Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Gen Z Banyak Nganggur, Apa yang Salah?

Sabtu, 08 Juni 2024 | 09:04 WIB Last Updated 2024-06-08T01:04:56Z

Nur Khalifah (Smart Muslimah Ketapang)

LorongKa.com - 
Lapangan pekerjaan selalu menjadi problematika sistemik yang tidak ada solusi tuntas dari pemerintah. Mengutip dari kumparan.com, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, bicara mengenai data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat ada 9,9 juta penduduk Indonesia yang tergolong usia muda atau Gen Z belum memiliki pekerjaan. Angka tersebut didominasi oleh penduduk yang berusia 18 hingga 24 tahun.


Dari fakta ini, pakar ekonomi syariah Dr. Arim Nasim memaparkan  "2 faktor penyebab pengangguran. Yaitu faktor individu dan faktor sistem. Penyebab pengangguran individu termasuk kemalasan, cacat atau uzur dan faktor rendahnya pendidikan merupakan faktor terbesar penyebab terjadinya pengangguran. Saat ini sekitar 74 % tenaga kerja Indonesia adalah mereka yang berpendidikan rendah, yaitu SD dan SMP,”.


Dampak rendahnya pendidikan ini, lanjutnya, adalah rendahnya keterampilan yang dimiliki. “Terlebih, sistem pendidikan Indonesia yang tidak fokus pada persoalan praktis yang dibutuhkan dalam kehidupan dan dunia kerja menyebabkan lulusan pendidikan serba tanggung. Teori tidak dipahami secara utuh, sedangkan praktiknya hanya sedikit yang didapat. Pada akhirnya menciptakan pengangguran yang intelek,” jelasnya.


Dari faktor sistem, Arim menyebut, setidaknya ada empat indikator penyebab utama meningkatnya pengangguran di Indonesia. “Pertama, ketimpangan antara penawaran tenaga kerja dan kebutuhan. Ketimpangan ini bisa disebabkan daya tampung sektor formal yang sedikit ataupun ketidaksesuaian antara kesempatan kerja dengan keahlian yang dibutuhkan sehingga kesempatan yang ada, diisi tenaga kerja asing,” bebernya.


Kedua. Sebutnya, kebijakan pemerintah yang berpihak kepada konglomerat. “Banyak kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat dan menimbulkan pengangguran baru,” ujarnya. Ia memandang, kebijakan pemerintah yang lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi, bukan pemerataan, juga mengakibatkan banyak ketimpangan dan pengangguran.


 “Banyaknya pembukaan industri tanpa memperhatikan dampak lingkungan, telah mengakibatkan pencemaran dan mematikan lapangan kerja yang sudah ada,” tambahnya. Ketiga, lanjutnya, pengembangan sektor ekonomi nonriil. “Dalam sistem ekonomi kapitalisme, muncul transaksi yang menjadikan uang sebagai komoditas yang disebut sektor nonriil, seperti bursa efek dan saham, perbankan sistem ribawi, maupun asuransi. Sektor nonriiil ini tumbuh dengan pesat, bahkan nilai transaksinya bisa mencapai sepuluh kali lipat dari sektor rill,” jelasnya.


Ia menerangkan, pertumbuhan uang beredar yang jauh lebih cepat dari sektor riil mendorong inflasi dan penggelembungan harga aset sehingga menyebabkan turunnya produksi dan investasi di sektor rill. “Akibatnya, mendorong kebangkrutan perusahaan dan PHK, serta pengangguran. Inilah penyebab utama krisis ekonomi dan moneter yang terjadi sejak 1997,” ulasnya.


