 |
| Mu’adz Al Hafidz (Analis Politik Sekolah Peradaban) |
Fakta ini seharunya menjadi keprihatinan bagi Gubernur Sulsel, Prof. Nurdin Abdullah/Prof. Andalan, dan juga menjadi fokus utama dalam upaya mengurangi angka penyebaran dan meningkatkan angka kesembuhan. Sebab sungguh tragis, Provinsi yang terletak cukup jauh dari daerah awal penyebaran Covid 19, justru memiliki tingkat kasus yang tinggi.
Kota Makassar yang menjadi ibu kota provinsi Sulsel juga bisa dikatakan sebagai pintu gerbang pulau Sulawesi. Trasnportasi laut dan udara senantiasa menjadikan pelabuhan dan bandara di Makassar sebagai salah satu pemberhentian sebelum melanjutkan perjalanan ke kota tujuan. Berarti bisa dikatakan Makassar menjadi pintu gerbang hadirnya virus di pulau Sulawesi, khususnya Sulsel, Sulbar dan Sulteng.
Mencermati fakta-fakta ini, pihak pemerintah Sulsel termasuk walikota Makassar seharusnya yang paling sigap dalam mengantisipasi masuknya Covid 19 ke Sulsel khususnya Makassar. Upaya preventif yang dilakukan, seharusnya bukan hanya sekedar mengurangi pusat-pusat keramaian, seperti menutup akses pantai losari, menghilangkan card free day namun akses masuk tidak ditutup atau dikurangi seperti pelabuhan dan bandara.
Yang lebih mengejutkan, dan mengganggu akal sehat, yang tentunya membuat sebagian orang bertanya, logika berfikir seperti apa yang dipakai oleh pak Nurdin selaku gubernur, saat mengizinkan mall-mall buka menjelang lebaran, dengan alasan masyarakat butuh baju baru untuk berlebaran? Saya sendiri tidak pernah berfikir, bahwa seorang yang mendapat gelar Profesor bisa mengeluarkan statement seperti itu. Gelar Prof itu terasa hambar!
"Karena begini, masyarakat sekarang butuh. Butuh baju baru, butuh bahan makanan buat Lebaran," kata NA via rekaman Humas Pemprov Sulsel, Jumat siang (tribunnewa.com/15/05).
Statment Prof Nurdin tentu layak mendapatkan kritik, sebab seperti yang kita ketahui bersama, pemerintah sendiri yang menganjurkan masyarakat untuk stay home atau berdiam dirumah, bahkan sampai muncul peraturan terkait larangan mudik. Itu semua sebagai upaya untuk memutus rantai penyebaran virus, tapi dengan membuka mall jelas kebijakan itu menjadi kontra produktif dengan upaya pemerintah sendiri dalam mengurangi jumlah korban covid 19. Masa iya, baju baru lebih penting dari nyawa itu sendiri?
Nalar logis Prof Nurdin akan kembali diuji, saat pemerintah pusat mulai mencanangkan akan memberlakukan "new normal". Kita bersama tahu bahwa kebijakan new normal telah dikritik oleh sebagian pakar kesehatan, sebab kondisi saat ini masih terlalu dini untuk menjalankan kebijakan tersebut. Indonesia terkhusus Sulsel, masih berada pada zona yang mengkhawatirkan, sebab belum muncul tanda-tanda penurunanan kasus covid 19. Ini berarti kebijakan new normal akan semakin memperparah kondisi yang hari ini memang sudah parah.
Namun, masyarakat Sulsel mungkin sudah harus bersiap-siap untuk menghadapi kondisi new normal. Sebab telah beredar kabar, Pak Gubernur siap mengikuti arahan dari pemerintah pusat tekait pemberlakuan new normal, walaupun saat ini baru empat provinsi yang dikatakan layak menerapkan new normal, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Gorontalo.
"Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan optimis bisa masuk dalam skenario New Normal seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Gorontalo. Menurut Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah syarat untuk masuk dalam skenario uji coba new normal life adalah kurva Angka Reproduksi (Rt Covid-19) harus berada di bawah satu." (Okezone.com/29/05)
Yang terhormat Prof. Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulsel, tentu bapak bukan masyarakat biasa yang berpendidikan pas-pasan, yang tidak terlalu paham apa dan bagaimana itu new normal. Bapak adalah orang yang berpendidikan, telah menyandang gelar Profesor, bahkan telah dianggap berhasil membangun Kab. Bantaeng dengan menjabat sebagai bupati dua periode berturut-turut. Masa sih bapak tidak paham akan bahaya diberlakukannya new normal?
Apakah betul, menyelamatkan ekonomi jauh lebih penting daripada melindungi nyawa rakyat? Walaupun kita tahu bahwa hari ini Sulsel belum menerapkan new normal, tapi akan kesana juga nantinya.
Seharusnya tiap kebijakan yang dianggap keliru harus ditolak, atau sekedar menunjukkan sikap tidak terima. Bukan justru mendukung tanpa melakukan pertimbangan, apakah kebijakan tersebut baik atau justru buruk terhadap rakyat.
Dengan ini tentunya kita sebagai masyarakat, terkhusus masyarakat Sulsel bisa menilai dengan sangat jelas, bahwa pemimpin yang bergelar profesor sekalipun tak berdaya, melawan kebijakan buruk yang dipaksakan pemerintah pusat. Ketakutan akan kehilangan jabatan dan dan tidak terwujudnya kepentingan, mungkin yang membuat nalar berfikir tak berjalan sebagai mana seharusnya.
Satu dari beberapa tujuan syariat Islam diturunkan adalah untuk menjaga akal manusia. Akal adalah karunia Allah SWT yang amat berharga, olehnya itu tiap perkara atau perbuatan yang menjerumuskan akal pada kerusakan seperti meminum-minuman yang memabukkan menjadi haram. Namun, ternyata hari ini bukan hanya minum memabukkan yang dapat merusak akal atau kemampuan berfikir manusia, sistem hari ini telah mencetak manusia yang diharuskan tunduk pada aturan yang walaupun belum jelas baik dan buruknya.
Mereka yang bergelar Prof dan seorang yang bodoh bahkan gila ditempatkan sama dalam sistem Demokrasi. Bahkan seorang Prof harus tunduk dan patuh dengan aturan yang dibuat oleh mereka yang bahkan tak pernah mengecap bangku perguruan tinggi.
Penulis: Mu’adz Al Hafidz (Analis Politik Sekolah Peradaban)
