. Meningkatkan pengelolaan pemerintahan pusat yang efisien dan efektif. 6. Memiliki Ibu kota yang menerapkan konsep smart, green, and beautiful city untuk meningkatkan kemampuan daya saing (competitiveness) secara regional maupun internasional.

Pemindahan Ibu Kota Demi Siapa?

Wacana memindahkan ibu kota itu menimbulkan pro dan kontra. Apalagi, biaya memindahkan ibu kota tidak murah. Menurut estimasi pemerintah, biaya memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan bisa mencapai 33 miliar dolar AS. Dana sebesar 33 miliar dolar AS atau setara dengan Rp469 triliun (asumsi Rp14.199/dolar AS) itu bukanlah nilai yang kecil karena setara dengan seperempat dari total penerimaan negara sepanjang 2018 yang sebesar Rp1.942 triliun.
Masalahnya, meski pindah ibu kota merupakan hal biasa, banyak pihak yang memandang, belum cukup alasan ibu kota berpindah saat sekarang. Mengingat situasi keuangan negara hari ini sedang dalam keadaan morat marit. APBN selalu tekor. Utang luar negeri terus menumpuk. Sampai-sampai demi alasan menutup defisit anggaran, negara berkali-kali mengeluarkan kebijakan yang membuat hidup rakyat makin kesulitan.

Seperti menarik pajak pedagang pempek dan kresek, menaikkan Iuran BPJS. Disusul rencana pengurangan kembali subsidi listrik dan LPG yang dipastikan berdampak kenaikan harga-harga kebutuhan. Juga rencana kenaikan tarif PDAM dan tarif tol, karena perusahaan terus mengalami kerugian.

Lantas mengapa Pemerintah begitu ngotot? Alih-alih berpikir keras menuntaskan berbagai problem yang sudah ada dan berupaya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Malah sibuk memindahkan ibukota yang sudah pasti bukan perkara mudah.

Selain soal anggaran, banyak pula yang menyorot dari sisi aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, hingga aspek politik yang tentu tak bisa disederhanakan, apalagi diabaikan. Mereka melihat, biaya sosial, ekonomi, dan budaya yang harus dibayar akan sangat besar. Karena memindahkan ibu kota tentu tak semudah pindah rumah.

Sudah pasti pemindahan ibukota akan melibatkan banyak aspek dan pihak. Karena yang terjadi adalah perpindahan manusia berikut segala yang melingkupinya. Itupun bukan hanya pejabat dan ASN-nya saja, tapi juga sanak keluarganya.

Belum lagi dampak lingkungan. Mengingat Kalimantan adalah salah satu paru-paru dunia. Andai diubah menjadi ibu kota. sekalipun hanya untuk administrasinya, tetap saja akan berdampak pada perubahan lingkungan.

Meski Soal anggaran, pemerintah memang beralasan, tak akan menggunakan anggaran negara kecuali 19 persennya saja. Itu pun akan didapat dari skema kerja sama pengelolaan aset di ibu kota baru dan di DKI Jakarta, termasuk menjual sebagian lahan milik negara kepada swasta. Sementara untuk menutupi sisanya, bisa diperoleh dengan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi langsung baik dari pihak swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Wajarlah jika banyak yang curiga, bahwa di balik rencana pemindahan ibukota, ada proyek bancakan dari berbagai korporasi kelas naga, baik level lokal maupun level internasional. Maklumlah, sistem politik di Indonesia, yang menganut sistem demokrasi kapitalisme memang meniscayakan demikian. Politik kekuasaan, tak bisa dipisahkan dari permainan para pemilik modal. Bahkan, para pemilik modal menjadi penopang utama kekuasaan.

Salah satu bukti kecilnya, rencana proyek mercusuar ini serta merta membuat girang para spekulan tanah dan para pengusaha properti karena dipandang berimbas positif bagi proyek padat modal mereka. Bahkan, proyek belum dimulai pun, beberapa dari mereka sigap memanfaatkan isu pemindahan ibu kota sebagai tagline iklan penjualan produk properti mereka.

Yang lebih politis, ada pula yang menghubungkan rencana pemerintah ini dengan kepentingan asing dalam proyek OBOR Cina dan wacana The New Jakarta Project 2025 yang juga disebut sebagai visi Singapuranisasi Jakarta. Hal ini melengkapi kecurigaan yang tengah berkembang di tengah masyarakat terkait ambisi Cina menguasai Indonesia melalui pembiayaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang shuper masif, sistematis, dan terstruktur di berbagai tempat lainnya.

