Februari 2019 | LORONG KATA

Muh Syakir
Opini --- Negara merupakan organisasi tertinggi pemerintahan yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan tugas kepada lembaga paling bawah demi sebuah keadilan. Mengupayakan terjadinya sebuah proses perdamaian dan keamanan dalam wilayah kekuasaannya

Lagi pula terbentuknya sebuah negara tidak terlepas dari pada rakyat sebagai salah satu syarat utamanya, yaitu sebagai pemilik kekuasaan tertinggi maupun kedaulatan tertinggi

Dari segi sejarah, asal muasal terbentuknya sebuah organisasi besar yang kita kenal dengan sebutan negara, adalah rakyat sebagai individu dengan cinta dan kasih sayang untuk hidup secara berkelompok dengan prinsip kebebasan

Berinisiatif membentuk organisasi untuk mengatur kehidupan bersama tanpa adanya deskriminasi

Terlepas dari itu, Negara Indonesia dengan berbagai pengalaman masa lalu, sewajarnya melakukan penataan kehidupan bersama dengan mengedepankan demokrasi kerakyatan sebagai landasan untuk memperbaiki keadaan yang tengah melanda akibat kekuasaan

Sejarah telah mencatat keruntuhan sebuah bangsa di dalam lingkaran nusantara kala itu, menghancurkan demokrasi asli yang tengah berkembang adalah kerakusan nafsu untuk menguasai

Organisasi besar yang sah dan diakui oleh rakyat dengan berbagai kebijakan dan peraturan di dalamnya, tidak cukup kuat menetralisir masalah sampai ke akar-akarnya

Terlalu besar mimpi organisasi besar itu untuk mencipta peradaban.

Bukanya untuk melindungi serta menghormati hak semua rakyat, melainkan menjadi musuh nyata yang setiap saat datang secara tak terduga dan menghantui kehidupan rakyatnya

Mengapa tidak, masalah dalam sebuah negara bukanya berkurang, tetapi malah bertambah jumlahnya serta beragam kasus terus menerus terjadi

Penulis: Muh Syakir
Note: Tulisan Ini Merupakan Tanggung Jawab Penulis

OPINI --- Kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslimin Indonesia (KAMMI) Komisariat Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar (UINAM) menyayangkan kebobrokan Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Sinjai.

Otoriter dan disorientasi adalah kata yang paling tepat, ketika kedudukan kampus berfungsi sebagai wadah akan tanggung jawab moral dan intektualitas memilih berbalik diri dan menjilat ludah sendiri.

Kritik ibarat gambar mata uang logam yang tidak bisa dipisahkan dari jati diri seorang mahasiswa.

Sebab niat awal mahasiswa adalah membuat tuntutan untuk penurunan pembayaran kartu ujian akhir semester (UAS) tapi pada akhirnya berbuntut dengan dikeluarkannya surat keputusan (SK) pemberhentian dan skorsing kepada 4 mahasiswa IAIM.

Hal ini agak sedikit tabuh, karena SK dikeluarkan tanpa memberikan kesempatan kepada korban untuk melakukan tuntutan dan pembelaan diri, itu ialah hal yang sama sekali tidak demokratis.

Sekali lagi saya katakan dengan tegas kampus bukanlah kerajaan yang sesuka hati mengambil kebijakan secara sepihak.

Tapi kampus pada sejatinya adalah rumah toleransi logis, artinya ketika ada suatu permasalah yang masih bisa diselesaikan dengan jalan mediasi dengan alasan dan pertimbangan yang logis, kenapa tidak.

Sebab dengan kejadian ini secara tidak langsung membuat aib kampus tersingkap dan mencoreng nama baiknya sendiri karena ulahnya yang secara otoriter berbuat dan mengeluarkan argumen yang semena-mena, seakan tak menghargai posisi mahasiswa.

Kampus yang kita anggap dapat membawa perubahan besar terhadap generasi muda kedepannya dengan jiwa kritis yang ada malah mencetak generasi yang membeo terhadap penguasa.

Jadi kesimpulan yang perlu dicatat oleh kampus IAIM Sinjai terhormat yaitu, jangan jadikan kami mahasiswa sebagai ladang bisnis karena kami orang-orang idealis bukan kapitalis.

