-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Polemik Pembatalan Haji 1441 H

Jumat, 12 Juni 2020 | 23:48 WIB Last Updated 2020-06-12T15:58:41Z

Juniwati Lafuku, S.Farm. (Pemerhati Sosial)
LorongKa.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj turut mempertanyakan pembatalan pemberangkatan haji 2020 oleh Kementerian Agama (Kemenag). Padahal, Pemerintah Arab Saudi belum memutuskan haji 2020 batal atau tidak. 

"Mendadak kemarin Kemenag membatalkan haji tanpa menunggu keputusan Saudi Arabia. Saudi Arabia belum memutuskan haji terselenggara atau tidak terselenggara, tahu-tahu Kementerian Agama sepihak membatalkan, katanya sampai batas akhir Mei ini mendesak," ujar Said di kantor PBNU, Jakarta, Rabu (3/6/2020).

Menurutnya, pemerintah seharusnya sudah memiliki perencanaan dalam pelaksanaan haji dalam situasi terdesak sekalipun. Sebab, kata Said, pelaksanaan haji merupakan agenda tahunan. "Kalau saya sih namanya pemerintah jalanin haji sejak zaman merdeka sampai sekarang tiap tahun nyelenggarain haji, masak nggak pinter-pinter. Artinya kalau begini, ya begini, kalau begini ya begini, kan harus ada (perencanaan)," katanya. 

Dalam  kesempatan itu, Ketua Satgas COVID-19 DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad yang juga sedang berkunjung ke PBNU menjelaskan, penyelenggaraan haji di tengah pandemi ini akan menjadi sulit. Selain itu, biaya yang dikeluarkan juga bisa menjadi membengkak karena perlu ada physical distancing antarjemaah. 

"Kemarin mengenai haji kami juga dikasih hitung-hitungan dari Menteri BUMN bahwa persiapan haji normal kemudian dalam suasana COVID ini berbeda persiapannya. Misalnya di pesawat, sampai dengan dua hari sebelum Menag mengumumkan, mohon maaf kami yang dorong setelah mendengar beberapa paparan pesawat, misalnya dengan physical distancing itu biaya yang dikeluarkan pasti berbeda jauh karena penumpang yang 150 cuma bisa 100," kata Dasco. 

Selain itu, belum ada kejelasan pelaksanaan haji oleh Pemerintah Arab Saudi. Padahal, penyiapan katering, pemondokan, dan transportasi di Arab Saudi untuk jemaah itu perlu proses. "Karena Pemerintah Arab Saudi juga belum jelas, nah sementara hitung-hitungan tadi dalam mempersiapkan katering pesawat, penginapan butuh proses," ucapnya (DetikNews) 

Misalnya jatah Indonesia dipangkas hanya tinggal 10 ribu. Meski jauh dari kuota normal, namun jumlah tersebut menurut Faisal sangat berarti.  "Daftar tunggu kita lama sekali. Walaupun Pemerintah Arab Saudi mengizinkan misalnya hanya untuk 5 ribu jamaah atau 10 ribu jamaah, saya rasa pemerintah harus meresponnya," ujarnya. 

Jatah tersebut selanjutnya bisa disiasati dengan memberangkatkan jemaah yang berusia muda. Jumlah jemaah asal Aceh yang terdampak pembatalan keberangkatan haji berjumlah 4.187. Mereka juga sudah melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). 

Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Aceh, Samhudi mengatakan, biaya yang sudah dibayarkan oleh jemaah ini, nantinya akan dikembalikan bila para jemaah memintanya.  Bagi jamaah haji yang telah melunasi BPIH tahun ini, maka akan diberangkatkan tahun depan. 

Ia mengatakan, jika tahun depan ongkos haji naik atau turun, maka akan dilakukan penyesuaian. "Kalau ongkos haji naik, maka jamaah cukup menambahkan berapa yang kurang. Jika ongkos haji turun, maka setoran jamaah akan dikembalikan sesuai dengan jumlah yang lebih," kata Samhudi. (CNNIndonesia) 

Selain isu Pembatalan Haji, pemerintah berencana menggunakan dana haji untuk memperkuat rupiah. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memastikan, akan memanfaatkan dana simpanan yang dimiliki untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji 2020 untuk kepentingan stabilisasi nilai tukar rupiah. 

Sebab, pemerintah Indonesia resmi tidak mengirimkan jemaah haji pada 2020. Hal ini menimbulkan pertanyaan baru ditengah masyarakat, sebelumnya, pemerintah juga gencar menghadang shalat berjamaah dan aktivitas memakmurkan masjid di tengah pembiaran mal, pasar, dan pembukaan armada transportasi publik. 

Seakan wabah Corona menjadi kambing hitam untuk makin memperpanjang jarak antara hamba dan Sang Pencipta serta memecah syu'ur Islamiyah. Padahal memberangkatkan jemaah ditengah pandemi dapat dilakukan, dengan cara memisahkan jemaah lansia dan muda, yang sehat dan yang sakit melalui protokol kesehatan yang ketat. Karena Pembatalan keberangkatan sepihak tanpa konfirmasi ke pihak Saudi Arabia, berpengaruh pada sanksi dan jumlah kuota jemaah haji yang akan diberangkatkan, tentu daftar tunggu akan semakin lama. 

Jangan sampai, dalam urusan pemulihan ekonomi pemerintah sangat getol melakukan pemulihan, tapi lupa ada hak Pencipta yang harus ditunaikan semampu mereka, bukan terkesan tidak mau repot.

Sikap pemerintah hari ini mencerminkan arah pandang Kapitalisme sekuler, peradaban tandus dan gersang nuansa religius. Upaya penanggulangan wabah tidak merujuk pada rekomendasi  Tuhan. Sebagaimana yang pernah dicontohkan para pemimpin umat islam di masa kekhilafahan. Hanya mengandalkan keterbatasan akal yang justru memicu lahirnya berbagai persoalan. Sementara itu, semua kebijakan pemerintah akan dipertanggungjawabkan dikemudian hari.

Penulis: Juniwati Lafuku, S.Farm. (Pemerhati Sosial) 
×
Berita Terbaru Update