Yulia Ummu Haritsah (Ibu Rumah Tangga dan Member AMK)
LorongKa.com - Kabupaten Bandung kini memiliki gedung baru, yaitu gedung SLRT (sistem layanan rujukan terpadu). Yang sering di sebut gedung Sabilulungan yang berada di Soreang Bandung, pada tanggal 18 Januari 2021 telah diresmikan oleh Dadang Naser sebagai Bupati Bandung .
Gedung tersebut diperuntukkan sebagai gedung pengaduan bagi masyarakat miskin yang tidak terdata, untuk menerima bantuan pemerintah, baik masyarakat miskin lama atau pun masyarakat miskin baru (misbar).
Seperti yang dilansir dari laman resmi detikNews dan Bandungkita.id, Ketua Dinas Sosial Jawa Barat, Nina Setiana, mengatakan bahwa gedung ini di gunakan untuk menerima pengaduan masyarakat, bagi masyarakat miskin yang tidak tercatat di dalam penerimaan bantuan, maka bisa mengadukannya di gedung ini. Apalagi dengan terjadinya pandemi sekarang ini, kasus misbar mengalami peningkatan. Yang mengakibatkan misbar yang terdampak Covid-19, grafiknya semakin meningkat. Begitu pula dengan adanya kesalahan data yang tumpang tindih mengakibatkan juga bantuan salah sasaran, yang berhak mendapat bantuan malah tidak terbagi, nah inilah tempat nya pengaduan masyarakat miskin, untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, begitu tutur nya.
Jika kita lihat kategori miskin yang dibuat pemerintah, yaitu mereka yang berpenghasilan 425.250/bulan. Jika dibagi untuk 30 hari maka perharinya hanya sekitar 15000 kurang , sedangkan yang berpenghasilan 30000 perhari saja, tidak bisa dikategorikan keluarga miskin, meskipun mereka masih kesusahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, meski hanya kebutuhan makan saja. Apalagi yang 15000, kalau di hitung pengeluaran yang layak untuk satu keluarga yang mempunyai 2 anak, pastilah yang di butuhkan lebih dari nominal itu, apalagi sekarang harga-harga melonjak naik, masyarakat semakin menjerit.
Dengan adanya gedung baru tersebut, akankan kemiskinan teratasi? Sedangkan gedung itu hanyalah mengurus administratif saja.
Padahal yang masyarakat butuhkan, bukan bantuan yang sesaat, tapi mereka membutuhkan lapangan pekerjaan, agar masalah kekurangan finansial masyarakat bisa terpenuhi. Apalagi di situasi pandemi ini, banyak pekerja yang dirumahkan bahkan PHK, sehingga tak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
Sedangkan sekarang kita lihat, lapangan kerja di negeri sendiri, di serobot oleh tenaga kerja asing, meski hanya buruh kasarnya juga. Mengakibatkan pribumi kehilangan lahan pekerjaannya. Padahal dengan kerja itulah yang akan bisa menopang kebutuhan mereka, bukan dengan bantuan yang sesaat tadi.
mungkin saja, kalau menurut kurva data, kemiskinan akan menurunkan, karena disebabkan diturunkannya standar penghasilan yang rendah tadi. Namun faktanya, masyarakat miskin semakin merata, misbar semakin bertambah, apalagi sekarang zaman sulit semua serba terhimpit.
Berbeda sekali dengan kepemimpinan dalam Islam, seorang pemimpin bertugas sebagai pelindung dan pelayan masyarakat, di mana masyarakat akan merasakan ke makmurannya, baik dalam segi ekonomi, pendidikan, keamanan, semuanya terasa sejahtera, karena seorang pemimpin negeri, hanya fokus mengurusi warganya, dan memberdayakan warganya supaya masyarakat bisa mengurusi dan memenuhi kebutuhan keluarganya.
Masyarakat Tidak memikirkan lagi pengeluaran lain, seperti untuk berobat, bersekolah karena semua itu di tanggung oleh pemerintah.
Seharusnya kita pun sama, untuk mengurusi urusan kehidupan haruslah menerapkan aturan Islam, karena aturan Islam datang dari Allah Swt. yang nyata-nyata aturannya untuk keberkahan hambanya, Dialah yang menciptakan kehidupan dan Dia juga yang layak mengatur kehidupan. Wallahu a'lam bishshawab.
Penulis: Yulia Ummu Haritsah (Ibu Rumah Tangga dan Member AMK)
