Harkitnas Dan Seperti Menulis di Pasir

Lorong Kata --- Nasionalisme sejatinya adalah sebuah komitmen sikap untuk mencintai tanah air yang lahir dari proses penggalihan sejarah nyata sebuah negeri dengan penuh kesadaran. Sebuah kecintaan yang lahir hanya karena reproduksi rasa dari generasi sebelumnya tanpa melakukan pembuktian secara sadar maka kecintaan itu akan condong mengarah kepada apa yang dibahasakan beberapa orang sebagai bentuk fanatisme palsu, sebuah bentuk kepercayaan yang terlalu kuat terhadap suatu perkara namun tidak disertai dengan pengetahuan lebih akan hal tersebut. Bukankah sebuah bentuk kekeliruan jika melakukan sesuatu tapi tidak terdapat pengetahuan di dalamnya? Mari kita sama-sama mempertanyakan hal demikian pada diri sendiri. Efek domino dari paham tersebut adalah melahirkan generasi yang ‘udik sejarah’ yang tentunya dibarengi dengan bentuk kecintaan berdasarkan kesadaran palsu (August Hans den Boef & Kees Snoek, 2008).

Pada paruh pertama abad ke-20, salah satu peristiwa penting terjadi yakni berdirinya Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908. Organisasi Boedi Oetomo yang artinya ‘Usaha Mulia’ tidak serta merta lahir begitu saja tapi melalui proses yang terbilang panjang, pada tahun 1906 Mas Ngabehi Wahidin Sudirohusodo melakukan perjalanan spiritual dari daerah ke daerah melakukan kampanye untuk menghimpun dana untuk pelajar di kalangan priyayi di pulau Jawa dengan tujuan untuk meningkatkan martabat rakyat dan membantu para pelajar yang kekurangan dana untuk bersekolah. Ada beberapa tujuan didirikannya organisasi Boedi Uetomo yakni Memajukan pendidikan, pengajaran; Memajukan pertanian, peternakan dan perdagangan; Memajukan teknik industri; dan Menghidupkan kembali kebudayaan.

Organisasi ini merupakan tonggak pergerakan nasional seperti yang disampaikan oleh Soekarno pada pidatonya saat peringatan pertama organisasi Boedi Oetomo atau kita dengan peringatan hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas), 20 Mei 1948 di Yogyakarta. Beberapa tokoh pendiri Boedi Oetomo harus mendekam di penjara pemerintah Hindia Belanda akibat artikel yang ditulis oleh Ki Hajar Dewantara “Seandainya Saya Seorang Belanda” yang berisi tentang sindiran yang sangat pedas terhadap Belanda. Artikel itu sebagai bentuk kemarahannya ketika pemerintah Hindia Belanda hendak merayakan ulang tahun kemerdekaan negerinya, dengan menggunakan uang orang Indonesia sebagai bantuan kepada pemerintah yang dipungut melalui pejabat pangreh praja pribumi sehingga Ki Hajar Dewantara diseret masuk penjara beserta dua temannya yang lain yakni Douwes Dekker dan Tjipto Mangunkusumo. Ki Hajar Dewantara dan Dr. Tjipto Mangunkusumo dihukum dan diasingkan ke negeri Belanda, di sana Ki Hajar Dewantara justru belajar imu pendidikan sementara Tjipto dipulangkan ke Hindia Belanda karena sakit.

Para pemuda sebagai pewaris peradaban di negeri ini dituntut memiliki kecerdasan emosional, intelektual dan spiritual untuk tetap menjaga keutuhan bangsa dan negeri ini. Kecerdasan emosional, intelektual dan spiritual tentunya mampu diasah dan diolah di institusi yang berjargon “Sarana pencerdasan kehidupan bangsa” yakni pendidikan, seperti salah satu tujuan dari berdirinya organisasi Boedi Oetomo yaitu memajukan pendidikan dan atau pengajaran dan seperti filosofi pendidikan, Memanusiakan Manusia, yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara yang dijuluki Bapak Pendidikan Indonesia sekaligus salah satu tokoh yang mempelopori kebangkitan nasional.

Pendidikan di Indonesia dewasa ini banyak kalangan yang mengabarkan bahwa sedang berada dalam ‘kondisi tidak baik-baik saja’. Lantas apakah hal demikian benar? Hal tersebut sekiranya bisa terjawab jika kita mencoba menemukan ideologi pendidikan Indonesia. Apakah ideologi pendidikan di Indonesia adalah ideologi kapitalisme atau ideologi pancasila?

Dalam pembukaan UUD 1945, “...negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, “. Mencerdaskan Kehidupan Bangsa merupakan tujuan pendidikan nasional, dan jika itu diterapkan sebagaimana mestinya di realitas pendidikan hari ini maka pendidikan akan menjadi dasar untuk “...melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Maka sampai di sini, ideologi pendidikan kita di Indonesia sudah sangat jelas dan tentunya bukanlah Kapitalisme yang menjadi ideologi pendidikan kita. Dan jika hal demikian tidak tergambar pada wajah pendidikan hari ini maka wajar saja jika banyak kalangan yang beranggapan bahwa ‘kondisi pendidikan sedang tidak baik-baik saja’.

Pramoedya Ananta Toer pernah mengutarakan “Seperti menulis di pasir”, sebuah kalimat yang mengawakili kekesalannya kala buku-bukunya disita oleh rezim yang berkuasa saat itu sehingga jumlah peredaran buku-bukunya di Indonesia sangat sedikit (Saya Ingin Lihat Semua Ini Berakhir, Hal.102). “Seperti menulis di pasir” layaknya gambaran pendidikan hari ini yang jauh hari memiliki konsep ideal yang termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945 namun kini konsep tersebut tidak terlalu diindahkan baik dari segi aturan maupun implementasinya. Harapan terbesar, hakikat pendidikan mampu dikembalikan ke arah sebagaimana mestinya karena salah satu semangat Kebangkitan Nasional adalah memajukan pendidikan dan pendidikan merupakan bentuk terkecil daripada jiwa nasionalisme untuk memperbaiki negeri ini ke depannya.

Selamat Memperingati Hari Kebangkitan Nasional!

Penulis: Askar Nur (Mahasiswa jurusan Bahasa & Sastra Inggris Fakultas Adab & Humaniora UIN Alauddin Makassar. Merupakan Presiden Mahasiswa DEMA UIN Alauddin Makassar Periode 2018)