Dan Indonesia adalah salah satu titik sasaran strategis. Mengingat Indonesia secara internasional memiliki pengaruh penting, baik secara geopolitis maupun geostrategis, serta memiliki potensi sumber alam dan potensi pasar yang sangat besar.

Jika sudah begini, Maka wajar jika pemindahan ibukota memberikan tanda tanya besar. Untuk siapakah pemindahan dilakukan. Jika memang pemindahan demi menyelesaikan masalah beratnya beban ibukota dan demi pemerataan. Bukankah harusnya tidak menambah masalah baru. Apalagi memberikan ruang bagi asing untuk ikut membiayai sama saja dengan menggadaikan kedaulatan bangsa.

Peneliti Badan Informasi Geospasial Prof. Ing. Fahmi Amhar pemindahan ibukota memerlukan suatu perencanaan yang luar biasa. Pemindahan itu harus optimal dari sisi kota yang baru dibangun, kota yang ditinggalkan, selama transisi, semua urusan pelayanan rakyat tidak boleh terganggu. Lalu setelah pemindahan selesai, efisiensi pemerintahan harus meningkat.

Ia menambahkan jika Relokasi ibu kota, dengan memperhatikan transformasi mental dan intelektual sumberdaya manusia, baik ASN maupun politisi yang sesuai zamannya, akan berhasil. Sebaliknya, bila mengabaikan faktor non teknis ini, apalagi hanya untuk memenuhi syahwat para politisi atau kapitalis properti, dipastikan akan gagal. (MediaUmat.news, 27/05/19).

Pemindahan ibukota dalam Islam

Sejarah peradaban Islam mencatat Beberapa kali terjadi perpindahan ibukota negara. Namun alasan utama saat itu semua adalah politik. Perpindahan pertama adalah dari Madinah ke Kuffah pada masa Khalifah Ali Bin Abu Thalib .kemudian ke Damaskus pada awal Bani Umayyah. Perpindahan ketiga adalah saat kebangkitan Bani Abbasiyah dari Damaskus ke Baghdad. Perpindahan ketiga adalah pasca hancurnya Baghdad oleh serbuan Mongol, dan pusat Khilafah lalu dipindah ke Kairo. Kairo sendiri sudah ada di delta sungai Nil itu sejak zaman Fir’aun.Lalu perpindahan dari Kairo ke Ederne kemudian ke Istanbul.

Dalam Islam, posisi ibukota menjadi penting karena disamakan khalifah dan seluruh perangkat negara dipusatkan, itulah kenapa posisi ibukota harus stategis dan dibangun dengan perencanaan yang matang, terutama memperhatikan aspek pertahanan negara, karena ibukota adalah jantungnya negara.

Itulah mengapa ketika Khalifah al-Mansur mendirikan kota Baghdad Pada tahun 762 M, melakukan perencanaan yang luar bisisa. Empat tahun sebelum dibangun, tahun 758 M al-Mansur mengumpulkan para surveyor, insinyur dan arsitek dari seluruh dunia untuk datang dan membuat perencanaan kota. Lebih dari 100.000 pekerja konstruksi datang untuk mensurvei rencana-rencana, banyak dari mereka disebar dan diberi gaji untuk langsung memulai pembangunan kota.

Setiap bagian kota yang direncanakan untuk jumlah penduduk tertentu dibangunkan masjid, sekolah, perpustakaan, taman, industri gandum, area komersial, tempat singgah bagi musafir, hingga pemandian umum yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Bahkan pemakaman umum dan tempat pengolahan sampah juga tidak ketinggalan.

Untuk aspek pertahanan terhadap ancaman serangan dari luar. Khalifah Al Mansur membangun empat benteng yang mengelilingi Baghad, masing-masing diberi nama Kufah, Basrah, Khurasan dan Damaskus, sesuai dengan arah gerbang untuk perjalanan menuju kota-kota tersebut. Setiap gerbang memiliki pintu rangkap yang terbuat dari besi tebal, yang memerlukan beberapa lelaki dewasa untuk membukanya.

Tak heran bahwa kemudian Baghdad dengan cepat menutupi kemegahan Ctesiphon, ibukota Kekaisaran Persia yang terletak 30 kilometer di tenggara Baghdad, yang telah dikalahkan pada perang al-Qadisiyah tahun 637. Baghdad meraih zaman keemasannya saat era Harun al Rasyid pada awal abad 9 M.Wallahu A'lam bishowab.

