 |
| Vinda Puri Orcianda |
LorongKa.com - Kenyataan pahit yang sudah bertahun-tahun harus diterima oleh hampir seluruh rakyat Indonesia saat ini adalah minimnya lapangan pekerjaan yang memadai di negeri tercinta ini, sehingga menyebabkan angka pengangguran semakin hari semakin meningkat seiring pertumbuhan penduduk.
Dikutip dari Republika.co.id, Angka pengangguran di Indonesia sendiri menurut BPS (Badan Pusat Statistik), per februari 2023 sebanyak 7,99 juta orang. Jumlah tersebut setara dengan 5,45 persen dari sebanyak 146,62 juta orang angkatan kerja.
Merujuk dari angka tersebut secara jenis kelamin, maka pengangguran terbanyak ada pada laki-laki yaitu 5,83 persen dan perempuan berada diangka 4,86 persen. Dan ini sejalan dengan angkatan kerja yang masih didominasi tentunya dengan laki-laki.
Dari data secara spasial yang didapat oleh BPS pun mencatat ada 10 provinsi yang sampai saat ini memiliki tingkat pengangguran diatas rata-rata nasional. Beberapa provinsi tersebut diantaranya, Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Maluku dan Papua Barat.
Permasalahan pengangguran yang terjadi di Indonesia seolah tidak pernah mempunyai jalan keluar yang benar-benar signifikan, bahkan dengan berbagai janji dari beberapa penguasa yang telah menjabat dengan berbagai metode kerja.
Masyarakat dibuai oleh janji-janji ketersediaan lapangan kerja dan kemudahan akses lapangan kerja, sebelum kepemimpinannya di lantik, dan kembali menuai kekecewaan setelah pesta demokrasi pun selesai.
Pada dasarnya pengangguran itu disebabkan dari beberapa faktor, menurut Yusuf Qardhawi pengangguran itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama pengangguran Jabariyah, yaitu menganggur karena tidak ada pilihan lain sebab tidak memiliki ilmu dan keterampilan sehingga terpaksa menjadi pengangguran.
Yang kedua pengangguran Khiyariyah, yaitu orang yang lebih memilih menganggur dan bergantung kepada orang lain padahal dia mempunyai kemampuan untuk bekerja mencari nafkah.
Menilik dari penyebab diatas, bisa kita kategorikan menjadi penyebab yang bersifat individu, namun sebenarnya ada pula yang bersifat struktural seperti, sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia, kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja.
Kemudian kurangnya informasi yang dapat diakses oleh para pelamar pekerjaan, kurang meratanya ketersediaan lapangan pekerjaan, dan belum maksimalnya peran pemerintah dalam mengedukasi masyarakat dalam meningkatkan softskill mereka.
Indonesia sendiri yang notabenenya menggunakan sistem kapitalis yang telah mengakar, maka kemungkinan tidak akan mampu menyelesaikan masalah pengangguran ini. Karena Indonesia hanya berfungsi sebagai regulator dan membebek pada para pemilik modal.
Belum lagi perkara Indonesia yang dari beberapa tahun belakangan ini selalu kebanjiran Tenaga Kerja Asing (TKA) yang merebut lahan dan kesempatan kerja para penduduk asli. Dimana pada masa tahun 2015, telah terjadi pro dan kontra terhadap kebijakan TKA wajib mampu berbahasa Indonesia, namun penguasa rezim pada masa itu tetap mencabut persyaratan tersebut. Sehingga semakin membuka peluang kerja bagi asing sebesar-besarnya.
Belum lagi penerapan kebijakan kenaikan harga BBM, TDL dan perpajakan yang terus memberatkan para perusahaan yang pada akhirnya menjadi bangkrut, maka semakin sempurnalah tertutupnya lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia.
Dalam sistem Islam saat masa kekhilafahan, kepala negara wajib memberikan dan membuka lapangan pekerjaan kepada warga yang membutuhkan sebagai pembuktian dari perekonomian islam yang kuat. Rasulullah saw bersabda :
"Imam/Khalifah adalah pemelihara urusan rakyat; ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap urusan rakyatnya." (HR al-Bukhari dan Muslim).
Negara Islam (khilafah) adalah negara yang sangat berdaulat, independen dan jauh dari model negara pembebek atau mudah didikte oleh negara lain terlebih negara kafir. Kedaulatan negara khilafah terlihat dari segi kekuatan pertahanan militer, politik dan ekonomi.
Beragam hasil bumi seperti barang tambang, gas, hasil laut, perkebunan, pertanian, dan peternakan dan hasil bumi lainnya semata hanya dimanfaatkan demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
Negara dengan penerapan sistem Islam secara total maka akan menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya terutama bagi laki-laki yang sudah dewasa. Negara juga selayaknya memberikan edukasi dan pendidikan terbaik bagi rakyatnya. Sehingga menutup celah ketidak tersediaan lapangan pekerjaan dikarenakan kurangnya skill yang dimiliki oleh warganya.
Maka dengan sistem kapitalis saat ini sudah barang tentu tidak akan menjamin kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Dengan demikian sudah selayaknya bagi kita untuk mencampakkan sistem ekonomi kapitalis seeprti saat ini yang hanya dapat menciptakan pengangguran, bukannya penyediaan lapangan kerja sebagai jaminan bagi rakyatnya. Wallahu 'alam bishawwab.
Penulis: Vinda Puri Orcianda
