Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan UN Comtrade, volume impor sampah mencapai titik tertinggi hingga 283 ribu ton pada tahun lalu. Jumlah ini dua kali lipat dari angka impor. Peningkatan impor sendiri sekitar 141% 2014-2018, yang dilapor lebih rendah daripada yang diimpor oleh perusahaan importir terjadi selisih yang sangat jauh dan bisa dikatakan ini menandakan adanya “mafia sampah”.
Melihat pada dampak sampah plastik yang sangat merusak lingkungan, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mendesak pemerintah untuk segera menghentikan impor sampah. Sebab, tidak semua sampah plastik yang diimpor dari luar negeri bisa didaur ulang, residunya hanya bisa dibuang ke pinggir- pinggir sungai, tanah kosong, yang akhirnya mengalir ke laut.
Kekhawatiran akan dampak kerusakan lingkungan memang cukup berdasar, sebab bisa saja sampah tersebut mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3) yang juga bisa memicu kanker dan segala macam penyakit lainnya. Di sisi lain, kemampuan managemen pengelolaan sampah di indonesia masih buruk. Karena itu alasan impor sampah, bahkan untuk industri sekalipun tidak dapat dibenarkan.
Mengapa Impor Sampah?
Berbagai spekulasi disampaikan menyangkut impor sampah. Satu di antaranya karena untuk kepentingan industri. Berdasarkan data Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah Ecoton, masuknya sampah dengan merk dan lokasi jual di luar Indonesia diduga akibat kebijakan China menghentikan impor sampah plastik dari sejumlah negara di Uni Eropa dan Amerika. Hal ini mengakibatkan sampah plastik beralih tujuan ke negara-negara di ASEAN.Meski berdalih bahwa sampah yang diimpor adalah bahan baku industri, namun banyak pihak mengecam hal ini. Terlebih, penelusuran Yayasan Ecoton di Jawa Timur, sampah plastik yang mengotori impor kertas daur ulang bisa mencapai 30-40 persen. Ditemukan sampah popok bayi hingga berbagai limbah plastik lainnya. Ironis!
Padahal, sebenarnya Indonesia mampu memenuhi kebutuhan bahan baku ini tanpa impor jika pengelolaan sampah diurus serius oleh pemerintah. Menurut penelitian Sustainable Waste Indonesia pada 2017, Indonesia menghasilkan 6,5 juta ton sampah per hari, dengan 14% (910 ribu ton) di antaranya adalah plastik dan 9% kertas. Hanya saja, sampah-sampah tersebut tak terkelola dengan baik. Sebesar 69% masuk Tempat Pembuangan Akhir tanpa dikelola dengan benar, 24% tak terkelola sama sekali, dan hanya 7% sampah yang didaur ulang.
Persoalan "Indonesia negara tempat sampah" bukan sekadar persoalan perubahan gaya hidup dan persoalan lingkungan belaka. Namun, terdapat aspek politis di dalamnya. Maraknya impor sampah menjadi bukti begitu lemahnya posisi Indonesia dalam politik dan ekonomi internasional. Wibawa negeri ini begitu lemah di hadapan negara-negara dan pengusaha-pengusaha Amerika dan Uni Eropa. Padahal, Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Lalu, sampai kapankah pemerintah akan bersikap lemah dan membiarkan Indonesia menjadi "tempat sampah" negara-negara maju?
Islam Memandang
Kenapa Islam? Bukankah ini berkaitan dengan sampah impor, bukan berbicara masalah agama. Ya, jawabannya karena Islam bukan hanya sekedar agama ritual dan spiritual sebagaimana yang dipahami kebanyakan orang, tapi juga punya seperangkat sistem untuk mengelola urusan kehidupan dunia tapi juga sampai akhirat untuk kemaslahatan umat.Sebagai bukti historis ketika Islam dijadikan sebagai pedoman dalam pengaturan urusan kehidupan, misalnya pada masa kejayaan islam sebelum runtuh pada tahun 1924 yaitu masa pemerintahan Bani Umayyah telah membuktikan kemampuan manajemen yang luar biasa yaitu jalan-jalan di kota cordoba bersih dari sampah karena ada mekanisme pengelolaan sampah secara sistematik yang dirancang oleh tokoh-tokoh Islam di antaranya Qusta Ibn Luqo, Ar-Rajzi, Almasihi, sebagai perbandingan kota Eropa dipenuhi dengan sampah dapur, karena dibuang di halaman rumah sehingga menimbulkan kota kumuh dan busuk.
Sehingga, kebijakan impor sampah yang ditengarai merusak kesehatan, lingkungan, harus ditolak karena menjadi bukti lemahnya negara di mata korporasi. Alhasil, pengaturan Islam dalam naungan Khilafah Islamiyah sangat dinanti. Semoga segera terwujud. Wallahu’alam bisshawab.
Penulis: Nurhaniu Ode Hamusa (Pena Muslimah Konawe)