Penulis: Lina Revolt

Lorong Kata --- Presiden RI Joko widodo memutuskan kawasan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara , Kalimantan Timur, sebagai kawasan Ibu Kota baru pemerintahan. “Menyimpulkan ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian wilayah Kutai Kartanegara,” Kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8). Presiden menyampaikan sejumlah perti,bangan menjadi alasan di balik terpilihnya kaltim sebagai lokasi ibu kota baru, alasan di balik pemindahan ibu kota baru ini ujar jokowi, antara lain petama minimnya risiko bencana di kaltim, termasuk gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, hingga tanah longsor.

Kedua memiliki lokasi yang strategis di tengah-tengah Indonesia, ketiga berdekata dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang yakni Balikpapan dan Samarinda. Dan keempat, kata presidan memiliki nfrastruktur lengkap dan tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektare. Menurut keterangan Baan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), pembangunan ibu kota baru itu akan dimulai pada 2021. Target penyelesaian pembangunan gedung pemerintahan pada 2024.

Pemindahan ibu kota ke Kalimantan mendapat kritisi dari kalangan akademisi sampai pemerintahan. Diantaranya Prof Dafid Henley dari Leiden University, ekonom Didik Junaedi Rachbini, ekonom senior INDEF Fadhil Hasan, Guuru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia EmilSalim, dan Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Nasrullah. Menurut David Henley yang fokus pada studi kontenporer tentang Indonesia, kebijakan pemindahan ibu kota di indnesia belum saatnya dilakukan. “Pemindahan Ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan belum perlu, sebab pemindahan ibu kota justru berpotensi melepaskan elit politik dari realitas sosial masyarakat,” kata dalam sebuah diskusi di Jakarta, minggu (25/8/2019).

Dan menurut Nasrullah Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menyebut ekonomi Indonesia saat ini masih terpuruk dan membebani anggaran negara. “kondisi ekonomi Indonesia lagi terpuruk, beban berat kalau pindah,” kata nasrullah melalui pesan singkat, Kamis (26/8/2019). Nasrullah menuturkan jika nantinya biaya dibebankan ke hutang juga akan terlalu membebani negara. Menurutnya, hutang Indonesia saat ini sudah terlalu besar. “Hutang Indonesia sudah terlalu besar, jangan bebankan dari hutang,” ucapnya.

Melihat kondisi perekonomian dan beban utang negara, maka keputusan pemindahan ibu kota tersebut malah semakin membebani anggaran negara. Betapa tidak, pemerintah menegaskan total pembiayaan pembangunan sekitar 466 Triliun. Sedangkan pembangunan ibu kota baru tidak masuk dalam rancangan RAPBN. Maka jalur yang akan ditempuh dalam proyek pembangunan ibu kota ini tidak lain dengan kerjasama pemerintah dengan pihak swasta asing.

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira memandang sejumlah risiko pemindahan ibu kota. Mulai dari pembeasan lahan yang membutuhkan dana yang tdak sedikit jumlahnuya, inflasi akibat urbanisasi, sampai ketimpangan ekonomi. Kondisi ini akan mendorong pemerintah untuk berhutang. Lantas siapakah yang diuntungkan dari royek pemindahan ibu kota ini?

Bila Ibu Kota akan di pindahkan ke Kalimantan. Maka mau di apakan rakyat yang masih kurang fasilitas dari pemerintah,? seperti yang tejadi di ruang belajar Kelompok Belajar Anak (KBA) bersama di Kampung Marlina, RW 17 Muara Baru, Penjaringan. KBA Bersama jadi pilihan warga ketika harga bangku pendidikan Anak Usia Dini tak terjangkau. Anak-anak kampung kumuh cukup membayar Rp 2 ribu per hari untuk ikut belajar. Dan masih banyak ketimpangan sosial yang terjadi serta kemiskinan yang sampai saat ini belum juga dituntaskan. Maka kita tidak menyoal tentang di pindahkannya ibu kota kekalimantan agar terhindar dari segala permasalahan yang terjadi di jakarta tetapi bagaiman pemerintah betul-betul memperhatikan hajat hidup rakyatnya dengan baik. Mulai dari ekonomi pergaulan hingga perpolitikan.

