OPINI, Demokrasi tidak bermoral, mungkin itulah julukan yang patut dan layak disematkan kepada Pemilu 17 April 2019 ini.
Berbagai bentuk kecurangan dan kekuasaan, uang dan hoaks menjadi kekuatan utama memenangkan kontestasi politik.
Maka kita telah kehilangan ruang dan kesempatan untuk memilih dan mendapatkan pemimpin yang sesuai kehendak dasar demokrasi yang bernurani.
Kekuasaan seharusnya dapat menjadi alat untuk memberikan kepastian dan keadilan bagi rakyat. Namun, pada prakteknya dapat saja terjadi anomali, di mana kekuasaan dijadikan sebagai alat untuk melakukan penindasan.
Namun jika iya maka akan sangat bergantung pada siapa yang berkuasa dan siapa yang menjalankannya.
Pemilu kali ini telah menjadi ancaman perpecahan bagi bangsa jika sentimen primordialisme dan pemaksaan kekuasaan terjadi di banyak daerah.
Misalnya, di beberapa daerah di Indonesia baru-baru ini diberitakan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam berkampanye.
Selain menjadi perbincangan hangat di media massa, beberapa pasangan calon (Paslon) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pun banyak yang memiliki hubungan dekat dengan beberapa pemerintah daerah di Indonesia.
Lalu yang dikawatirkan apabila Pemerintah Daerah tidak netral menyikapi hal ini, tentunya sangat mudah menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi dan memenangkan salah satu paslon.
Jika hal ini dibiarkan maka niscaya bibit disintegrasi bangsa akan tumbuh subur karena pihak yang kalah akan merasa bahwa ketidakadilan dari kekuasaan yang berkolaborasi dengan uang dan hoaks telah mengamputasi demokrasi.
Lantas untuk apa lagi ada demokrasi, ketika penguasa dengan kekuasaan, uang dan hoaks bisa menentukan siapa yang akan memimpin suara pada, 17 April mendatang.
Tanpa sikap netral Pemerintah maka ancaman konflik dan kesengsaraan akan sulit dicegah, jika pemerintah dan elit bangsa justru bangga menggunakan sentimen kekuasaan untuk memenangkan kontestasi demokrasi ini.
Maka akan menjadi sebuah keniscayaan benturan akan terjadi dan korbannya adalah rakyat.
Tentunya hal ini butuh perhatian serius dari pemerintah agar bisa lebih bijak menentukan sikap di dalam demokrasi.
Kita semua pasti berharap agar pesta demokrasiini dapat berjalan lancar. Selain itu, tidak ada bentrok antara masyarakat sipil dan tidak ada yang dirugikan setelah pesta demokrasi ini berakhir.
Pemimpin yang kita nantikan pasti akan hadir dengan aktualisasi diri yang mantap, maka siapa pun dia yang terpilih, itulah yang perlu kita beri ruang dan kita awasi untuk memimpin rakyat kedepan.
Penulis : Pacul
