 |
| Lisa Aisyah Ashar |
LorongKa.com - Insiden rusaknya fasilitas umum tempat hiburan kembali menelan korban. Berlokasi di Waterpark Kenpark, Kenjeran, Kota Surabaya, seluncuran air di kolam renang tiba-tiba ambrol.
Dilansir dari medcom[dot]d, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji meminta semua fasilitas hiburan dicek kelayakannya pascakejadian ambrolnya seluncuran di Waterpark Kenpark, Kenjeran, Kota Surabaya, Sabtu, 7 Mei 2022. Insiden ini mengakibatkan 16 orang cedera.
Berdasarkan keterangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Surabaya, sambungan seluncuran air di kolam renang Kenpark tiba-tiba ambrol jatuh ke bawah sekitar pukul 13.30 WIB.
Pada saat ambrol, banyak pengunjung yang bermain di wahana tersebut sehingga sebagian pengunjung berjatuhan dari seluncuran yang ambrol dari ketinggian 10 meter. Dugaan sementara penyebab ambrol sambungan seluncuran tersebut dikarenakan lapuk.
Kapitalisme Mengedepankan Keuntungan, Ketimbang Keselamatan
Rusaknya fasilitas umum tempat hiburan bukan kali pertama terjadi, akibat dari insiden ini menyebabkan 16 orang cedera. Hal ini cukup menjadi pelajaran bahwasanya keselamatan masyarakat adalah prioritas utama. Lantas dari insiden ini timbullah pertanyaan dimana fungsi negara?
Apabila pengelolaan tempat rekreasi diserahkan sepenuhnya pada standar swasta, maka orientasi keuntungan akan lebih mendominasi dan mengalahkan pertimbangan keamanan serta kenyamanan bagi rakyat. Semestinya pemerintah tak sepenuhnya menyerahkan swasta sebagai pemilik dan pengelola pariwisata, sebab akan sangat membahayakan jika standar pengelolaan pariwisata hanya memperhatikan untung rugi ketimbang keselamatan rakyat.
Penting bagi pemerintah membuat standar pengelolaan pariwisata dengan mempertimbangkan keselamatan dan kenyamanan rakyat agar ke depannya tidak ada lagi yang menjadi korban. Namun sayangnya, standar yang dibuat saat ini berdasarkan pada penerapan sistem kapitalisme. Wajar saja, sistem kapitalisme yang berlandaskan pada materi terkesan mengedepankan keuntungan ketimbang keselamatan warga. Terlebih lagi, keberpihakannya lebih condong kepada para pemilik modal terlihat dari kebijakan yang seringkali diputuskan memberikan kemudahan izin pembuatan bisnis tempat wisata tanpa adanya pertimbangan panjang terkait keselamatan para pengunjung. Sangat jelas konsep yang dibangun sistem kapitalisme menjadikan pariwisata khususnya tempat rekreasi sebagai ladang meruap untung sehingga keamanan tak sepenuhnya terjamin.
Pemeliharaan fasilitas rekreasi yang seringkali terabaikan, mengakibatkan insiden kecelakaan pada tempat rekreasi terus terulang. Hal ini dikarenakan pengelola sistem kapitalisme lebih fokus pada pengembangan fasilitas tempat rekreasi dengan berbagai wahana baru yang mengundang daya tarik bagi pengunjung. Selain itu, pemeliharaan fasilitas rekreasi tentu akan memakan biaya daripada mendatangkan keuntungan. Sistem kapitalisme memandang pariwisata seperti tempat rekreasi adalah orientasi bisnis dan menjadi salah satu devisa negara yang menguntungkan. Tak heran, abainya pemeliharaan fasilitas rekreasi yang mengakibatkan pengunjung cedera akan terus terulang.
Dalam Islam negara wajib bertanggungjawab penuh atas keselamatan warga, maka dari itu tentu saja fasilitas rekreasi yang dibuka untuk publik akan dijamin keamanannya. Berbeda halnya dengan konsep kapitalisme yang hanya fokus terhadap nilai materi yang dihasilkan. Dalam negara Islam yaitu khilafah meletakkan standar pengelolaan pariwisata berfokus pada keselamatan rakyat bukan hanya pada keuntungan semata. Selain itu, khilafah tidak menjadikan pariwisata sebagai sumber devisa negara. Pengelolaan sistem ekonomi yang baik menjadikan sumber daya alam diserahkan sepenuhnya bagi kemaslahatan umat bukan bagi kepentingan individu.
Pariwisata dalam Islam bukan sebagai ajang bisnis meraih keuntungan, melainkan pengelolaannya harus sepenuhnya memperhatikan standar syariat yang tidak merugikan masyarakat dan lingkungan. Tentu saja keamanan serta keselamatan terjamin sebab standar pengelolaan pariwisata diserahkan kepada negara dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab negara. Tentu saja, pemeliharaan fasilitas rekreasi akan terkontrol dengan baik yang dimana dana yang digunakan diambil dari baitul mal yaitu pos kepemilikan umum guna mengantispasi terjadinya insiden kecelakaan yang serupa.
Dengan demikian pariwisata dalam Islam tak semata sebagai destinasi hiburan melainkan bukti fungsi syiar Islam yang tersebar dengan pengelolaan berbasis sesuai syariat dan mengembalikan fungsi dan tanggungjawab negara dalam mengurus urusan umat. Alhasil, semua hanya dapat diterapkan jika kembali dalam naungan negara Islam yaitu Khilafah ‘ala Minhaj Nubuwwah. Walahu'alam.
Penulis: Lisa Aisyah Ashar (Pengiat Literasi)