Dengan kondisi perpolitikan dan perekonomian Indonesia saat ini keputusan pemindhan ibu kota hanya akan menjadi beban berat, terutama jika proyek tersebut mendorong pemerintah untuk kembali berhutang. Berbeda halnya ketika sistem Islam yang diterapkan dalam sebuah negara. Sejarah pernah mencatat, pindahnya ibu kota Khilafah dari Baghdad ke Turki. Dibawah kepemimpinan Kekhilafahan Utsmaniyah, Turki disegani oleh negara-negara lain karena menjadi kekuatan laut terbesar yang mengendalikan sebagian besar laut Mediterania. Pemindahan ibu kota Khilafah dari Baghdad ke Turki juga tidak dibiayai dengan berhutang pada negara lain dan setiap kebijakan yang ditetapkan terfokus pada kemaslahatan rakyat, serta terlaksananya aturan Islam secara menyeluruh dalam setiap lini kehidupan.

Penulis: Yozii Asy Syarifah

Lorong Kata - Dilansir dari Detikfinance.com perusahaan konstruksi kereta dari China, China Railways Construction Corporation (CRCC) mengincar proyek kereta kencang Jakarta-Surabaya (JKT-SBY). Proyek ini sendiri sudah dikaitkan dengan investasi Jepang sejak awal.

Minat ini disampaikan CRCC saat menemui Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut mengatakan kalau memang teknologi dari China lebih baik kenapa tidak.

"Dia pengin investasi di bidang kereta api Jakarta-Surabaya, dia mau masuk juga. Tapi Jepang kan sudah ada, ya kalau dia klaim teknologi maju kenapa nggak, Jepang juga sudah maju sih," kata Luhut di kantornya, Senin (2/9/2019).

Nampaknya memang pemerintah semakin getol memajukan infrastruktur melalui jalur investasi. Namun, pemerintah nampaknya sama sekali tidak memikirkan dampak jangka panjang terkait investasi asing terhadap nasib bangsa ini kedepannya.

Investasi Hanyalah Jebakan Utang

Penanaman Modal Asing atau (PMA) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan (Wikipedia).

Penanaman Modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Selain itu, secara politik dan kedaulatan, negeri ini sebelumnya dikendalikan melalui utang luar negeri yang terus menggunung. Awalnya melalui CGI dan IGGI. Saat kedua lembagai itu dibubarkan, perannya digantikan oleh IMF dan Bank Dunia.

Utang dan investasi adalah jalan mudah bagi pemerintah dalam memajukan perekonomian, padahal jalan ini merupakan " Jebakan Betmen " bagi bangsa ini yang kemudian hari dapat dikendalikan dan dikuasai oleh kapitalis asing.

Padahal, Indonesia sendiri merupakan negara berkembang dengan segala potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang memumpuni dimanfaatkan untuk memajukan perekonomian, transportasi, pembangunan, perindustrian dan sebagainya. Tetapi fakta berbicara lain ketika pemerintah sendiri lebih merangkul investor asing dalam memajukan sektor-sektor tersebut.

Dalam memajukan sarana dan prasarana transportasi dalam hal ini adalah infrastruktur tentu proyek ini akan memberi dampak dalam jangka panjang. Sementara itu negara yang membangunnya juga harus memperhatikan dampak jangka pendek yang dihasilkan dalam membangun infrstruktur tersebut.

Dalam membangun infrastruktur di era kapitalis global saat ini tentu tak terlepas dari pihak investor asing dan utang luar negri. Ada beberapa negara yang sukses seperti Korea Selatan, Jepang, maupun Rusia yang berhasil mengendalikan utang luar negeri tersebut. Tetapi ada pula beberapa negara yang justru terancam kemiskinan akibat investasi dan utang luar negri.

Berikut empat negara yang gagal dalam membayar utang terhadap China diantaranya; Zimbabwe memiliki utang US$ 40 juta kepeda China. Akibatnya negara itu harus mengikuti keinginan China mengganti mata uangnya menjadi yuan sebagai imbalan penghapusan utang. Mata uang yuan di Zimbabwe mulai berlaku pada 1 januari 2016, setelah pemerintahan Zimbabwe mendeklarasikan tidak mampu membayar utang yang jatuh tempo pada akhir Desember 2015.

Nigeria di mana model pembiayaan melalui utang yang disertai perjanjian merugikan negara penerima pinjaman dalam jangka panjang. China mensyaratkan penggunaan bahan baku dan buruh kasar asal China untuk pembangunan infrastuktur di Nigeria. Selain itu Sri Lanka, setelah tidak mampu membayar utang.