Penulis: ketua KAMMI Komisariat UINAM

Opini --- Romantisme demokrasi tidak berlaku di kampus Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Sinjai, harmoni dalam berdemokrasi tidak lahir.

Pembungkaman sikap kritis mahasiswa yang dilakukan oleh kampus IAIM Sinjai di mana mahasiswanya yang hanya melakukan demonstrasi dan meminta kejelasan tentang uang pembayaran ujian akhir semester (UAS), dasar persoalan adalah hal tersebut.

Lalu kemudian kampus mengeluarkan surat keputusan (SK) drop out (DO) dan skorsing secara sepihak kepada mahasaiwa tersebut.

Jika kasus pembungkaman demokrasi terus terjadi maka normalisasi kehidupan kampus (NKK) yang ada pada rezim orde baru akan kembali terjadi, di mana mahasiswa dilarang berpolitik dan berdemonstrasi dan hanya dipaksa untuk mengejar akademik.

Yang bisa saya gambarkan dalam kasus ini bahwa yang dilakukan oleh kampus IAIM Sinjai tidak mempunyai romantisme dalam berdemokrasi, ini mengakibatkan terangkatnya nama yang tidak baik bagi kampus yang seharusnya menjadi tempat sumber ilmu, lalu lintas pendiskusian.

Pergolakan pemikiran kritis itu terbatasi bagi para mahasiwa karena sistem kampus yang berlaku sifatnya tidak demokratis dan mengekang kebebasan berdialektika bagi para mahasiswa.

Di mana semestinya mahasiswa bebas berekspresi dan mengaktualisasikan segala macam bentuk kreatifitas berpikirnyanya.

Serta kampus yang seharusnya mengajarkan tentang demokrasi yang baik akan tetapi kampus ini pula yang mengajarkan demokrasi yang rancu tanpa pertimbangan atau mediasi dengan baik dan diselesaikan secara logis.

Tapi kenyataannya pihak kampus IAIM Sinjai sendiri menampakkan sikap arogan dan tidak peduli terhadap mahasiswanya, hanya memanggil mahasiswa untuk menghadap tapi tidak ada persuaratan.


Maka dari itu kampus IAIM sinjai gagal membangun kriteria disiplin ilmu yang sesuai dengan apa yang menjadi bakat mahasiswa.

Sebab seorang murid sama sekali tak bisa dibatasi, karena tujuan pendidikan sejatinya adalah bukan menjadikan peserta didik menjadi seragam dalam berpikir.

Apalagi kampus tak boleh memandang enteng mahasiswa dengan cara mengucilkan, sebab posisi dosen dan mahasiswa itu sama di hadapan hukum dan negara, jadi seorang tenaga pendidik sama sekali tak bisa semena-mena dalam berbuat dan berbicara.

Maka hal itu pula yang membuat IAIM Sinjai tidak mampu mewujudkan romantisme dalam berdemokrasi.

Penulis : Zulkarnain, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Sinjai

OPINI --- Terbaru, 31 Januari 2019, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP) memberhentikan Muhammad Irfan selaku Anggota KPU Kabupaten Sinjai periode 2018-2023. Muhammad Irfan yang belum lama dilantik sebagai anggota KPU Sinjai, harus menelan pahitnya putusan lembaga pengadil etik penyelenggara pemilu.

Pemberhentian Muhammad Irfan aquo terekam dalam putusan perkara nomor: 264/DKPP-PKE-VII/2018, yang amarnya berbunyi: (1) Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya, (2) Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu Muhammad Irfan selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai, dan (3) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan.

Jika merujuk pada putusan-putusan DKPP terdahulu, secara predictiable dipastikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan meng-eksekusi putusan aquo.

Sebagaimana sebelumnya KPU Sulsel telah memberhentikan anggota KPU Palopo periode 2013-2018, karena disanksi pemberhentian Tetap oleh DKPP.

Kepastian tereksekusinya putusan DKPP termuat dalam ketentuan Pasal 458 ayat (14) UU 7/2017 (UU Pemilu), yang menegaskan Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP. Norma inilah yang mengikat penyelenggara pemilu untuk melaksanakannya, kendati acapkali penyelenggara pemilu secara substansi perkara tidak bersetuju dengan isi putusan DKPP aquo.

