Vinda Puri Orcianda
LorongKa.com - Air merupakan suatu hal yang sangat krusial dan penting bagi kehidupan manusia. Manusia, hewan dan tumbuhan, semua bergantung hidup pada sumber daya alam yang satu ini.
Bumi sendiri memiliki cukup air bawah tanah untuk membanjiri permukaan benua hingga 180 meter. Atau, dapat dikatakan juga bahwa air bawah tanah di bumi juga mampu menaikkan permukaan laut di berbagai penjuru bumi ini setinggi 52 meter. Akan tetapi, hanya ada persentasi kecil cadangan air terbarukan yang layak digunakan oleh manusia.
Keberadaan air di muka bumi ini menjadi mayoritas, berkisar sebanyak 71% permukaan bumi ditutupi oleh air, dan sebagian kecil lagi merupakan dataran. Namun, walaupun sebagian besar permukaan bumi ditutupi oleh air, hanya 2,5% saja yang dapat digunakan untuk menunjang kehidupan manusia.
Mengacu pada data UNICEF dan WHO tahun 2022, sekitar 2,2 milyar manusia di dunia tidak memiliki akses ke air minum yang aman dan bersih. Jumlah ini setara dengan sekitar 31 persen dari populasi manusia di bumi.
Inilah kenapa manusia butuh benar-benar tindakan yang bijak dalam mengelola dan menggunakan air bagi kehidupannya. Apalagi kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menyebut krisis air semakin menjadi ancaman serius dan harus jadi perhatian seluruh negara.
Menurutnya, krisis air ini hampir terjadi di seluruh belahan dunia dan akan menjadi krisis global terbesar, yang harus menjadi perhatian serius baik bagi negara berkembang, bahkan negara maju sekalipun. (www.bmkg.co.id, 18/02/23)
Hal ini dikemukakan oleh Dwikorita Karnawati dalam kesempatannya menjadi pembicara pada The 10th World Water Forum Kick Off Meeting di Jakarta Convention Centre, Jakarta, tahun lalu. Sebagai persiapan awal dalam merumuskan masalah yang akan di bahas pada pertemuan World Water Forum ke-10 tahun 2024 di Bali.
Namun setelah acara puncak WWF (World Water Forum) ke-10, yang berlangsung di Bali. Forum ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan di dunia dan stakeholders di berbagai bidang pengelolaan air. Maka pihak pemerintah Indonesia merumuskan beberapa perencanaan Proyek Strategis Nasional kembali.
Deklarasi menteri memasukkan ringkasan hasil-hasil dan tindakan yang mencakup sebanyak 113 proyek air dan sanitasi. Dengan suntikan nilai dana yang dibutuhkan sebesar US$9,4 miliar.
Proyek yang di sepakati di Indonesia sendiri menurut data Kementerian PUPR pada 21 mei 2024 lalu, diantaranya adalah proyek sistem penyediaan air minum di Karian-Serpong, Infrastruktur air minum ramah lingkungan di IKN, proyek percontohan manajemen air minum pintar di Denpasar Bali, dan terakhir analisa kelayakan sistem manajemen air pintar untuk efisiensi pasokan air di Semarang, Jawa Tengah. (www.antaranews.com, 26/5/24)
Maka dengan sebegitu besarnya dana yang akan terserap kepada beberapa proyek yang direncanakan untuk siap diluncurkan segera oleh pemerintah. Akankah perencanaan ini menjadi solusi tuntas bagi problem ketersediaan air bersih?
Di Indonesia sendiri, ketersediaan air bersih menurut Badan Pusat Statistik diprediksi pada 2035 tersisa 181.498 meter kubik per kapita per tahun, berkurang jauh dari ketersediaan pada tahun 2010 yang mencapai 265.420 meter kubik per kapita per tahun. (www.indonesiabaik.id)
Merujuk dari data tersebut diatas, hal tersebut sangatlah berpotensi untuk menjadi daerah yang akan mengalami krisis air parah. Ditambah lagi fakta di Indonesia kini pun selalu menjadi negara yang terkesan kurang memprioritaskan kelestarian lingkungan. Apalagi ketika melakukan pengembangan pembangunan, usaha dan bisnis.
Dalam sistem kapitalis yang dianut juga oleh Indonesia seperti yang di sebutkan oleh Bapak Surya Paloh, isu mengenai kerusakan lingkungan hanya akan menjadi pusat perhatian bagi pemerintah apabila sudah terjadi hal yang berdampak parah kepada masyarakat.
Dari sejarah lahirnya forum WWF dan hasil dari kesepakatan yang di hasilkan dari agenda ini sendiri pun, sebenarnya terlihat jelas sarat dengan arah konsolidasi bisnis perusahaan air milik global.