Akhirnya pemerintah Sri Langka melepas Pelabuhan Hambatota sebesar US$1,1 triliun. Terakhir Pakistan, di mana Gwadar Port yang dibangun bersama China dengan nilai investasi sebesar US$46 miliar harus direlakan.

Investasi asing inilah yang merupakan jebakan utang bagi negara-negara berkembang. Terutama bagi negara-negara yang memiliki SDA yang melimpah termaksud Indonesia sendiri. Dalam hal ini, pemerintah seharusnya bercermin dari negara-negara yang gagal dalam berinvestasi dengan China khususnya, sebab hal ini hanyalah tipuan kerja sama namun jika utang tidak mampu dibayar maka tidak menutup kemungkinan proyek membangun infrastruktur justru menjadi milik investor asing, China ataupun Jepang.

Untuk itu investasi dalam memajukan infrastruktur di negeri tak lain adalah sebuah kebuntungan bagi pemerintah sendiri. Dalam hal ini ketidakmampuan pemerintah mengelola SDA sebagai modal untuk membangun sektor-sektor pembangunan di negeri ini. Malah keuntungan justru akan kembali ke investor asing sebagai pemilik dan penikmat dan korbannya tak lain adalah kesejahteraan rakyat yang terabaikan.

Cara Islam Membangun Infrastruktur

Negara yang berkembang dengan memegang prinsip ideologi islam sejatinya tidak akan mudah terpengaruh oleh kapitalisasi global. Apalagi jika pemerintahannya cerdik dalam mengelola sumber daya alamnya sendiri untuk kesejahteraan rakyat. Islam dalam hal ini sebagai agama maupun ideologi memiliki cara tersendiri dalam memajukan pembangunan diberbagai sektor dari hulu hingga hilir melalui sistem keuangan bayt al-mal.

Disadur dari tulisan Hj. Nida Sa’adah, SE Ak MEI beliau menuliskan bahwa, sistem keuangan negara di dalam pengaturan Islam telah terbukti berhasil mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan bagi muslim dan non muslim selama beberapa abad. Pos-pos pendapatan dalam sistem keuangan Bayt al-Mal terdiri dari tiga pos pemasukan utama yang masing-masing rinciannya memiliki banyak ragam jenis pemasukan.

Pertama, bagian fayi dan kharaj. Fayi adalah salah satu bentuk pampasan perang, dan kharaj adalah retribusi atas tanah atau hasil produksi tanah dimana para pemilik tanah taklukan tersebut membayar kharaj ke negara Islam.

Kedua, bagian pemilikan umum. Kepemilikan umum adalah izin dari al-Shari‘ kepada jama‘ah (masyarakat) untuk secara bersama-sama memanfaatkan sesuatu. Kepemilikan umum meliputi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat, segala sesuatu yang secara alami tidak bisa dimanfaatkan hanya oleh individu secara perorangan, dan barang tambang yang depositnya tidak terbatas, yaitu barang tambang yang jumlahnya sangat banyak.

Ketiga, bagian sadaqah. Bagian sadaqah terdiri dari zakat uang dan perdagangan, zakat pertanian dan buah-buahan, zakat ternak unta, sapi, dan kambing.

Kebijakan fiskal Bayt al-Mal akan membelanjakan anggarannya untuk investasi infrastruktur publik dan menciptakan kondisi yang kondusif agar masyarakat mau berinvestasi untuk hal-hal yang produktif. Pada zaman Rasulullah Saw, beliau membangun infrastruktur berupa sumur umum, pos, jalan raya, dan pasar.

Pembangunan infrastruktur ini dilanjutkan oleh Khalifah ‘Umar bin Khattab ra. Beliau mendirikan dua kota dagang besar yaitu Basrah (sebagai pintu masuk perdagangan dengan Romawi) dan kota Kuffah (sebagai pintu masuk perdagangan dengan Persia).

Khalifah ‘Umar bin Khattab ra juga membangun kanal dari Fustat ke Laut Merah, sehingga orang yang membawa gandum ke Kairo tidak perlu lagi naik onta karena mereka bisa menyeberang dari Sinai langsung menuju Laut Merah. Khalifah ‘Umar bin Khattab ra juga menginstruksikan kepada gubernurnya di Mesir untuk membelanjakan minimal 1/3 dari pengeluarannya untuk infrastruktur.(Karim, Ekonomi Makro Islam)

Menurut Ibnu Taymiyyah, aktivitas ekonomi dan pengembangan biaya sosial atau infrastruktur semisal transportasi dan komunikasi yang memakan biaya yang tinggi, negara memiliki kewajiban menanggungnya. Sebuah pertimbangan untuk menjadikan bagian dari pembiayaan publik diperlukan untuk membangun kanal, jembatan, jalan, dan sebagainya.

