-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Indonesia Krisis Covid-19

Kamis, 16 April 2020 | 16:14 WIB Last Updated 2020-04-16T08:14:54Z
Lorong Kata - Ditengah munculnya wabah penyakit Covid-19 yang sedang melanda Indonesia, rakyat mendesak pemerintah agar mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mampu menopang perekonomian masyarakat. Dari hal ini, pemerintah mengadakan beberapa kebijakan yang dianggap memberikan solusi antara lain relaksasi kredit rakyat selama setahun, penambahan jumlah tunjangan PKH dan bansos sembako, bantuan selama 3 bulan untuk korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan penerima kartu prakerja.

Dikutip dari CNN Indonesia, Jakarta. Sekretaris kementerian koordinator bidang perekonomian, Susiwijono Moegiarso menuturkan “Pemerintah menyiapkan skema bagi mereka yang ter-PHK yaitu melalui pembiayaan dari PB Jamsostek selama 3 bulan” Selasa (24/3).

Wabah corona/ covid-19 yang melanda Indonesia membuat warga resah dan ketakutan. Karena virus ini bisa mengancam nyawa, serta belum ditemukan vaksin atau obatnya. Akibatnya, kebanyakan warga enggan keluar rumah.

Pemerintah juga tidak memberlakukan lockdown secara tegas. Beberapa kalangan memprediksi kebijakan lockdown tidak diberlakukan karena kerugian dan hutang Indonesia akan meningkat jika menanggulangi kebutuhan masyarakat dalam jumlah besar. Sehingga negara hanya menyuruh masyarakat untuk tidak keluar rumah. Ironinya, karena kepentingan ekonomi, Pemerintah masih membuka bandara, pelabuhan dan alat transpor lain untuk beroperasi baik masuk ataupun keluar negeri. Padahal hal itu bisa saja menjadi pemicu menyebarluasnya virus tersebut.

Presiden menyampaikan bahwa pemerintah terus bekerja keras dengan berbagai pihak dalam menghadapi wabah covid-19 yang semakin mengganas di Indonesia. Salah satu aksi yang dilakukan adalah program memfokuskan dan menggerakkan semua sumber daya negara untuk mengendalikan dan mengobati masyarakat yang terpapar covid-19. Namun fakta dilapangan justru menunjukkan realita yang sebaliknya. Bahkan para tenaga medis sampai kekurangan APD (alat perlindungan diri) padahal profesi mereka sangat rentan karena berinteraksi langsung dengan pasien covid-19 bahkan bantuan APD gratis untuk para medis datang dari inisiatif rakyat sendiri.

Bisa dikatakan jika penanganan wabah covid-19 yang dilakukan oleh pemimpin negeri ini bukan hanya lamban saja, namun mereka hanya beretorika soal prioritas keselamatan rakyat seolah mereka bekerja keras. Namun kebijakan nyata mereka tidak memberi jaminan rakyat.

Inilah krisis manajemen dan kepemimpinan di negeri ini dalam  menghadapi wabah covid-19, dan kebijakan yang dikeluarkan pun tidak memberikan solusi tuntas bahkan pemerintah dinilai hitung-hitungan dalam mengalokasikan dana untuk menangani wabah tersebut. Salah satu opsi sumber anggaran stimulus ekonomi untuk menangani Wabah Corona berasal dari sisa anggaran  yang berasal dari pemotongan dana abadi pendidikan yang jumlahnya kisaran 160 T.

Pemerintah lebih memilih realokasi anggaran tertentu bahkan dana pendidikan dan sama sekali tidak menyentuh anggaran infrastruktur termasuk biaya pemindahan Ibu kota baru. Padahal dana pendidikan  sangat dibutuhkan untuk meningkatkan sumber daya manusia.

Hal ini menunjukan wajah asli rezim saat ini akibat menerapkan ideologi Demokrasi-Kapitalisme. Sejatinya ideologi ini lebih menjaga terhadap keuntungan pemberi modal dibanding rakyat sendiri tanpa melihat imbas kedepan. Wallahua’lam bi ash-shawab.

Penulis: Dania (Mahasiswi UHO)
×
Berita Terbaru Update