Sedangkan, bagi pihak tersanksi yang tidak menerima putusan DKPP, tertutup upaya hukum untuk mempersoalkan/menggugat putusan aquo. Upaya hukum yang tersedia bagi pihak tersanksi oleh DKPP adalah menggugat via Pengadilan tata Usaha Negara (PTUN), dengan syarat putusan DKPP tersebut telah ditindaklanjuti oleh Penyelenggara Pemilu, dalam bentuk keputusan.

Hal ini sebagaimana kaidah hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:31/PUU-XI/2013. Tindak lanjut atas putusan DKPP dalam bentuk Keputusan KPU/Bawaslu tersebut yang menjadi objectum litis di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Namun, jika menilik isi amar putusan DKPP berkait pemberhentian Muhammad Irfan, maka akan menimbulkan problem hukum jika KPU Sulawesi Selatan eksekusi putusan aquo.

Problemnya terletak pada tehnis eksekusinya, notabene KPU Provinsi berdasar UU Pemilu tidak memiliki kewenangan memberhentikan anggota KPU Kabupaten. Secara atributif berdasar UU Pemilu, kewenangan pengangkatan dan pemberhentian anggota KPU Provinsi dan Kabupaten absolut milik KPU RI.

Sekiranya KPU Sulawesi Selatan eksekusi putusan aquo, menerbitkan keputusan Pemberhentian Muhammad Irfan selaku anggota KPU Sinjai, maka tindakan tersebut mangandung cacat wewenang. Konsekuensinya, keputusan tersebut batal demi hukum/tidak sah. Produk ikutannya yakni keputusan penggantian antar waktu (PAW) terhadap Muhammad Irfan pun potensial menjadi tidak sah jika digugat ke PTUN.

Tak ada pilihan lain, agar validitas putusan DKPP bernilai executable, maka koreksi atas putusan aquo menjadi keharusan. Amar putusan DKPP yang memerintahkan kepada KPU Sulawesi Selatan harus di perbaiki dengan amar memerintahkan kepada KPU RI untuk melaksanakan putusan aquo.
Wewenang

Sebagai penyelenggara pemilu, segala tindakan KPU harus tuntuk pada UU Pemilu. Tindakannya harus berdasar kewenangan yang sah, yang diperoleh, baik secara artibusi maupun delegatif. Begitupula halnya dalam melaksanakan putusan lembaga penyelenggara pemilu lainnya, baik Bawaslu atau DKPP. Putusan tersebut dilaksanakan dengan mendasarkan diri kepada regulasi yang berlaku.

Dalam konteks kasus yang menimpa Muhammad Irfan, notabene KPU Sulawesi Selatan diperintahkan oleh DKPP melalui putusannya untuk memberhentikan Muhammad Irfan sebagai anggota KPU Sinjai.

Di sini letak kekeliruan DKPP.
Putusan DKPP tidaklah berdiri sendiri. Pelaksanaan putusan aquo secara hukum terikat pula dengan norma lain UU Pemilu, yakni norma berkait kewenangan pemberhentian anggota KPU Kabupaten/Kota.

Oleh karena amar putusan aquo adalah pemberhentian tetap kepada anggota KPU Kabupaten, maka amar putusannya seharusnya ditujukan kepada KPU RI, bukan kepada KPU Sulawesi Selatan. Rasio legisnya adalah berkaitan dengan kewenangan masing-masing kelembagaan.

Kewenangan rekruitmen (pengangkatan) dan pemberhentian anggota KPU Provinsi dan Kabupaten merupakan kewenangan KPU RI. Perihal ini terkunci dalam ketentuan norma pasal 13 ayat 1 huruf i UU Pemilu yang menegaskan wewenang KPU RI mengangkat, membina dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan anggota PPLN.