Abu Yusuf mengungkapkan pentingnya pembangunan infrastruktur dalam penggunaan dana publik untuk mendukung produktifitas dalam meningkatkan pendapatan negara.

Oleh karena itu, pentingnya peran negara sebagai pemegang kekuasaan untuk mengambil alih kekayaan alam di negeri ini serta mengelola APBN dengan sebaik-baiknya. Maka dengan kekayaan alam tersebut serta APBN yang di kelola dengan baik, maka hal ini mampu membangun berbagai sektor pembangunan di negeri ini tanpa melibatkan investor asing.

Selain itu pentingnya pual menerapkan aturan islam secara menyeluruh agar hal ini mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat tak hanya Indonesia tetapi seluruh negara didunia ini. Wallahu A'lam Bishshowab.

Penulis: Hamsina Halisi Alfatih

Teknologi zaman sekarang semakin mengglobalisasi, merajalela, dan berpengaruh besar bagi pemakainya. Sosial Media contoh nyatanya. Berbagai informasi bahkan tulisan yang dimuat dan disebarluaskan dengan bebas menyebar bak virus yang tak dapat dielakkan, mengharuskan kita untuk memfilter segala informasi yang ada.

Banyak informasi yang bisa saja keshahihannya tidak di nomor satukan. Tidak heran, banyak yang dengan mentah-mentah menelan informasi itu, sehingga banyak yang keliru memandang tentang kehidupan. Maka benar kata cikgu Asri:

"Orang yang berilmu harus menulis, jika tidak, orang bodoh yang akan menyebarkan kesesatan." (Asri Supatmiati)

Harus kita akui problematika di atas sangat familiar di sekitar kita. Tak sedikit orang yang merasa tidak dapat berbuat banyak untuk meminimalisir hal tersebut. Maka menulis adalah salah satu solusinya.

Mengapa harus menulis?
Karena menulis adalah salah satu jihad dakwah untuk mencerahkan pikiran lawan yang keliru.
Jika kita tak sanggup berdakwah dengan perbuatan maka berdakwah-lah lewat tulisan.

Mengapa harus menulis?
Karena dengan menulis adalah salah satu cara untuk melawan dan membumihanguskan informasi yang keliru.

Kita harus bisa memperbaiki paradigma keliru yang banyak diyakini orang sekarang. Orang baik bisa menjadi jahat atau rusak karena keseringan sih mendengar, mencerna, dan mengkonsumsi tulisan yang merusak hati dan pikirannya. Berawal dari kata yang kita tuliskan mampu menyentuh hati seseorang lho, dari yang hatinya keras menjadi lembut.

Mengapa harus menulis?
Karena aku ingin menjadi seorang pengarang. Aku ingin seperti penulis yang karyanya tetap hidup. Aku ingin seperti mereka yang tidak mengenal kata pensiun dalam mengambil peran demi tegaknya peradaban Islam. Bagi mereka pensiun sama artinya dengan mati.

Maka aku ingin dengan karyaku nanti, aku seolah-olah hidup kembali. Walau kenyataan telah menghadap sang Ilahi. Dengan tulisan kita akan tetap abadi, meski kita telah hilang ditelan bumi.

"Orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama dia tidak menulis, dia akan hilang dalam bermasyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian." (Pramoedya Ananta Toer)

Mengapa harus menulis?
Karena dengan tulisan kita, akan menjadi ladang investasi di akhirat kelak. Tentunya tulisan yang mampu menginspirasi orang banyak, tulisan yang mengandung kebenaran yang bisa mempengaruhi orang lain, tulisan yang mampu meninggalkan bekas bagi pembacanya, dan yang tidak kalah penting tulisan harus sesuai dengan syariat Islam, ya guys. Dengan demikian "Menulis itu adalah seni menyampaikan kebenaran." (Asri Supatmiati)

Mengutip kalimat Lady Farhana:
"Setiap tetes tinta seorang penulis adalah darah bagi perubahan peradaban. Karena itu perhatikanlah ujung penamu bergerak. "Mengapa harus menulis? Karena tulisan adalah perubahan bagi peradaban. Maka dari itu aku ingin menjadi bagian perubahan bagi peradaban ini.

