-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Adakah Phobia, Dibalik Radikalisme yang Didengungkan Penguasa?

Kamis, 10 September 2020 | 08:26 WIB Last Updated 2020-09-10T00:26:22Z
Dini Azra
LorongKa.com - Menteri Agama Fachrul Razi lagi-lagi melontarkan pernyataan kontroversial. Pada saat menjadi pembicara di acara peluncuran aplikasi ASN no Radikal, dalam webinar bertema "Strategi Menangkal Radikalisme di ASN" yang disiarkan di channel YouTube KEMENPAN-RB, Rabu (2/9). Beliau menyampaikan beberapa hal yang dianggap mendeskriditkan umat Islam. Diantaranya dia sampaikan agar mewaspadai masuknya paham-paham radikalisme dirumah-rumah ibadah, utamanya yang menjadi milik pemerintahan. Dan dia menyebut pola masuk paham radikal tersebut melalui anak-anak yang good looking dan pemahaman agamanya baik.

"Caranya masuk mereka gampang, pertama dikirimkan seorang anak yang good looking, penguasaan bahasa Arabnya bagus, hafiz (hafal Al-Quran), mereka mulai masuk," ucap Fachrul dalam acara tersebut.

Selain itu Menag juga meminta kepada seluruh kementerian dan lembaga pemerintah untuk tidak menerima peserta yang memiliki ide dan pemikiran mendukung paham khilafah sebagai ASN atau PNS. Begitupun bagi masyarakat yang mendukung ide Khilafah tidak usah bergabung sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Meskipun dia menyadari bahwa dalam regulasi Indonesia paham Khilafah tidak dilarang, namun untuk penyebarannya di tengah masyarakat harus diwaspadai. CNN.Indonesia, Rabu (2/9)

Kata good looking yang disampaikan Menag yang dikaitkan dengan radikalisme, langsung menuai kecaman berbagai pihak. Masyarakat biasa hingga tokoh politik dan agama turut menanggapinya. Seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang segera meminta agar Menag menarik ucapannya, yang menurutnya sangat menyakitkan.

"MUI minta agar Menag menarik semua tuduhannya yang tak mendasar karena itu sangat menyakitkan dan mencederai perasaan umat Islam yang sudah punya andil besar dalam memerdekakan negara ini dan mengisi kemerdekaan dengan karya nyata," kata Wakil Ketua MUI, Muhyiddin Junaidi, kepada wartawan, detik.news, Jumat (4/9/2020).Bahkan Muhyiddin juga menyinggung pemahaman Menag terkait isu-isu radikal yang selama ini sering dilontarkan. Dia menyarankan agar Menag membaca banyak literatur, bukan ceramah yang memiliki agenda terselubung.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini juga memprotes pernyataan Menag Fachrul Razi tersebut, karena dianggap menyakiti hati umat Islam, karena melakukan stereotip yang jelas-jelas disematkan pada umat Islam, yang memiliki kriteria seperti yang dia sebutkan. Jazuli juga mengaku heran, kenapa Menag seringkali memunculkan pernyataan kontroversial yang mendiskreditkan umat Islam. pada generasi yang memiliki ghirah mendalami agama. Dia menilai Menag tidak komperhensif dan objektif dalam memahami permasalahan. Negeri ini sedang berada di tengah darurat moral dan akhlak generasi bangsa. Semestinya Menag mempromosikan kepada umat agar kembali pada ajaran agama, serta mempelajari agama dengan baik. Bukan malah menebar ketakutan. Kiblat.net, Jum'at (4/9).

Menanggapi beragam kecaman dan kontroversi di tengah masyarakat, pihak Kemenag pun memberikan klarifikasi dan menjelaskan maksud dari pernyataan Menag Fachrul Razi tersebut. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kamaruddin Amin menjelaskan bahwa pernyataan good looking yang disampaikan Menag itu hanya sebagai ilustrasi. Bukan bermaksud menggeneralisasi atau menuduh siapapun.

Menag hanya mengilustrasikan tentang pentingnya memagari ASN yang dipercaya mengelola rumah ibadah, tidak memiliki pandangan agama yang ekstrem bahkan radikal yang bertentangan dengan kebangsaan. Substansinya perlu kehati-hatian pengelola rumah ibadah terutama di lingkungan pemerintah dan BUMN. Disamping itu Menag juga menawarkan solusi agar pengurus rumah ibadah direkrut dari pegawai yang rekam jejaknya diketahui dengan baik. Dikutip dari keterangan pers Kamaruddin Amin, Jum'at, (4/9).