Memang, sebelum UU Pemilu, kewenangan pengangkatan dan pemberhentian anggota KPU Kabupaten menjadi ranah wewenang KPU Provinsi sebagaimana UU 15/2011 (UU Penyelenggara Pemilu). Namun kewenangan tersebut hapus dengan keberlakuan UU Pemilu.
Praktek kekeliruan DKPP yang memerintahkan KPU Provinsi berhentikan Anggota KPU Kabupaten bukan kali pertama. Kekeliruan ini misalnya pada putusan DKPP RI berkait pemberhentian anggota KPU Palopo periode 2013-2018 sebagaimana putusan DKPP RI perkara nomor: 103/DKPP-PKE/VII/2018. Dalam putusan DKPP aquo, juga memberi perintah yang sama kepada KPU Sulawesi Selatan, meski UU Pemilu telah berlaku.

Khusus kasus pemberhentian anggota KPU Palopo aquo menimbulkan perdebatan hukum karena mereka diangkat oleh KPU Provinsi berdasarkan UU Penyelenggara pemilu, sehingga ada pandangan yang menyatakan pemberhentiannya pun menggunakan UU tersebut. Prinsip non retroaktif menjadi sandaran argumentasi hukumnya. Meski penulis berbeda pendapat, bahwa setelah berlakunya UU Pemilu, maka yang harus memberhentikan anggota KPU Palopo adalah KPU RI sebagaimana konsekuensi berlakunya Pasal 13 huruf i UU Pemilu (prinsip legalitas).

Tidak terdapat satu pun norma dalam UU Pemilu yang memberikan eksepsional bahwa pemberhentian anggota KPU Kabupaten/Kota yang merupakan wewenang KPU RI dapat diambil alih seketika menjadi kewenangan KPU Provinsi karena alasan adanya perintah dari DKPP ataupun lembaga peradilan lainnya.
Koreksi

Ada implikasi jika suatu tindakan pejabat tata usaha negara jika tanpa kewenangan yang sah, yakni tindakan aquo terkualifikasi sebagai cacat wewenang. Pasal 70 UU 30/2014 (UU AP) memberikan 3 (tiga) klasifikasi cacat wewenang yakni: tidak berwenang, melampaui wewenang dan sewenang-wenang.
Notabene jika KPU Sulawesi Selatan melaksanakan putusan DKPP aquo memberhentikan Muhammad Ifran, maka tindakannya tergategorisasi melampaui wewenang.

Boleh saja KPU Sulawesi Selatan berdalih bahwa melaksanakan putusan DKPP adalah final dan mengikat sebagaimana ketentuan norma Pasal 458 ayat (13) dan (14) UU Pemilu.

Namun jika di uji keputusan KPU Sulawesi Selatan aquo pada Pengadilan Tata Usaha Negara, dapat dipastikan keputusan tersebut dinyatakan tidak sah sehingga segala akibat hukum yang timbul akibat keputusan tersebut tidak mengikat sejak ditetapkan dan segala akibat hukum yang ditimbulkannya diaggap tidak pernah ada (vide:Pasal 70 ayat UU AP).

Ruang pembatalan atas keputusan KPU Sulawesi Selatan sebagai wujud pemberhentian Muhammad Irfan terbuka lebar. Bahkan pergantian antar waktu terhadap Muhammad Irfan nantinya potensial menjadi objek gugatan diPTUN. Dalam kondisi demikian, maka tak ada pilihan lain DKPP harus koreksi putusannya. KPU Sulawesi Selatan harus menunda eksekusi putusan DKPP, sembari menunggu koreksi dari DKPP.

Koreksi isi putusan DKPP secara terbatas berkaitan dengan amar memerintahkan kepada KPU Sulawesi Selatan untuk melaksanakan putusan aquo diganti dengan perintah kepada KPU RI. Hal ini untuk menjaga wibawa putusan DKPP tetap terlaksana berbasis regulasi yang sah, dan menututp ruang pembatalan keputusan KPU Sulawesi Selatan oleh PTUN.

Meski tidak lazim bagi DKPP mengkoreksi putusannya, namun sebagai lembaga penyelenggara pemilu, wajib berpegang pada azas penyelenggara pemilu, yakni azas kecermatan. Prinsip kecermatan menjadi payung hukum pengkoreksian putusan aquo.

Setidaknya hal ini pun berguna untuk menghindari bertambahnya deretan kasus pembatalan keputusan KPU oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, akibat KPU keliru dalam melakukan tindakan hukum.

