Nurul Firamdhani As'ary
LorongKa.com - Gender cuma dua.. Kenapa mesti ditambah.. Sudah jelas hukum negara dan agama.. Tetapi tetap ngeyel dan keras kepala..
Kalimat di atas adalah kalimat yang cocok untuk menggambarkan para pengikut dan orang-orang yang pro terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dan turunannya.
Bahkan komunitas Elgibiti ini akan menggelar kumpul bareng di Jakarta pada tanggal 17-21 Juli 2023. Acara tersebut diorganisasi oleh ASEAN SOCIETY Caucus, organisasi di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sejak 2021, bersama Arus Pelangi dan Forum Asia.
Setelah berita ini viral, sontak menggemparkan seluruh jagat media massa. Hal ini disebabkan Indonesia dikenal dengan penduduk mayoritas Islam dan memiliki norma-norma yang bertolak belakang keberadaannya dengan penyimpangan ini. Kalaupun terdapat oknum-oknum yang pro terhadap kasus ini, eksistensinya tidak terlalu nampak seperti yang terjadi di negara-negara bagian barat.
Banyaknya netizen yang kontra terhadap acara tersebut, sehingga berita ini tranding #1 dan #12 per 13 Juli 2023, di media sosial Twitter. Olehnya, membuat beberapa pihak speak up terkait hal ini untuk dihentikan.
"Dari rencananya saja sudah aneh banget, tau kalau Indonesia tidak suport kenapa masih melakukan disini? " @btfxxxxx.
"Alhamdulillah kalau memang dicancel, resah banget kalau sampai Indonesia nyediain ruang buat kaum ini" @ayuxxxx.
Merupakan beberapa cuitan netizen merespon acara tersebut.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) angkat bicara terkait hebohnya kabar pertemuan aktivis LBGT seASEAN itu. MUI: Langgar konstitusi Negara, Wakil Ketua Umum MUI Ansar Abbas meminta pemerintah menolak pertemuan aktivis LGBT tersebut. Dilansir Tempo, Rabu, 12 Juli 2023, Anwar menyatakan bahwa benar ada pertemuan itu, berarti melanggar konstitusi negara.
"Pemerintah telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan konstitusi terutama pasal 29 ayat 1 UUD 1945", kata Anwar Abbas.
Penulis bersyukur karena masih banyak masyarakat yang kontra terhadap penyimpangan ini, di berbagai lapisan masyarakat pun unjuk gigi untuk menolak keberadaan mereka. Karena sudah jelas penyimpangan tersebut jauh dari norma yang berlaku di tengah masyarakat, terlebih pada norma agama.
Keberadaan kaum Elgibiti dari hari ke hari mulai menampakkan eksistensinya. Mereka berlindung dibalik nilai Hak Asasi Manusia (HAM) dan hak menjalankan kehidupan sesuai dengan kemauan dan perasaan tanpa memandang apakah hal tersebut melanggar nilai yang ada di masyarakat.
Wajar jika mereka tidak lagi malu menampakkan identitasnya, karena mereka di dukung dan difasilitasi oleh organisasi besar dunia seperti PBB. Bahkan banyak artis-artis ternama juga turut andil dalam mengkampanyekan Elgibiti. Maka tidak heran jika acara-acara seperti ini akan terus berlanjut dan eksis di tengah-tengah peradaban dunia.
Parahnya lagi, negara yang menganut paham kapitalis demokrasi yang menjunjung tinggi nilai kebebasan akan semakin show up terhadap kebebasan tersebut "This is my life, not you business" Kata mereka. Slogan-slogan semacam ini yang mengatas namakan HAM akan terus dikumandangkan tanpa mau di atur oleh aturan negara dan agama.
Miris! Jika ini dibiarkan dan tidak disoroti makan penyimpangan yang terjadi akan terus ada dan semakin gencar dikampanyekan sampai keberadaannya akan diakui oleh masyarakat luas.
Maka, dengan banyaknya terjadi kerusakan di tengah masyarakat yang diakibatkan oleh ulah tangan jahil manusia, lantas kerusakan yang bagaimana lagi untuk menyadarkan mereka bahwa yang mereka lakukan tidak sesuai fitrahnya sebagai manusia?
Al-Qur'an sebagai pedoman dan sunnah sebagai pelengkapnya, tidak bisakah dijadikan pelajaran terkait kaum Nabi Luth? Kisahnya sudah terpampang jelas bagaimana balasan terhadap perbuatan yang dilakukan.
Memang tidak mudah memberantas masalah Elgibiti dan masalah lainnya jika aturan yang berlaku masih menggunakan aturan buatan manusia, karena solusi yang di sodorkan tidak tuntas setuntas aturan buatan sang Khaliq.
Oleh karena itu, sebagai manusia yang lemah tentunya membutuhkan aturan yang dapat mengatur interaksi sesama manusia hingga penyimpangan ini tidak akan muncul dipermukaan.
Kalau aturan dari pencipta yang terbaik, kenapa harus memilih aturan buatan manusia yang lemah dan penuh salah? Wallahu a'lam.
Penulis: Nurul Firamdhani As'ary
