Menyikapi pernyataan bapak di atas, amat menggelitik bagi penulis dengan kalimat ‘prajurit TNI yang terluka dan sampai meninggal dunia, adalah suatu kewajaran’. Pertanyaan yang kemudian muncul, begitu murahnya nyawa di Negeri ini, untuk sekedar diobral sana-sini. Apalagi kalimat tersebut terlontar dari seorang tokoh yang mungkin diidolakan oleh banyak orang. Maka beruntunglah penulis, yang tidak mengidolakan beliau karena pasti akan kecewa level berat. Jadi, bukan cuman rindu yang berat yah.
Sebenarnya ciutan bapak Wiranto, bukan kali ini saja buat kecewa, tapi jauh-jauh hari. Sebut saja mengenai kasus HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang selalu getol untuk diburu. Sedangkan dalam kasus tewasnya TNI di Nduga Papua sangat ciut, ada apa?
Sampai detik ini, penulis sebenarnya masih bertanya-tanya, kenapa orang-orang atau organisasi Islam tersebut selalu diburu sana-sini (bagai hewan buruan). Apakah dagingnya nikmat ataukah spesies langkah? Ataukah karena membawa ide Islam di dalamnya? Karena sejauh ini, penulis perhatikan apa yang salah dengan organisasi Islam tersebut, sampai dibuatkan berbagai macam delik membuatnya lenyap dimuka bumi.
"Organisasi itu dibubarkan karena pahamnya. Ideologinya, visi-misinya sudah jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila dan NKRI. Kalau individual atau mantan-mantan anggotanya beraktivitas tetapi aktivitasnya masih melanjutkan paham-paham yang anti-Pancasila, anti-NKRI, ya masuk ke ranah hukum. Harus kita hukum," kata Menko Polhukam Wiranto, Jumat (19/7). DetikNews, 19/7/2019.
Justru dengan berbagai delik tersebut, membuat organisasi Islam tersebut kian naik daun. Diperbincangkan baik di jalan-jalan kota ataupun emperan pedesaan. Berbicara khilafah, apalagi jikalau hanya berbicara bendera tauhid liwa dan roya’ semua tahu dan tak segan-segan untuk mengenakannya (baca: Topi, kaos, jam dan simbol tauhid lainnya).
Masyarakat Indonesia tentu masih mengingat bagaimana drama pencabutan BHP ormas Islam HTI yang sempat menjadi perbincangan hangat dalam sidang PTUN Jakarta. Pro kontra begitu menguat atas keputusan rezim yang dinilai otoriter. Tapi jika melihat fakta persidangan, maka bisa diambil kesimpulan bahwa rezim lebih banyak menggunakan logika kekuatan yakni kekuasaan dibanding kekuatan logika.
Berbagai argument yang diajukan HTI dalam persidangan selalu dijawab secara tidak rasional dan tidak proporsional. Meski hanya dihapus BHP nya, yang maknanya ormas HTI tidak bubar dan tidak terlarang, namun narasi yang dibangun justru seolah HTI adalah ormas terlarang yang sudah dibubarkan. Alih-alih masyarakat mengecam HTI, mereka justru berbondong-bondong bersimpati kepada HTI. (Banyak yang mengatakan bahwa Allahlah sebaik-baik makar, kita tidak pernah menyangka pertolongannya datang dari sisi mana).
Saat dituduh anti pancasila, HTI justru terbukti tidak pernah korupsi dan menjual aset negara. Anehnya, justru yang menuduh HTI anti pancasila itulah biang kerok korupsi. Penulis melihat cara yang dilakukan HTI juga pendekatan intelektualitas, bukan kekerasan. Mengajak masyarakat untuk berdialog secara rasional dan argumentatif.
Secara substansi, isi dakwah HTI yang penulis liat sebagai bentuk kepeduliannya terhadap Negeri ini. Tapi, dengan cara yang berbeda. Mengkritik kebijakan dan ketidakadilan bisa dikatakan mencintai bukan"? (Negeri ½, 2018. Hal.5) Kepeduliaan terhadap nasib buruk negeri ini di bawah hegemoni sistem kapitalisme- liberalisme. Bahkan saat disintegrasi Timor-Timur, dan sekarang Papua (OPM) HTI justru memberikan kritik tajam dan berharap Timor-Timur tidak lepas dari Indonesia dan memberikan perhatian khusus mengenai konflik Papua.
HTI tidak pernah berhenti memberikan tawaran konsep dan solusi yakni sistem Islam. Tidak memaksa kepada siapapun (intinya fokus ke proses). Hasilnya biarlah menjadi hak Allah. Sebab dakwah adalah kewajiban.
Menarik apa yang pernah disampaikan Sujiwo Tejo terkait kondisi demokrasi di dunia dan Indonesia saat ini, ada benarnya juga dimana diskusi yang menjadi inti demokrasi malah dimatikan dengan alasan kedaruratan. Sebagai contoh dalam mensikapi HTI. "Orang-orang gak boleh diskusi sama HTI, karena takut digarong pemikirannya (oleh HTI)," kata Sujiwo Tejo.
Pembelengguan pikiran ini yang justru membahayakan bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, ujar Sujiwo Tejo.....(*).
Penulis: Ika Rini Puspita (Penulis buku “ Negeri ½”)
