 |
| Adam Hidayat, aktivis Lembaga Pengawal Demokrasi (LEKRA) Sulawesi Selatan |
Dan apabila mekanisme Pemilu tidak diikuti dengan tanggung jawab, maka hasilnya diragukan akan menghasilkan perubahan sesuai harapan demi kemajuan negeri ini.
Seperti diketahui, pemilihan kepala daerah (Pilkada) bukan hanya sekadar sebagai momentum di mana masyarakat yang telah memiliki hak pilih untuk memilih para pemimpin. Namun di dalam pilihan rakyat, ada harapan yang sangat besar agar terjadinya perubahan di masa depan.
Bupati dan wakil bupati yang terpilih tentu harus mampu menampung seluruh aspirasi masyarakat dan menerapkannya dalam tindakan nyata dalam bentuk progres pembangunan untuk masa depan yang lebih baik demi kemajuan kehidupan berbangsa.
Menjadi catatan penting bahwa momentum Pilkada jangan sampai hanya menjadi ajang untuk mencari keuntungan semata oleh pihak-pihak tertentu apalagi pribadi.
Fakta kita hari ini, para elit lokal dengan bermodalkan ketenaran dan uang mereka tampil ibarat selebriti, mereka berlomba-lomba untuk masuk ke partai politik dan mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
Dengan berbagai motivasi, tentunya hal ini akan berdampak pada hasil Pemilu yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, jika para pemilih hanya berpatokan pada ketenaran dan uang yang dimiliki.
Maka kesalahan lima tahun silam akan kembali terjadi dan kita akan kembali mengubur dalam-dalam harapan tentang pembangunan dan perubahan masa depan yang lebih baik.
Jika dalam pemilihan umum yang terjadi adalah transaksi uang, maka secara tidak langsung masyarakat telah menjual harapan mereka. Dapat dipastikan tidak akan didapatkan kepala daerah yang amanah sebagai mana yang diharapkan. Janji-janji yang diumbar oleh para calon kepala daerah menguap tuna realisasi.
Melihat kondisi politik di Indonesia dan khususnya di beberapa daerah jelang Pilkada serentak 2020 sepertinya dinamika serupa juga ‘akan’ terjadi. Perubahan yang dinantikan hanyalah buaian belaka.
Olehnya itu hal tersebut tentu sangat memerlukan sikap cerdas para pemilih untuk memainkan peran-peran utama dalam upaya mewujudkan cita-cita perubahan itu.
Segmen ini, menjadi tanggung jawab pemuda sebagai motor penggerak. Pemuda harus memberikan pendidikan politik bagi masyarakat di setiap daerah yang menyelenggarakan Pilkada tahun 2020 demi peradaban yang lebih baik.
Pesta demokrasi tahun 2020 yang sangat penting untuk menentukan nasib dan kemajuan kehidupan anak bangsa dalam lima tahun kedepan.
Disinilah peran dari partisipasi pemuda diperlukan agar keterlibatan dalam politik tidak hanya dengan bermodalkan pembaruan secara fisik ataupun usia, namun pandangan segar kaum muda yang terefleksikan oleh visi dan misi kepemimpinan juga harus menunjukkan semangat perubahan.
Dengan mengoptimalkan kemunculan kaum muda dalam politik, serta dibarengi oleh sebuah semangat perubahan yang diusung, efektifitas sistem multi partai yang merupakan realitas di Indonesia akan secara utuh terwujud.
Dari para pemuda diharapkan gagasan-gagasan yang bersifat antipasif, yang bila perlu mengandung unsur-unsur orisinal dan berani, sehingga mampu membuat bangsa kita keluar dengan jawaban terbaiknya terhadap tantangan situasi yang diantisipasi itu. Kepeloporan ini sangat erat kaitannya dengan peran pemuda sebagai pembaharu dan pendobrak status quo yang dirasa menyesakkan.
Hal ini mengandung pengertian bahwa dari para pemuda, terutama yang terpelajar, diharapkan lebih banyak berpartisipasi sebagai pemikir dan pencetus gagasan pembaruan yang dapat dilaksanakan.
Peran sebagai pemikir ini adalah peran yang strategis yang perlu dijalankan dengan baik dalam menyambut pesta demokrasi dan mengambil bagian dalam momentum politik dalam menentukan pilihan. Demi perubahan yang lebih baik dalam lima tahun kedepan.
Penulis: Adam Hidayat, aktivis Lembaga Pengawal Demokrasi (LEKRA) Sulawesi Selatan.