Mulai bulan ini Kemenag akan menerapkan program ulama bersertifikat, yang pada tahap awal targetnya mencetak 8200 peserta. Sertifikasi ini berlaku juga untuk semua agama, dan sifatnya tidak mengikat atau memaksa juga atas dasar sukarela. Kemenag akan menggandeng berbagai pihak seperti Majelis Ulama, ormas keagamaan, BNPT, dan BPIP. Tujuan sertifikasi ini tak lain dan tak bukan, demi mengantisipasi penyebaran paham radikalisme di tempat ibadah khususnya milik pemerintah. Nantinya tempat-tempat ibadah milik pemerintah hanya akan mengundang Ulama bersertifikat, yang sudah teruji wawasan kebangsaannya, menjunjung tinggi ideologi Pancasila, dan memiliki pemahaman tentang moderasi Islam.

Seperti diketahui sejak awal pemerintahan, rezim ini selalu mengangkat isu radikalisme sebagai sesuatu yang wajib dimusuhi. Radikalisme seolah menjadi masalah terbesar negeri ini, hingga beberapa kementerian pun turut dilibatkan dalam proyek de-radikalisasi. Mengesampingkan berbagai persoalan lain yang jauh lebih penting dan genting untuk diatasi. Seperti masalah pandemi yang tak juga usai, ekonomi kian terpuruk hingga mendekati resesi, sementara kasus korupsi kian menjadi. Belum lagi kemerosotan akhlak dan moral yang menggempur generasi lewat pornografi, narkoba, sehingga melahirkan budaya seks bebas, seks sesama jenis, aksi kriminalitas oleh remaja yang kian marak.

Dan semua itu tidak disebabkan karena pemahaman radikal seperti yang disebutkan Menag, terdapat pada diri anak-anak good looking yang paham agama, pandai mengaji bahkan Hafizh Al-Qur'an. Namun kerusakan yang terjadi ini akibat paham sekularisme, liberalisme, yang sudah merasuk dan merusak generasi muda. Lantas apa sebenarnya indikasi radikalisme yang selalu didengungkan, dan ditakutkan oleh pemerintah? Tidak pernah ada penjelasan terperinci, yang ada hanyalah asumsi, framing, dan tuduhan yang diarahkan hanya kepada umat Islam. Individu atau kelompok yang berseberangan dengan pemerintah. Dan lebih tajam ditujukan kepada mereka yang terus bersuara, untuk menegakkan syariat Islam.

Nampaknya ada phobia pada diri menteri agama, terhadap ajaran Islam yang sebenarnya. Sebab ketika umat semakin mengenal agamanya, mereka akan menyadari pentingnya penerapan syariat Islam dalam kehidupan. Itulah hal yang menakutkan bagi para penganut sistem kapitalisme yang berasaskan sekulerisme. Yaitu memisahkan agama dari kehidupan. Mereka menentang jika agama dikaitkan dengan politik, ekonomi, dan lainnya. Mereka ingin umat Islam sibuk beribadah saja tidak usah mencampuri urusan bernegara. Karenanya mereka begitu getol mempromosikan moderasi agama. Cara beragama yang sesuai dengan kepentingan penguasa, dan para kapitalis dunia. Mungkin itulah agenda terselubung dibalik proyek de-radikalisasi, yang bertamengkan Pancasila dan NKRI harga mati. Perusak negara sebenarnya adalah korupsi, pornografi, narkoba, dan pengrusakan alam akibat industri.

Menghadapi kondisi yang seperti ini, umat Islam tak boleh berkecil hati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah." (QS. Ali Imran: 110)

Itulah jati diri umat Islam yang sesungguhnya menjadi superior. Maka jangan bersikap inferior, meski ajarannya sering dikambinghitamkan. Meski perjuangannya dianggap mengancam, dan diancam. Selama berpegang kepada kebenaran (Al-Quran dan Sunnah), tidak ada yang perlu ditakutkan selain Allah. Tetap berusaha melakukan amar makruf nahi munkar, kepada sesama juga penguasa. Hanya itulah tugas sebagai hamba, sedang pengetahuan akan kemenangan itu hanya ada pada-Nya. Kapan dan dimana, Wallahu a'lam bishawab.

Penulis: Dini Azra
×
Berita Terbaru Update