Pada sisi lain, ucapnya, peningkatan sektor nonriil mengakibatkan harta beredar hanya pada kelompok tertentu dan tidak memilki kontribusi dalam penyediaan lapangan pekerjaan “Keempat, banyaknya tenaga kerja perempuan. Jumlah perempuan bekerja terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan jumlah tenaga kerja perempuan ini mengakibatkan persaingan pencari kerja antara perempuan dan laki-laki. Akan tetapi, dalam sistem kapitalisme, untuk efisiensi biaya, biasanya yang diutamakan adalah perempuan dikarenakan mudah diatur dan tidak banyak tuntutan, termasuk masalah gaji. Kondisi ini mengakibatkan banyak pengangguran di pihak laki-laki,” jelasnya. Maka, permasalahan ini sistemik, harus diselesaikan dengan sistemik juga.


Banyaknya pengangguran juga  menunjukkan adanya keterbatasan lapangan kerja, ini mengungkap fakta gagalnya negara dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya. Apalagi adanya kebijakan negara yang memudahkan para investor asing, pekerja yang mudah diterima karena orang dalam dan pengusaha yang  dengan mudahnya masuk ke Indonesia, termasuk dalam mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia. 


Dari kebijakan yang semakin parah ini, banyak sekali melahirkan permasalahan lainnya seperti kemiskinan dan kriminalitas, rakyat makin dipersulit dengan berbagai macam kebijakan, harga kebutuhan pokok semakin tinggi, imbasnya mereka yang sudah bekerja pun merasa berat dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan kehidupan apalagi bagi yang  tidak punya pekerjaan, rakyat yang pengangguran semakin dicekik, dari kebijakan yang malah memberatkan rakyat ini, sehingga melahirkan kriminalitas yang tinggi, angka kriminalitas merajalela, aktivitas pinjol pun semakin marak ditengah masyarakat, beban ekonomi rakyat semakin berat, sungguh ini mengkhawatirkan masa depan generasi peradaban. 


Selain itu juga adanya ketidaksesuaian antara lapangan kerja yang tersedia dengan Pendidikan yang dimiliki gen Z, jika sudah lulus dari sarjana jenjang S-1 di Indonesia susah sekali untuk mendapatkan pekerjaan, banyak ditemui juga tidak sesuai dengan bidangnya, yang seharusnya bidang teknik mesin  tetapi bisa menjadi guru fisika dan masih banyak lagi pekerjaan yang tidak sesuai bidangnya kita temui di Indonesia.  Bukti tidak seriusnya penguasa dalam mengatur kehidupan masyarakat!


Islam menjadikan SDA sebagai milik umum dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab negara. Pengelolaan SDA oleh negara akan membuka lapangan pekerjaan yg besar, menyejahterakan kehidupan rakyat, bukan kepuasan nafsu belaka. Para penguasa di sistem Islam kokoh dengan ketakwaan karna takut kepada Allah, maka tidak akan berani untuk melenceng dari aturan syariat Islam yang sudah Allah tetapkan. Islam mewajibkan Negara mengurusi kehidupan rakyat dengan penerapan Islam yang sempurna dalam Naungan Khilafah Islamiyyah, khalifah akan memberhentikan swasta yang ketahuan, terlibat praktik bisnis sumber daya alam dan mengalihkan pengaturannya kepada Negara untuk kemaslahatan rakyat. 


Khalifah tidak akan membiarkan rakyatnya menganggur, khalifah memfasilitasi bagi para pencari nafkah dengan memastikan membuka lapangan pekerjaan yang luas dari berbagai sektor, khalifah wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk rakyat bekerja. Di dalam Islam, pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan serapan tenaga kerja tanpa melupakan tujuan mencetak generasi yang berilmu tinggi sebagai pembangun peradaban yang mulia dan cemerlang. 


Dari pemaparan aturan yang Islam punya, sudah seharusnya rakyat berpikir untuk menerapkan sistem Islam yang sahih ini, yang mempunyai aturan sempurna dari berbagai sisi, baik sistem politik, ekonomi, sosial, hukum dan lain-lain. Saatnya umat mengganti sistem demokrasi ke sistem Islam yang fundamental. 


Wallahu alam bissawab


Penulis: Nur Khalifah

×
Berita Terbaru Update