Menulis adalah cara kita menuangkan ide, kebenaran, dan memberi inspirasi. Maka jadikanlah menulis karena itu adalah kebiasaan dan suatu keharusan. Menulislah dari sekarang. Bukan berdalihkan sejuta alasan.

Meskipun kadang diri berkata:
"Ah … aku tidak berbakat menulis." Memangnya menulis itu harus menunggu berbakatkah baru bisa menulis?

Jika kau menunggu diri berbakat menulis, tapi tidak memulai menulis. Lantas dari mana bakat menulis itu bisa datang? Ingat! Yang penting itu "Action" bukan bakat, apalagi berdalihkan sejuta alasan.

Menulislah dari sekarang! Walaupun ndlosor, teruslah berusaha. Kalau gagal, jangan menyerah. Coba lagi, lagi dan lagi. Lama-kelamaan bisa jadi kebiasaan, kalau sudah kebiasaan malahan bisa jadi ketagihan lho. Nggak percaya? Coba aja sendiri.

Jadi, tidak ada alasan lagi untuk kita malas bahkan enggan untuk menulis ya guys. Walaupun hanya satu paragraf, atau mungkin satu kalimat, tulis saja. Keelokan tulisan itu urusan belakangan. Selama yang kita tulis itu sebuah kebenaran maka jangan ragu untuk menggoreskan ujung penamu.

Jangan beri kesempatan penulis liberal mengisi ruang kosong, kitalah sebagai orang yang berilmu harus menyongsong kebenaran dan mengisi ruang yang kosong. So, terus berjuang demi tegaknya peradaban Islam. Wallahu'alam bishawab

Oleh: Elok Sri Mulyati (Banjarmasin, 1 September 2019)

Lorong Kata - Selalu ada semangat yang berkobar dibalik peringatan perayaan kemerdekaan suatu bangsa. Peringatan perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke 74 tahun ini bertema Menuju Indonesia Unggul. CNNIndonesia. Berbagai perlombaan pun digelar, namun, peringatan hari kemerdekaan hanya sekedar seremonial belaka, tanpa ada perubahan yang nyata.

Kemerdekaan yang kita rasakan saat ini, hanya terbebas dari penjajahan fisik saja. Karena, pada faktanya negara kita belum memiliki kedaulatan penuh, hegemoni bangsa lain masih ada di Negeri kita tercinta. Negeri ini masih dicengkram oleh kekuasaan asing, contohnya penguasaan dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Penjajahan dalam bidang politik, kepentingan-kepentingan asing atas sumber kekayaan alam Indonesia terkadang menyebabkan panggung politik negeri ini diintervensi oleh kekuatan asing. Targetnya agar arah pengelokaan SDA kita dapat diatur demi kepentingan asing.

Dalam bidang ekonomi tidak pernah bebas dari pengaruh asing. Bahkan, campur tangan asing selalu ada disepanjang perjalanan bangsa ini, dengan dalih mananamkan investasi, memberi pinjaman (utang) dan sebagainya.

Pun juga, dengan SDA, Indonesia yang memiliki sumber daya alam luar biasa melimpah namun pada faktanya, kekayaan alam tersebut sudah banyak yang dimiliki oleh asing (swastanisasi) seperti tambang emas freeport, tambang batu bara, nikel serta sumberdaya alam lainya.

Penjajahan lain yang juga sangat dirasakan oleh Indonesia adalah pada bidang sosial dan budaya. Indonesia yang mengenalkan diri sebagai Negara pemilik kekayaan kebudayaan yang sangat banyak kini mulai luntur. Indonesia sudah tidak lagi mempunyai jati diri sebagai negara budaya. Budaya di Indonesia sudah terinfiltrasi oleh budaya asing yang merusak perilaku sosial dari genarasi bangsa.


Dalam pidatonya, George W Bush ketika menjabat sebagai presiden AS pada 20 Januari 2005 mengatakan When you stand for your liberty, we will stand for you. Kurang lebih maksudnya adalah AS akan menjadi kawan bagi mereka yang mengedepankan kebebesan. Istilah yang sering kita kenal adalah liberalisme. Baik dalam bidang politik, ekonomi dan yang khusus adalah bidang sosial dan budaya.

