 |
| Nurlinda (Pemerhati Sosial) |
Jokowi menyadari perang melawan virus yang telah menjadi pandemic dunia itu harus diikuti dengan roda perekonomian yang berjalan.karena itu dengan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saat ini, masyarakat pun masih bisa beraktivitas meski ada penyekatan pada beberapa hal.
Pernyataan Jokowi ini pun menjadi sorotan di media sosial, karena itu bertentangan dengan apa yang disampaikannya dalam pertemuan virtual KTT G20 pada maret lalu. Dimana pada saat itu Jokowi secara terbuka mendorong agar pemimpin negara-negara dalam G20 menguatkan kerjasama dalam melawan Covid-19. (cnnindonesia.com).
Seruan berdamai dengan corona ini jelas membuat para penyelenggara pemerintahaan daerah dan juga pada masyarakat luas menjadi bingung. Karena perang menghadapi Corona belum terlihat serius dilakukan namun kini ada seruan berdamai. Saat beberapa pemerintah daerah sedang mengajukan pemberlakuan PSBB dengan segala konsekuensi yang lebih besar ditanggung oleh daerah. Namun Beberapa pelonggaran justru dilakukan oleh pemerintah pusat dengan membuka kembali operasi transportasi udara maupun darat.
Kekecewaan masyarakat bukan hanya pada pernyataan yang membingungkan akan tetapi juga pada kebijakan yang selalu berubah-ubah dan tidak memihak pada keselamatan rakyat. sehingga pernyataan perang ataupun damai, sama-sama tidak membuat terselesaikannya permasalahan.
Pernyataan damai pun bukan hanya menyakiti rakyat akan tetapi para tentara garda terdepan, yitu nakes (tenaga kesehatan). Karena diberlakukan PSBB saja, masih banyak rakyat yang melanggar. Walau pelanggarannya bukan hanya karena kelalaian individu saja, juga karena kebijakan pemerintah yang tidak konsisten.
Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Cabang Bekasi pun merasa khawatir dengan pernyataan Presiden Jokowi yang meminta masyarakat berdamai dengan covid-19. Karena menurut Eko pesan berdamai dengan covid-19 yang disampaikan itu harus disertai dengan usaha. Ia pun menegaskan, saat ini Indonesia tidak bisa berdamai dengan corona lantaran tenaga medis yang menjadi korban dan terinfeksi virus tersebut semakin banyak.
Isolasi mandiri pun tidak disertai dengan kebijakan yang memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, sehingga pasar tradisional tetap dipadati penjual dan pembeli. Adapun bantuan sosial seakan hanya sebagai pencitraan saja dari pada tulus dan ikhlas dalam membantu rakyat yang sedang kelaparan.
Kebijakan yang membuat rakyat bingung itu lahir dari kegagalan penguasa dalam menangani pandemi. Kegagalan ini terjadi karena penguasa tidak siap menghadapi pandemi. Ini menunjukkan betapa buruknya pengelolaan pemerintahan saat ini.
Berbeda dengan islam dimana negara dijalankan dengan berdasarkan islam. Sehingga islam memerintahkan penguasa untuk menjamin keselamatan jiwa dan memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar setiap individu rakyatnya. Islam juga tidak membiarkan penguasa abai terhadap keselamatan jiwa apa pun itu alasannya, dalam islam rakyat lah yang paling utama.
Kebijakan penguasa direzim ini berbanding terbalik dengan kebijakan sistem islam dalam menangani wabah. Dimana kebijakan negara dalam islam untuk mengatasi wabah adalah:
Pertama: Negara akan mengisolasi wilayah yang terkena wabah. Penduduk wilayah tersebut dilarang keluar, dan yang penduduk diluar wilayah dilarang untuk masuk.
Kedua: Di dalam wilayah wabah di berlakukan sosial distancing agar orang sakit tidak menulari orang sehat.orang sakit dilarang hadir sholat jamaah di masjid. Dan orang sehat boleh hadir shalat jamaah dimasjid.
Ketiga: negara melakukan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan orang yang sakit dan orang yang sehat. Orang yang sakit dirawat di rumah sakit dengan layanan yang terbaik. Kemudian orang yang sehat di dorong melakukan pola hidup dan pola makan yang sehat supaya tidak tertular penyakit.
Keempat: negara menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya yang diisolasi atau dikarantina. Baik itu sandang, pangan, kesehatan, dan keamanan.
Kelima: semua biaya untuk kebijakan diatas berasal dari kas negara atau baitulmal. Negara membolehkan jika ada individu kaya yang memberikan sedekah, namun negara tidak bergantung padanya.
Adanya pemerintah untuk melayani rakyat bukan malah memberikan beban kepada rakyatnya. Maka ini langkah yang diambil oleh penguasa untuk melindungi rakyatnya. Bukan malah disibukkan membuat kebijakan-kebijakan yang semakin membuat rakyatnya sengsara dan kebingungan. Allahualam bissawab.
Penulis: Nurlinda (Pemerhati Sosial)
