Sistem Kapitalisme Penyebab Kemiskinan
Di tahun 2018, pemerintahan Jokowi mengklaim telah terjadi penurunan angka kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) saat itu menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia turun dari 10,12 persen pada Maret 2017 menjadi 9,82 persen pada Maret 2018. Klaim Penurunan tersebut dengan perhitungan bahwa orang miskin adalah mereka yang memiliki pendapatan Rp11.000 per hari per orang. Padahal menurut bank dunia, seseorang terkategori miskin jika pendapatannya 2 dolar/hri atau setara Rp26.000/hari (dengan perhitungan 1 dolar=Rp13.000). Tentu klaim penurunan ini menjadi terlalu dipaksakan. Karena jika standar perhitungan kemiskinan itu yang tadinya Rp26.000/hari menjadi Rp11.000/hari maka tentu secara otomatis angka kemiskinan menurun. Pada realitasnya, tentu tidak seperti hitung-hitungan tersebut. Di tengah makin naiknya harga-harga kebutuhan pokok masyarakat, dipastikan angka kemiskinan pun akan semakin naikDalam sistem ekonomi kapitalisme, penentuan kategori miskin memang menyalahi realitas. Syekh Taqiyuddin An Nabhani dalam nidzomul iqtishody fi Islam menyatakan bahwa "ekonomi dalam pandangan kapitalis bukan dibentuk dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan secara individual dan mencukupi kebutuhan masing-masing orang secara menyeluruh. Ekonomi mereka terfokus pada barang-barang yang dapat mencukupi kebutuhan mereka secara umum, yakni memenuhi kebutuhan mereka secara kolektif". Dengan pandangan seperti ini, maka mudah saja bagi pemerintah untuk melakukan perubahan angka naik turunnya kemiskinan.
Menyelesaikan Problem Kemiskinan
Untuk bisa menyelesaikan problem kemiskinan, tentu harus ada definisi yang jelas, dan benar sesuai realitas tentang apa itu kemiskinan. Dengan definisi yang jelas, maka langkah-langkah yang akan diambil untuk mengentaskan kemiskinan pun akan bisa dilakukan dengan benar dan tidak menyalahi realitas sesungguhnya. Islam sebagai salah satu sistem hidup, mempunyai definisi yang jelas sekaligus mekanisme yang benar dalam mennyelesaikan problem kemiskinan. Dalam Islam, kemiskinan tidak dinilai dari besar pengeluaran atau pendapatan, tetapi dari pemenuhan kebutuhan asasiyah (pokok) secara perorangan. Dengan begitu, maka politik ekonomi dalam Islam adalah bagaimana negara bisa memberikan jaminan kepada setiap warga negaranya agar dapat memenuhi kebutuhan pokoknya individu per individu.Adapun mekanisme pengentasan kemiskinan adalah sebagai berikut;
Pertama: Secara individual, Allah SWT memerintahkan setiap Muslim yang mampu untuk bekerja mencari nafkah untuk dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya (Lihat: QS al-Baqarah [2]: 233). Rasulullah saw. juga bersabda:
Mencari rezeki yang halal adalah salah satu kewajiban di antara kewajiban yang lain (HR ath-Thabarani).
Kedua: Secara jama’i (kolektif) Allah SWT memerintahkan kaum Muslim untuk saling memperhatikan saudaranya yang kekurangan dan membutuhkan pertolongan. Rasulullah saw. bersabda:"Tidaklah beriman kepadaku siapa saja yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya kelaparan, padahal ia tahu"(HR ath-Thabrani dan al-Bazzar).
Ketiga: Allah SWT memerintahkan penguasa untuk bertanggung jawab atas seluruh urusan rakyatnya, termasuk tentu menjamin kebutuhan pokok mereka. Rasulullah saw. bersabda: 'Pemimpin atas manusia adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus (HR al-Bukhari, Muslim dan Ahmad).
Penulis: Ummu Salman