Dia juga menegaskan dengan mengatakan The best hope for peace is the expansion of freedom. Sehingga sangat jelas bahwa AS, atau ideologi kapitalisme menginkan agar Indonesia khususnya menjadi negara yang liberal. Sehingga, bisa kita rasakan kondisi sekarang ini di masyarakat. Budaya hedonisme yang menjadikan kenikmatan dan kebahagiaan sebagai tujuan akhir.

Sikap permisvisme juga menghingkapi kehidupan masyarakat Indonesia. Paham ini adalah paham yang menganggap bahwa kita sebagai manusia berhak tanpa batasan untuk melakukan segala sesuatu. Dengan itu akan melahirkan sikap individualisme pada diri masyarakat.

Penjajahan non-fisik lainnya adalah melalui media informasi. Semakin berkembangnya teknologi digital, arus informasi susah sekali dibendung. Banyak masyarakat teracuni oleh media mainstream yang tidak jujur dalam menyampaikan berita. Anak-anak dicekoki tayangan tayangan amoral yang merusak akhlak.

Selain itu, kondisi umat Islam yang rapuh, saling mencaci dan mencela,  selalu dipojokkan, serta dijadikan sasaran deradikalisasi dengan embel-embel toleransi. Hal ini cukup menjadi bukti bahwa hakikatnya Indonesia belum merdeka.

Lantas bagaimanakah kemerdekaan yang hakiki itu?. Mari kita melihat sejarah, kisah sukses Nabi Muhammad dalam mengemban Risalah di muka bumi. Allah SWT berfirman, Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. (QS. Al-Maidah: ayat 3).

Ketika diutus 14 abad silam, Nabi Muhammad menghadapi sebuah masyarakat yang mengalami tiga penjajahan sekaligus: disorientasi hidup, penindasan ekonomi, dan kezaliman sosial.

Disorientasi hidup diekspresikan dalam penyembahan patung oleh masyarakat Arab Quraisy. Rasulullah berjuang keras mengajarkan kepada umat manusia untuk menyembah Allah dan meninggalkan tuhan-tuhan yang menurunkan harkat dan derajat manusia. Hal tersebut dijelaskan dalam QS. Lukman: ayat 13, QS. Yusuf: ayat 108, QS. Adz-Dzariyat: ayat 56, dan QS Al-Jumuah: ayat 2.

Penindasan ekonomi itu dilukiskan Al-Quran sebagai sesuatu yang membuat kekayaan hanya berputar pada kelompok-kelompok tertentu saja (QS.Al-Hasyr: ayat 7). Rasulullah SAW juga mengkritik orang-orang yang mengumpulkan dan menghitung-hitung harta tanpa mempedulikan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi (QS.Al-Humazah: ayat 1-4, QS.Al-Maa`uun: ayat 2-3).

Ketika perang Qadisiyah, Sa’ad bin Abi Waqqash memerintahkan Rib’i bin Amir raḍhiallahu ‘anhu untuk menghadap Rustum, panglima perang Persia. Rustum bertanya kepada Rib’i tentang tujuan kedatangan pasukan Islam ke wilayahnya. Dengan lantang Rib’i menjawab dan jawabannya itu kemudian dicatat dengan tinta emas oleh sejarah. Rib’i bin Amira berkata :

“Kami datang untuk membebaskan manusia dari penghambaan terhadap sesama manusia kepada penghambaan hanya kepada Allah semata, dan dari dunia yang sempit menuju dunia yang luas, serta dari kesewenang-wenangan agama-agama (yang batil) kepada keadilan Islam (yang hak).

Kemudian sahabat mulia Bilal bin Rabah radhiallahu anhu, ketika masih berstatus sebagai budak, beliau disiksa dengan siksaan yang amat pedih. Meski demikian, beliau tetap dalam keimanannya karena memiliki jiwa merdeka yang hanya bertauhid dan tunduk kepada Allah. Dengan itulah alasan beliau menjadi hamba yang merdeka seutuhnya.

Jadi, makna kemerdekaan yang hakiki adalah ketika seorang muslim terbebas dari penghambaan kepada selain Allah,  tunduk dan patuh kepada aturan dan hukum Allah. Islam datang untuk membebaskan manusia dari segala belenggu penjajahan sesama manusia, dan keluar dari keterpurukan hidup di dunia. waullahu a'lam bissawab.

Penulis: Dewi Sartika (Komunitas Peduli Umat)
Diberdayakan oleh Blogger.