Dalam dunia kapitalisme hari ini sudah tentu akan menjadikan tatanan ekonomi yang eksploitatif, termasuk mengeksploitasi air secara berlebih. Dimana hasil dari pembangunan proyek berdana besar ini, sudah pasti hanya akan menguntungkan para pemilik modal dan masyarakat kalangan atas, yang mampu membayar air dengan layak. Nasib rakyat kecil tetap harus dipertanyakan terkait ketersediaan air bersih dan layak minum bagi mereka.
Jika kita lihat lebih jauh lagi berbagai kebijakan dari pemerintah justru terlihat kontradiktif dengan semangat dari pelestarian air itu sendiri. Termasuk kesalahan tata kelola dan kebijakan yang memodifikasi ekosistem perairan gambut menjadi daratan, sehingga hutan resapan air jumlahnya sudah semakin sedikit. Hal tersebut terjadi karena ambisi privatisasi semua sumber daya yang ada di Indonesia.
Belum lagi segala mega proyek infrastruktur yang dicanangkan oleh pemerintah, lebih banyak mengabaikan faktor AMDAL. Dalam sektor pertambangan pun tidak kalah prestasi dalam menyumbang kerusakan lingkungan, dimana banyak sekali hutan lindung di Indonesia yang telah di babat habis demi kepentingan eksploitasi tambang batu bara dan perkebunan sawit besar-besaran.
Banyak juga kebijakan yang sangat pro kepada pemodal, dimana setiap kebijakan lebih mendukung eksploitasi air secara besar besaran yang dilakukan oleh pihak swasta. Dan ini jelas sangat merugikan rakyat sebagai pihak yang memberikan mandat kepengurusan dirinya kepada pemerintah.
Didalam sistem kapitalis sangat memungkinkan segala hal tersebut terjadi, karena asas kapitalisme dibangun di atas dasar kepentingan dan kebermanfaatan, tanpa mampu melihat hak manusia lain.
Air sebagaimana yang kita ketahui adalah kebutuhan yang paling mendasar dari setiap individu. Tanpa air yang layak digunakan dan dikonsumsi sudah dapat dipastikan kehidupan manusia akan sangat terganggu, bahkan bisa menjadi punah. Karena ketersediaan air juga mempengaruhi sektor kesehatan dan ekonomi suatu peradaban manusia.
Dalam sistem Islam, air dianggap sebagai kebutuhan yang bahkan berhak diakses secara gratis bagi seluruh masyarakat untuk kebutuhan hidupnya. Islam juga memandang air menjadi sesuatu yang amat penting dikarenakan berhubungan dengan syariat taharah.
Dalam sistem Islam, diatur bahwa air merupakan kepemilikan umum yang haram hukumnya, bila dikuasai oleh kepemilikan pribadi atau segelintir kelompok saja. Penguasaan air secara sepihak hanya akan membuat terhambatnya distribusi air kepada masyarakat umum, tersebab air adalah hak dasar manusia.
Seperti hadist Rasulullah SAW :
“Manusia bersekutu dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api (berarti energi)” (HR. Ibnu Majah).
Maka dengan adanya hadist ini, menggambarkan bagaimana penting dan krusialnya pemerintah dalam mengelola air dan sumber daya alam lainnya secara mandiri, tanpa intervensi dari pihak-pihak swasta yang dapat mempengaruhi distribusi.
Dimasa Rasulullah SAW, masa Khulafaur rasyidin, masa Khalifah Abasiyah, Khalifah Ustmaniyyah, sampai saat ini terbukti banyak sekali wadu dan tanggul serta sistem pengelolaan air yang telah berhasil di bangun di masa-masa kejayaan Islam pada masa Daulah Islam masih tegak berdiri dengan gagahnya.
Dimasa kejayaan Islam dulu negara memanfaatkan beragam ilmu sains dan teknologi. Kemudian memberdayakan berbagai pakar dalam upaya tersebut. Termasuk pakar hidrologi, ekologi, industri dan teknik kimia serta para arsitek handal, bahkan ahli lingkungan hidup. Mereka semua bersinergi bukan hanya demi keuntungan materi, tapi benar-benar mengabdi kepada masyarakat demi kemajuan peradaban manusia.
Inilah yang terjadi ketika Islam memimpin dunia dan di jadikan sistem dalam tata kelola kehidupan manusia. Sesungguhnya bukan hanya umat muslim saja yamg akan merasakan manfaatnya, tetapi masyarakat yang bukan muslim pun terlindungi dan sejahtera, bahkan hewan dan semua makhluk hidup bisa terjamin keamanan dan keselamatannya. Inilah yang dimaksudkan Islam Rahmatan Lil'Alamin.
Wallahu'alam bishawwab.
Penulis: Vinda Puri Orcianda.
