Menyoal Pemindahan Ibukota

Lorong Kata --- Presiden RI Joko widodo memutuskan kawasan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara , Kalimantan Timur, sebagai kawasan Ibu Kota baru pemerintahan. “Menyimpulkan ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian wilayah Kutai Kartanegara,” Kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8). Presiden menyampaikan sejumlah perti,bangan menjadi alasan di balik terpilihnya kaltim sebagai lokasi ibu kota baru, alasan di balik pemindahan ibu kota baru ini ujar jokowi, antara lain petama minimnya risiko bencana di kaltim, termasuk gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, hingga tanah longsor.

Kedua memiliki lokasi yang strategis di tengah-tengah Indonesia, ketiga berdekata dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang yakni Balikpapan dan Samarinda. Dan keempat, kata presidan memiliki nfrastruktur lengkap dan tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektare. Menurut keterangan Baan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), pembangunan ibu kota baru itu akan dimulai pada 2021. Target penyelesaian pembangunan gedung pemerintahan pada 2024.

Pemindahan ibu kota ke Kalimantan mendapat kritisi dari kalangan akademisi sampai pemerintahan. Diantaranya Prof Dafid Henley dari Leiden University, ekonom Didik Junaedi Rachbini, ekonom senior INDEF Fadhil Hasan, Guuru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia EmilSalim, dan Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Nasrullah. Menurut David Henley yang fokus pada studi kontenporer tentang Indonesia, kebijakan pemindahan ibu kota di indnesia belum saatnya dilakukan. “Pemindahan Ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan belum perlu, sebab pemindahan ibu kota justru berpotensi melepaskan elit politik dari realitas sosial masyarakat,” kata dalam sebuah diskusi di Jakarta, minggu (25/8/2019).

Dan menurut Nasrullah Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menyebut ekonomi Indonesia saat ini masih terpuruk dan membebani anggaran negara. “kondisi ekonomi Indonesia lagi terpuruk, beban berat kalau pindah,” kata nasrullah melalui pesan singkat, Kamis (26/8/2019). Nasrullah menuturkan jika nantinya biaya dibebankan ke hutang juga akan terlalu membebani negara. Menurutnya, hutang Indonesia saat ini sudah terlalu besar. “Hutang Indonesia sudah terlalu besar, jangan bebankan dari hutang,” ucapnya.

Melihat kondisi perekonomian dan beban utang negara, maka keputusan pemindahan ibu kota tersebut malah semakin membebani anggaran negara. Betapa tidak, pemerintah menegaskan total pembiayaan pembangunan sekitar 466 Triliun. Sedangkan pembangunan ibu kota baru tidak masuk dalam rancangan RAPBN. Maka jalur yang akan ditempuh dalam proyek pembangunan ibu kota ini tidak lain dengan kerjasama pemerintah dengan pihak swasta asing.

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira memandang sejumlah risiko pemindahan ibu kota. Mulai dari pembeasan lahan yang membutuhkan dana yang tdak sedikit jumlahnuya, inflasi akibat urbanisasi, sampai ketimpangan ekonomi. Kondisi ini akan mendorong pemerintah untuk berhutang. Lantas siapakah yang diuntungkan dari royek pemindahan ibu kota ini?

Bila Ibu Kota akan di pindahkan ke Kalimantan. Maka mau di apakan rakyat yang masih kurang fasilitas dari pemerintah,? seperti yang tejadi di ruang belajar Kelompok Belajar Anak (KBA) bersama di Kampung Marlina, RW 17 Muara Baru, Penjaringan. KBA Bersama jadi pilihan warga ketika harga bangku pendidikan Anak Usia Dini tak terjangkau. Anak-anak kampung kumuh cukup membayar Rp 2 ribu per hari untuk ikut belajar. Dan masih banyak ketimpangan sosial yang terjadi serta kemiskinan yang sampai saat ini belum juga dituntaskan. Maka kita tidak menyoal tentang di pindahkannya ibu kota kekalimantan agar terhindar dari segala permasalahan yang terjadi di jakarta tetapi bagaiman pemerintah betul-betul memperhatikan hajat hidup rakyatnya dengan baik. Mulai dari ekonomi pergaulan hingga perpolitikan.

Dengan kondisi perpolitikan dan perekonomian Indonesia saat ini keputusan pemindhan ibu kota hanya akan menjadi beban berat, terutama jika proyek tersebut mendorong pemerintah untuk kembali berhutang. Berbeda halnya ketika sistem Islam yang diterapkan dalam sebuah negara. Sejarah pernah mencatat, pindahnya ibu kota Khilafah dari Baghdad ke Turki. Dibawah kepemimpinan Kekhilafahan Utsmaniyah, Turki disegani oleh negara-negara lain karena menjadi kekuatan laut terbesar yang mengendalikan sebagian besar laut Mediterania. Pemindahan ibu kota Khilafah dari Baghdad ke Turki juga tidak dibiayai dengan berhutang pada negara lain dan setiap kebijakan yang ditetapkan terfokus pada kemaslahatan rakyat, serta terlaksananya aturan Islam secara menyeluruh dalam setiap lini kehidupan.

Penulis: Yozii Asy Syarifah