Narita Putri (Mentor Sahabat Hijrah Klaten)
LorongKa.com - Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Kehidupan damai nan tentram warga Pulau Rempang Kota Batam, Kepulauan Riau berubah menjadi hiruk pikuk. Seluruh mata tertuju pada peristiwa yang menarik perhatian. Bagaimana tidak, ribuan warga terancam tergusur sebagai buntut rencana pengembangan kawasan Rempang Eco-City. Proyek ini dibangun diatas dua Kelurahan Pulau Rempang yaitu Kelurahan Sembulang dan Rempang Cate.
Pengembangan kawasan Eco-City tersebut digarap melalui kerja sama antara BP Batam dan PT Makmur Elok Graha (MEG). Ke depannya Pulau Rempang hendak dijadikan kawasan industri, manufaktur, logistik dan kawasan pariwisata terintegrasi untuk meningkatkan daya saing Indonesia dari Singapura dan Malasyia. Target investasi dari pembangunan Eco City ini mencapai Rp 381 triliun pada 2080.
Disaksikan Presiden Jokowi, pada 28 Juli 2023 Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menandatangani MOU. Tahap pertama, pemerintah siap menyediak lahan 1.154 ha dengan clear and clean. Inilah alasan pemerintah memaksakan pembebasan lahan Rempang secepatnya. Masyarakat melawan. Lahan mereka yang ditempati sejak 1843 dirampas tanpa kejelasan kompensasi (kumparan.com, 13/9).
Proyek Sarat Investasi Pemuas Nafsu Oligarki
Proyek ini sarat akan investasi asing dan memuaskan nafsu oligarki. Tercatat, pengembang Rempang Eco City dilakukan oleh PT Makmur Elok Graha, anak perusahaan Grup Artha Graha milik Tomy Winata- salah satu dari lingkaran 9 naga. Tomy adalah pemilik berbagai proyek properti sekaligus salah satu penguasa perekonomian Indonesia.
Demi memuluskan nafsu oligarki, melalui gelontoran investasi sebesar Rp. 381 triliun pemerintah memberikan konsesi kerja selama 80 tahun kepada pihak pengelola proyek ini.
Mundur sejenak. Kasus Pulau Rempang sebenarnya mirip dengan projek Reklamasi PIK 1-3, misalnya, atau projek Kampung Aquarium, Labuan Bajo dan projek-projek lain yang ‘meminggirkan’ penduduk setempat. Intinya apa? Ada upaya dari pihak otoritas mencabut penduduk dari mata pencarian serta akar budayanya atas nama investasi, tanpa melibatkan warga selaku objek. Pembelaan negara atas investasi selalu dinarasikan demi pertumbuhan ekonomi. Ini wajar dalam sistem ekonomi kapitalisme. Sebagaimana dinyatakan Jokowi bahwa investasi dan ekspor merupakan kunci dari pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi dibuat untuk siapa? Apakah untuk rakyat biasa atau untuk rakyat yang diistimewakan karena mempunyai uang dan kekuasaan untuk membuat proyek pembangunan dan memasukkannya dalam daftar proyek strategis nasional?
Benarkah proyek-proyek itu akan menguntungkan warga sekitar dan warga kebanyakan? Atau hanya menguntungkan orang-orang tertentu saja karena merekalah yang memiliki modal untuk investasi sehingga bisa mengatur rakyat?
Jika kita melihat apa yang lebih mendasar dari hal ini adalah terjadinya sekularisasi proyek-proyek pembangunan yang sama sekali tidak mengindahkan ajaran Islam. Terlebih, pembangunan kapitalistik adalah urat nadi penjajahan ekonomi dan budaya di tanah muslim serta harus dibayar mahal oleh umat.
Dengan berbagai kerusakan ini, umatlah yang menjadi korban utama dan pertama. Misi membangun manusia dan lingkungan tidak ada dalam kamus proyek pembangunan kapitalistik. Wajar selalu terjadi trade off, manusia di sekitar lokasi strategis yang kaya SDA pasti mengalami pembodohan dan pemiskinan, plus lingkungan rusak karena eksploitasi dan limbah.
Beginilah potret rakyat kecil yang dilindas mesin kapitalistik yang dikendarai para rezim yang disetir oleh oligarki. Padahal, masyarakat Rempang dan Galang adalah rakyat yang seharusnya menikmati berbagai sumber daya alam di kawasan tersebut.
Oleh karena itu, menghadirkan paradigma pembangunan yang berbasis pada Islam adalah alternatif tunggal. Dengan melihat lebih dalam lagi, bisa terlihat ada komparasi paradigmatik antara sistem Islam dan kapitalisme.
Pembangunan dalam Islam
Dalam Islam, prinsip pembangunan tidak tegak atas pilar yang membawa mudarat bagi rakyat sebab prinsip pelayanan pemerintah terhadap rakyat merupakan amanah yang akan Allah hisab kelak. Oleh karenanya, pembangunan terlaksana dalam rangka mewujudkan kemaslahatan rakyat dan dilakukan secara mandiri.
Dalam Islam, negara berperan utuh dalam mengurus seluruh kemaslahatan rakyat, termasuk melakukan pembangunan. Pembangunan yang negara lakukan bukan hanya berpijak pada upaya mewujudkan kemaslahatan rakyat, tetapi juga berpijak pada prinsip politis. Maksudnya, pembangunan negara bertujuan untuk menunjukkan ketinggian Islam dan syariatnya sekaligus.
Pembangunan-pembangunan yang pemerintah Islam lakukan pada masa kejayaan Islam berpijak pada prinsip yang kukuh bahwa Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Inilah spirit yang dapat kita jejaki pada berbagai bangunan peninggalan peradaban Islam. Keindahan bangunan serta fungsinya merupakan mahakarya yang tidak hanya lahir dari penguasaan terhadap ilmu arsitek, tetapi juga spirit Islam yang begitu dalam. Wallahu'alam bish shawab.
Penulis: Narita Putri (Mentor Sahabat Hijrah Klaten)