Bukankah segala tindakan KPU haruslah berdasar hukum agar memberi kepastian. Prinsip Kepastian hukum melulu bukan hanya berkait eksekusi atau tidak tereksekusinya suatu putusan, namun acapkali putusan itu sendiri membutuhkan kepastian, agar memenuhi prinsip legitimeid dan reliable. KPU Sulawesi Selatan tidak boleh diperintahkan melaksanakan tindakan hukum yang berujung pada tindakan melawan hukum, melampaui wewenang yang sah.

Penulis: Baron Harahap (Mantan Pengurus KIPP Kota Kendari/Author Negarahukum.com).

OPINI --- Di pagi yang cerah ini kucoba merangkai kata di tengah rintik hujan sesekali angin berhembus manja di pundak, kali ini aku di teras rumah dan tiba-tiba terasa ada sesuatu yang mengganjal di kantong celana jeansku saat duduk di kursi bambu rakitan bapakku.

Kuraba dan perlahan kutarik keluar rupanya tembakau dibungkus daun pisang, lalu gerakku Berhenti sejenak dan mengingat, rupanya tembakau ini pemberian dari salah seorang sahabat putra petani di kampungku, kemarin saat aku duduk bersama di pematang sawah seusai tanam padi.

Kring-kring, bunyi nada Whatsapp di handphoneku ternyata sebuah kabar buruk tentang matinya nalar demokrasi birokrasi Institut Agama Islam Sinjai (IAIM) yang sedang hangat di media. Sebuah berita yang hingga belakangan dilirik oleh media lokal bahkan nasional.

Akibat empat mahasiswa IAIM Sinjai memprotes kebijakan kampus terkait pembayaran kartu ujian Rp.80.000,- yang menurutnya terlalu mahal serta mereka juga meminta pihak kampus untuk transparan dalam pengelolaan anggaran tersebut, yang pada akhirnya berujung drop out (DO) dan skorsing.

Melihat hal ini, saya menilai bahwa kampus tidak lagi demokratis, kampus anti kritik lalu sejenak aku teringat kekejaman sejarah orde baru.

Sebab kematian kampus dapat ditandai dengan adanya kematian tradisi kritik dan kematian kritik ini ada pada zaman orde baru.

Tapi kematian kritik ini hanya gejala permukaan yang dilahirkan oleh Orba, kemungkinan besar kampus menyembunyikan gejala yang sesungguhnya dan yang lebih mendasar, yakni soal ketimpangan.

Maka kematian kampus tiada lain adalah soal adanya ketimpangan yang bisa saja menggurita di kehidupan mahasiswa di kampus IAIM Sinjai.

Dilain sisi berbagai propaganda dilahirkan di kampus oleh beberapa Mahasiswa/i IAIM Sinjai yang bisa saja disebut namanya pencitraan mereka bersuara dalam videonya dengan ungkapan seolah mereka sepakat dengan keputusan SK DO dan Skorsing, dengan alasan karena telah mencemarkan nama baik kampus.

Maka saya selaku petani mengingatkan bahwa mahasiswa harus dilandasi semangat moral dan ilmiah jangan hanya mengatas namakan hal itu untuk menjadi penggonggong, sebab hari ini justru hal itu yang digunakan oleh rezim birokrat kampus untuk mengamankan posisinya yang koruptif dan pro neoliberalisme.

Akibatnya kampus menjadi semacam ruang meditasi orba modern yang berjarak dengan kenyataan kongkrit yang dihadapi oleh masyarakat dimana ia berada.

Oleh karena itu sebagai kesimpulan bahwa negara kita adalah negara demokrasi yang telah diatur dalam konstitusi.

Jika kampus IAIM Sinjai tidak membuka ruang demokrasi mahasiswa maka hilangkan IAIM Sinjai dari negara ini, sebab itu adalah pelanggaran konstitusi.

Di ujung kalimat kukatakan dengan tegas, cabut Surat Keputusan (SK) Pemberhentian dan Skorsing empat mahasiswa yang telah berdemonstrasi pada tanggal,15 Januari 2018.

Penulis: Pacul (Petani Sinjai)
Diberdayakan oleh Blogger.